Metro Depok – Dinas Pendidikan Kota Depok menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA dimulai pada 4 Juni, beberapa waktu lalu.
Acara yang dihelat di Gedung PGRI, Kota Kembang, Cilodong, ini dihadiri pihak-pihak yang terkait dengan PPDB SMN, diantaranya Ombudsman, Komisi D DPRD Kota Depok, Dinas Sosial, para kepala SMP negeri, K3S SD, kepala SMA dan SMK negeri dan swasta, Dewan Pendidikan, BMPS, hingga LSM pendidikan.
Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengutarakan berdasarkan evaluasi PPDB tahun lalu, di berbagai dari masih ditemukan adanya siswa titipan dari pihak-pihak yang menggunakan pengaruhnya. Karena itu, pihaknya berharap kondisi tersebut dapat diminimalisasi pada tahun ini.
“Secara keseluruhan masih ada. Semoga tahun ini lebih tertib. Semua kan ada jalurnya, baik prestasi maupun akademik. Tahun kemarin sudah lebih baik, mudah-mudaham bisa dipertahankan,” ungkapnya.
Selain siswa titipan, katanya lagi, permasalahan yang muncul dari pelaksanaan PPDB adalah mengenai definisi prestasi. “Contoh kasus yang pernah ada adalah siswa yang menjadi penari latar di luar negeri karena memang orangtuanya mampu secara finansial merasa lebih dibanding prestasi olahraga di tingkat kota. Padahal kan seharusnya prestasi olehraga teraebut yang harus didahulukan,” kata
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M. Thamrin mengutarakan optimismenya bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dapat berjalan lancar. Dengan catatan, masyarakat dapat memahami dan tidak memaksakan kehendak untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri.
“Di Depok, lulusan SD yang akan masuk jenjang SMP itu ada 27.000 siswa, sedangkan daya tampung sekolah yang ada hanya sekitar 9.000. Jadi, siapapun kepala dinasnya akan menghadapi permasalahan yang sama dan memang daya tampungnya segitu. Saya harap masyarakat mau legowo dan menerima,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, orangtua bisa memilih sekolah swasta yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal dengan biaya yang masih terjangkau untuk pilihan anaknya melanjutkan jenjang pendidikan.
“Kalau masyarakat paham, tidak akan ricuh. Semua diterima berdasarkan aturan. Misalnya prestasi internasional pastinya akan diprioritaskan,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Depok, Pradana Mulyoyunanda mengutarakan sosialisasi pelaksanaan PPDD ini sangat penting, guna membantu berbagai pihak memahami seluk beluk PPDB.
“Misalnya, masyarakat bisa mengetahui bahwa jenjang SMA sudah menjadi wewenang provinsi, bukan lagi di tingkat kota,” katanya.
Dengan peralihan kewenangan ini, masyarakat mengharapkan kepada provinsi bisa melakukan penambahan gedung sekolah baru di Depok. Pasalnya, jumlah sekolah negeri di Depok terbilang masih kurang.
“Contohnya SMA 12 yang ada di Jembatan Serong, Cipayung. Insya Allah tahun ini tanah sudah dibeli, lahan sudah oke. Semoga tahun 2019 pembangunannya maksimal,” tandasnya.
Agar meminimalisasi tingginya animo masyarakat terhadap sekolah negeri, Pradana meminta agar sekolah swasta tidak terlalu besar dalam menetapkan uang pangkal.
“Kalau sudah di akhir-akhir kan, gelombang 3 biasanya uang pangkal lebih mahal,” tandasnya.
Pihaknya berharap PPDB tahun ini berjalan lancar, orangtua tidak memaksakan siswanya masuk sekolah negeri, dan sekolah swasta bisa menjadi pilihan siswa melanjutkan pendidikan. (Her/MD/JPG)
