Harian Sederhana, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akhirnya menetapkan 120 nama calon anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 dalam rapat pleno yang digelar di Aula Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (13/08).
Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok menuturkan kalau dari 16 partai politik atau parpol yang ikut serta dalam Pemilu 2019, ada 10 parpol diantaranya berhasil memperoleh kursi di Parlemen Jabar.
“Dari 16 parpol, 10 diantaranya mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Dari 120 kursi, 62,5 persen adalah wajah baru. Sedangkan 37,5 persen adalah wajah lama,” tuturnya kepada wartawan.
Penetapan ini dilakukan, lanjutnya, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konsitusi pada 9 Agustus 2019. Sepuluh parpol ini adalah Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, Nasdem, PPP dan Perindo.
“Dari 120 kursi yang ada, Gerindra memperoleh 25 kursi, disusul PKS 21 kursi, PDIP 20 kursi, dan Golkar 16 kursi. Sementara itu, PKB 12 kursi, Demokrat 11 kursi, PAN 7 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 3 kursi, dan Perindo mendapat satu kursi.
“Sementara itu, sebanyak 19% kuotanya diisi perempuan atau sebanyak 23 orang,” katanya.
Menanggapi tingginya persentase politisi baru di kursi DPRD Jabar, Rifqi mengatakan, ia berharap hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
“Mudah-mudahan ada penyegaran dan membawa perubahan. Atau mungkin juga ada regenerasi atau kepercayaan masyarakat yang lebih ingin kebaruan,” ungkapnya.
Mendominasi perolehan kursi tampak membuat Partai Gerindra dan PKS bakal bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kedua partai ini tidak takut untuk menyampaikan kritik terhadap program-program Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Bidang Organisasi, Buky Wibawa mengatakan salah satu tugas dari anggota legislatif adalah mengkritisi kebijakan eksekutif yang dinilai tidak memihak masyarakat. Hal tersebut, katanya, harus dilakukan juga oleh semua pihak yang memperoleh jatah kursi di DPRD Jabar.
“Jadi memang harus sering-sering berteriak. Artinya bukan berteriak menggonggong, tetapi mengkritisi setiap kebijakan, apakah sesuai atau tidak. Sesuai dengan kapasitas kami sebagai anggota dewan,” ujar Buky yang juga terpilih mengisi kursi DPRD Jabar dari daerah pemilihan Jabar 1 tersebut seperti dikutip dari Warta Kota.
Saat ditanya mengenai rencana untuk menjadi oposisi Pemerintah Gubernur Jawa Baat Ridwan Kamil, Buky mengatakan pihaknya hanya akan berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat Jabar.
Pria yang akrab disapa Bucky Wikagoe ini berharap dapat sejalan dengan Pemprov Jawa Barat dalam mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Saya kira istilahnya bukan oposisi tapi yang pasti kami akan mengedepankan kepentingan masyarakat Jabar. Itu yang diutamakan. Syukur-syukur kalau eksekutifnya selaras dengan harapan kami,” katanya.
Buky memastikan partainya akan berkomitmen membangun Jabar lebih baik. Mengingat dalam dua pilpres terakhir, Jabar menjadi lumbung suara Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra.
Buky mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kebijakan dan program yang telah digagas Pemerintah Provinsi Jabar setelah satu tahun massa kepemimpinan Gubenur Ridwan Kamil.
Jika sejumlah program tersebut sudah baik, pihaknya akan memberikan apresiasi.
“Yang belum baik kita akan kritisi. Pastinya kita melihat persoalan persoalan Jabar itu nanti sesuai dengan penugasan kami di setiap komisi,” katanya.
Gerindra, katanya, sempat mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilwakot 2013. Secara pribadi, dia menilai Ridwan Kamil adalah sebagai sosok yang memang memiliki potensi sebagai pemimpin.
“Hanya, kapasitas Ridwan Kamil ketika menjadi wali kota dan menjadi gubenur itu akan berbeda tugasnya. Menjadi gubenur jauh lebih berat dan luas,” katanya.
Lebih lanjut, Bucky mengaku pihaknya belum menentukan nama calon Ketua DPRD Jabar. Hanya, dia mengklaim sebagai peraih kursi terbanyak, Gerindra memiliki banyak kader berpotensi untuk dijadikan pemimpin legislatif.
Menurut dia, Taufik Hidayat memiliki kans besar untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, ada pula Haris Bobihoe yang periode sebelumnya ada di jajaran Pimpinan DPRD Jabar sebagai wakil ketua.
“Kami belum tahu keputusan DPP akan memilih siapa tapi Pak Taufik memiliki kans memimpin DPRD. Bukan mendahului ya, artinya pak Haris Bobihoe juga memiliki pengalaman sebagai pimpinan Dewan,” katanya.
Wakil ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu mengatakan sebagai partai yang memiliki jatah kursi pimpinan dewan bersama PDIP, Golkar, dan PKB, pihaknya telah memberikan usulan calon wakil ketua DPRD Jabar dan ketua fraksi.
Adapun yang direkomendasikan kepada DPP PKS masing-masing jabatan berjumlah tiga orang.
Adapun untuk ketua komisi pihaknya menargetkan PKS mengetuai komisi V bidang kesejahteraan masyarakat dan komisi III bidang keuangan. “Kita hanya memberikan rekomendasi ke DPP yang memutuskan dari DPP, siapa yang akan menjadi wakil ketua DPRD dan ketua fraksi,” ujar Haru.
Haru pun memastikan pihaknya siap mengkritisi program pemerintah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil. Hal itu untuk memastikan sejumlah program terbaik yang telah digagas gubernur sebelumnya Ahmad Heryawan dapat dilanjutkan.
Haru berharap raihan kursi PKS di DPRD Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2024 yang mencapai hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja anggota dewan.
“Jumlah kursi yang kami raih mengalami peningkatan, dari 12 kursi pada periode sebelumnya, jadi 21 kursi. Sementara ini peringkat kedua di DPRD Jabar, mudah-mudahan tidak ada perubahan sampai surat keputusan dari KPU diterima Rabu ini,” kata Haru.
Haru mengatakan pihaknya sangat menyukuri penambahan jumlah kursi yang mencapai hampir dua kali lipat tersebut. Hal tersebut, katanya, dapat berarti kepercayaan masyarakat kepada PKS semakin besar.
“Dengan bertambahnya dari 12 kursi jadi 21 kursi, semoga anggota dewan kami semakin amanah dan PKS harus meningkatkan kinerja. Semoga ke depannya kami bisa bekerja dengan lebih baik,” katanya.
Menurut Haru, total 120 anggota dewan pada periode 2019-2024 merupakan penyelenggara pemerintahan bersama gubernur. Dirinya pun berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat bersinergi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat lrbih baik lagi selanjutnya.
“Jangan sampai yang menentukan hanya gubernur, walau programnya sudah dalam RPJMD. Kami harap bisa semakin solid dan bersinergi sehingga apa yang sudah dibangun oleh gubernur sebelumnya, Ahmad Heryawan, selama dua periode bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut dia, antara legislatif dan eksekutif harus bersinergi, tidak ada istilah oposisi, tak terkecuali di Jabar. Pekerjaan Rumahnya yaitu mencari cara agar legislatif dan eksekutif dapat bersinergi. (*)
