Harian Sederhana, Depok – Kurang lebih sekitar 179 pelajar di Kota Depok yang diduga hendak bertolak ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar komplek Dedung DPR RI, Jakarta Pusat berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok, Senin (30/09).
Harapan puluhan pelajar STM dan SMP asal Kota Depok yang hendak berangkat ke Gedung DPR RI untuk ikut aksi unjuk rasa pun pupus saat mereka diamankan ketika tengah berbondong-bondong berjalan di persimpangan Jalan Juanda arah Margonda dan Jalan Dewi Sartika.
Dari informasi yang dihimpun Harian Sederhana, para pelajar ini diketahui berasal dari sejumlah sekolah yang berada di wilayah Depok dan Bogor. Bahkan ada diantara mereka yang mengaku ikut kejar paket atau sekolah terbuka.
Beragam alasan para pelajar ini mengikuti aksi tersebut. Ada yang sekedar penasaran, bahkan ada pula yang memang benar-benar mengetahui perihal revisi UU KPK dan RKUHP yang saat ini menjadi isu nasional.
Misalnya, salah satu pelajar STM berinisial B (15) mengaku dirinya sudah janjian dengan rekan-rekannya melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Dirinya mengaku hendak ikut aksi di Gedung DPR. “Kami janjian, mau jalan kesana saya penasaran aja sih demo itu seperti apa,” tuturnya ketika diamankan petugas.
Sementara itu salah satu pelajar SMP yang masih mengenakan seragam putih biru mengatakan tujuan untuk ikut unjuk rasa ini untuk menolak RKUHP dan revisi UU KPK. Bocah berkulit hitam ini tampak percaya diri saat menerangkan kepada awak media. Dirinya mencontohkan soal wanita melahirkan.
“Misalkan, ibu abang lahiran jam 24.00 WIB malam, masa disuruh besok aja lahirannya. Kan ga bener yang seperti itu, kalau begitu suruh aja DPR yang lahirannya di sono,” ucap pelajar SMP yang tidak diketahui namanya ini.
Jawaban tersebut cukup mengundang tawa petugas dan wartawan yang meliput. Pelajar itu juga mencontohkan soal hewan yaitu ayam yang dianggapnya sangat janggal karena DPR menerapkan denda kepada hewan tersebut ketika berkeliaran ke lahan tetangga.
“Ya, masa harus bayar Rp 10 juta. Lalu, revisi undang-undang itu yang baru ama revisi KPK. Masa mau nangkep orang disuruh izin dulu, terus kalau tidak diizinin koruptor makin banyak,” tegasnya.
Dirinya sangat mendukung KPK dan berharap lembaga tersebut berdiri sendiri. Apabila tidak diamankan dan bisa ke Jakarta, dia dan kawan-kawannya yang lain hanya akan unjuk rasa damai. “Aksi damai doang, kalo disiram gas air mata baru saya pulang. Belom izin sama orang tua,” pungkasnya.
“Gara-gara undang-undang itu, nenek saya jadi ngiket ayamnya. Soalnya takut didenda nanti malah rugi bandar,” timpalnya lagi.
Cerita menarik lainnya adalah saat salah satu pelajar lainnya berinisial Fz (15) diamankan petugas saat dirinya tengah menunggu temannya di Jalan Margonda. “Kata temen saya disuruh nunggu buat jalan ke Jakarta. Ga taunya ada petugas yang jaga di jalan,” ungkap Fz.
Para pelajar yang berhasil diamankan pun digiring petugas ke Mapolresta Depok. Mereka diberikan secarik kertas untuk membuat pernyataan dan menuliskan nama lengkap, alamat, nama orang tuanya sebagai pendataan dari kepolisian.
Uniknya, belasan pelajar ini kompak tidak membawa alat tulis yang seharusnya menjadi perlengkapan seorang pelajar. “Ini gimana, semuanya kok tidak membawa pulpen,” ucap petugas.
Tak berselang lama, serombongan pelajar juga dibawa petugas mereka turun di Mapolresta Depok dengan menggunakan truk. Bahkan E, seorang pelajar yang juga diamankan polisi mengaku ia sebenarnya bolos sekolah dan tidak mengikuti remedial tapi diajak temannya untuk unjuk rasa.
“Saya, bolos tidak sekolah hari ini, harusnya ikut remedial (ulangan perbaikan), diajak temen katanya mau unjuk rasa ke Jakarta. Tapi sebenernya, saya niatnya mau main-main saja ke Kota Tua kalau sudah sampe sana,” katanya.
Awasi Pergerakan Pelajar
Kapolresta Depok, AKBP Azis Andriansyah mengatakan pihaknya telah mengawasi pergerakan para pelajar yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di Kota Depok. Pihaknya pun melakukan sweeping di sejumlah titik kerawanan keberangkatan massa.
Hasilnya, kurang lebih 179 pelajar berhasil diamankan ke Mapolresta Depok. Mereka didata dan diberikan pembinaan, termasuk memanggil penanggung jawab sekolah (Kepala Sekolah) dan orang tuanya.
“Anak anak ini dibawah umur walau kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang, namun anak-anak ini belum memiliki tanggung jawab untuk ikut aksi. Terutama dalam hal pembahasan yang kini menjadi isu nasional,” tutur Azis di Mapolresta Depok, kemarin.
Menurut dia, penahanan tidak dilakukan terhadap ratusan pelajar tersebut. Sebagian besar telah dipulangkan bersama orang tuanya. Selebihnya diserahkan kepada pihak sekolah.
“Ini adalah cara kami, jadi ketika ada keberangkatan siswa yang ikut unjuk rasa segera dilakukan pencegahan. Bahasanya bukan diamankan namun lebih kearah pembinaan. Sehingga mereka tidak berangkat ke Jakarta apalagi bila berpotensi membuat kerusuhan yang nantinya harus ditangkap jadi kita cegah sejak awal,” bebernya.
Pembinaan yang dilakukan kepada ratusan pelajar tersebut diakui Azis cukup tegas dibandingkan dengan yang diberikan oleh orangtua maupun sekolah. Kemungkinan, juga orang tua belum menghimbau sehingga mereka leluasa ingin ikut aksi demonstrasi.
Kedepan, Polresta Depok juga akan menyurati sekolah-sekolah yang siswanya kedapatan hendak melakukan aksi unjuk rasa. Hal itu dirasa penting, melihat banyaknya siswa yang dibina petugas hari ini.
“Kami berharap sekolah maupun orang tua murid juga tegas dalam mendidik pelajar ini. Kemudian lebih ketat dalam, memantau anak-anaknya,” terangnya.
Azis mengatakan, penebalan kekuatan personel kepolisian dilakukan dalam menghalau pelajar yang hendak ikut aksi ke Gedung DPR RI. Selain itu, isu yang berhembus menyatakan aksi unjuk rasa besar-besaran ke DKI Jakarta juga akan terjadi pada Selasa 1 Oktober 2019.
Sejumlah personel dari Polresta Depok pun telah disiagakan di sepanjang titik stasiun yang mengarah ke Jakarta mulai dari Bojong Gede hingga Universitas Indonesia.
“Penebalan sudah dilakukan sejak minggu lalu diawali dengan mengawasi pergerakan pelajar hingga melakukan pembinaan terhadap mereka,” katanya.
Tindakan yang dilakukan kepolisian, lanjutnya, lebih mengedepankan preventif (pencegahan) dibandingkan represif (penindakan). Melihat para pelaku aksi masih berusia dibawah umur.
Salah satu, tindakan tersebut adalah menerjunkan petugas (Kapolsek) ke sekolah-sekolah STM maupun SMA di wilayah Depok untuk memberikan pemahaman kepada pelajar agar tidak terhasut isu unjuk rasa.
“Mereka yang diterjunkan (personel-red) dijadikan inspektur upacara. Disitu diberikan imbauan kepada oelajar agar tetap fokus belajar untuk meraih cita-cita,” katanya.
Sementara itu, untuk petugas yang telah disiapkan di beberapa titik melakukan pengawasan. Seperti hari ini, ratusan pelajar berhasil diamankan untuk diberikan pembinaan ke Mapolresta Depok.
“Jadi mereka ini kita amankan beberapa tempat. Ada yang lagi nyegat truk, terminal, bahkan sedang nyegat dan naik keatas mobil bak terbuka ini kan bahaya, kemudian di wilayah stasiun, dan tempat lain,” jelasnya.
Selanjutnya pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah serta orang tua siswa juga dilakukan agar mereka datang untuk melihat pelajar yang mengaku hendak ikut unjuk rasa tersebut sekaligus memberikan imbauan dan pengawasan. “Semua datang, dan berkoordinasi dengan kami,” beber Azis.
Sementara itu, saat ditanya apakah ditemukan senjata tajam dari tangan para pelajar, Azis menegaskan tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan atau memicu anarkis.
“Tidak ada, tapi kalau ada pelajar membawa barang yang dapat berpotensi membahayakan, saya sudah perintahkan untuk ditangkap. Walaupun masih sekolah,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jabar Aang Karyana, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawabarat telah mengeluarkan himbauan tertulis terhadap sekolah-sekolah SMA maupun SMK, yaitu dengan mengabsen siswanya secara rutin sejak pagi, siang, dan sore. Koordinasi dengan pihak keamanan juga diharuskan baik sekolah swasta maupun negeri.
“Intinya, pembinaan secara preventif telah dilakukan, berkaca dari aksi demo pelajar awal. Tapi kemungkinan yang ikut aksi ini dia bolos dari rumah mau sekolah, tapi tidak sampai malah begitu,” jelasnya.
Selanjutnya, edaran berupa himbauan untuk menggembok gerbang sekolah saat kegiatan belajar mengajar juga telah dilakukan. Atas kejadian tersebut, Aang mengaku akan segera memonitor dan menghubungi sekolah terkait.
“Tentu ada monitoring, kami juga tidak mau ada kejadian seperti ini. Seluruh upaya telah dilakukan termasuk menempatkan guru piket untuk mengawasi murid-murid di tempat strategis (tempat kongkow siswa),” pungkasnya.
Seperti diketahui, demo menentang demo menentang RUU kontroversial kembali berlanjut di depan Gedung DPR, kemarin. Aksi ini diikuti beberapa pihak termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan kelompok buruh.
Demo ini merupakan kelanjutan dari demo mahasiswa yang berlangsung pada tanggal 23-24 September lalu. Berikut rangkaian fakta seputar demo mahasiswa pada 30 September 2019 di Jakarta seperti data yang dikutip dari detik.com.
1. Tuntutan Mahasiswa
Dalam demo kali ini, mahasiswa masih mengusung tujuh tuntutan yang sebelumnya mereka gaungkan. Tapi ada satu poin baru yang ditambahkan yaitu terkait dengan rekan-rekan mereka yang terluka maupun meninggal dunia saat aksi demonstrasi.
“Jadi kayak tuntutan RUU Pertanahan, untuk RKHUP sebenarnya juga kita melihat penundaan sudah cukup tapi idealnya di situ ada pencabutan draf dan dikaji ulang. Terus juga tuntutan terkait RUU lain juga nggak berubah,” kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia (UI), Elang saat dihubungi, Senin (30/9/2019).
“Sekarang mungkin nambah adanya kawan-kawan kita yang berjatuhan kan. Nah terkait RUU P-KS sih beberapa media highlightnya nolak, sebenarnya dari kita UI dukung RUU P-KS untuk disahkan. KPK juga belum hilang (tuntutannya) karena perppunya belum diterbitkan,” jelas Elang.
2. Pengamanan Gedung DPR
Guna menghadapi aksi demonstrasi ini, polisi telah melakukan sejumlah bentuk pengamanan mulai dari kawat berduri hingga kendaraan taktis.
Di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta terlihat kawat berduri dipasang melintang di jalan tersebut. Akibatnya lalu lintas di depan gedung DPR tidak dapat dilewati kendaraan.
Selain itu, ribuan personel kepolisian dan kendaraan taktis seperti barracuda dan water cannon milik polisi juga disiagakan di area depan gedung DPR. Polda Metro Jaya sendiri mengerahkan puluhan ribu personel gabungan untuk mengamankan demo tersebut.
“Kita siapkan 20.500 personel gabungan amankan demo hari ini di depan gedung DPR,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Senin, (30/9).
3. Titik Demo
Aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini berpusat di depan gedung DPR. Namun beberapa kelompok memutuskan untuk berkumpul di beberapa titik sebelum kemudian bergerak ke arah gedung DPR.
Di Jalan Gatot Subroto sebelum Halte JCC Senayan, massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus terlihat bergerak secara bergelombang menuju gedung DPR. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi pun menjadi tersendat.
Selain itu, mahasiswa dari Universitas Nasional (Unas) bergabung dengan massa petani dan pemuda berdemo di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Setelah menyalurkan aspirasinya, mereka bergerak menuju gedung DPR.
4. Lalu Lintas Dialihkan
Massa demo mahasiswa berlarian menuju arah Tol Dalam Kota untuk menghindari tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi. Kondisi ini membuat lalu lintas di tol tersebut tersendat.
Akses Tol Dalam Kota menuju Slipi pun ditutup. Kendaraan dari arah Cawang ke Slipi diputarbalikkan di Km 8 Jalan Tol Dalam Kota.
Selain itu, karena Stasiun Palmerah yang ditutup sementara, perjalanan KRL dari dan menuju Stasiun Tanah Abang ikut dihentikan sementara.
“Ditetapkan mulai pukul 16.40 WIB, sejumlah perjalanan kereta dari arah Tanah Abang dan sebaliknya belum dapat melalui lintas Palmerah. Operasional perjalanan kereta tidak dapat dilakukan karena pada perlintasan pejompongan dan perlintasan arah Stasiun Kebayoran terdapat kerumunan masyarakat dengan situasi yang tidak kondusif,” ujar Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).
5. Berakhir Ricuh
Demo di depan gedung DPR yang terjadi pada 30 September 2019 berakhir dengan ricuh setelah massa melempari polisi dengan benda-benda berbahaya. Kericuhan ini terjadi di beberapa titik yaitu Jalan Tentara Pelajar, Senayan (belakang gedung DPR), Jalan Gatot Subroto arah Slipi (depan gedung DPR), dekat kantor TVRI dan di belakang BPK.
Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata. Kericuhan di Jalan Gatot Subroto juga memakan korban, seorang polisi terlihat mengalami luka di kaki dan harus dievakuasi.
Akibat kerusuhan ini juga Stasiun Palmerah yang berada dekat gedung DPR ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Penutupan ini dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terhadap calon penumpang. (*)
