Harian Sederhana, Ciawi – Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan bantuan kepada ribuan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penyaluran bantuan yang dilaksanakan di Gedung Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, langsung diberikan secara simbolik oleh Menteri Sosial didampingi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan sejumlah pejabat Kemensos kepada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Bogor.
“Kegiatan kami hari ini, dalam rangka menyalurkan sekaligus mensosialisasikan program PKH dan BPNT dan ini, merupakan kegiatan rutin, tentunya ingin memastikan agar bantuan PKH tahap dua di Kabupaten Bogor benar-benar sudah diterima oleh KPM,”kata Mensos kepada wartawan usai menyalurkan dan sosialisasi bantuan PKH serta BPNT. Jum’at (05/04/19).
Mensos mengaku, saat ini pihaknya sudah menyalurkan bantuan PKH ke sejumlah titik yang ada di daerah- daerah di seluruh Indonesia, termasuk meminta para pendamping untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena, keberhasilan dari progran PKH dan BPNT bukan saja dilihat dari anggaran itu sendiri, tapi juga peran dari pendamping yang merupakan kunci suksesnya peran Pemerintah.
“Ya, kita sudah menyalurkannya ke beberapa daerah di Indonesia dan harus diakui secara nasional, program PKH ini telah memberikan kontribusi yang sangat substansial bagi upaya kita untuk mengurangi angka kemiskinan termasuk memberbaiki ginirasio. Apalagi, dengan peningkatan anggarannya dari tahun ketahun telah membuktikan dan menjadikan fakta, dimana berdasarkan survei September 2018 angka kemiskinan bisa dikurangi menjadi 9,66 persen,”tegasnya.
Dengan adanya program ini, sambungnya, diharapkan bisa segera mendorong para KPM menjadi keluarga mandiri. Mengingat, tahun 2018 Kementerian Sosial telah berhasil mencetak 600 ribu KPM mandiri dan KPM Graduasi yang masing – masing sudah memulai usaha. Sementara, untuk
tahun 2019 pihak Kemensos menargetkan 800 ribu KPM bisa lulus jadi KPM mandiri.
“Kita sadar diluar sana masih banyak masyarakat yang ngantri untuk mendapatkan haknya berupa sentuhan perlindungan sosial melalui program PKH dan BPNT, untuk mendapatkan itu ada proes dan tahapannya. Namun kita akan berusaha katena semakin cepat kita membentuk graduasi, semakin cepat membentuk KPM mandiri, maka semakin cepat mereka akan masuk program PKH dan BPNT ini,” jelas Mensos.
Soal rencana pemberangkatan para pendamping keluar negeri, Mensos menegaskan bahwa hal itu merupakan perintah Presiden saat penyelenggaraan kegiatan jambore pendamping PKH se- Indonesia yang digelar di istana presinden. Dalam hal ini, Presiden memberikan arahan pada Kemensos agar para pendamping diberikan penguatan kapasitas dengan cara diberikan kesempatan belajar di negara lain.
“Tujuannya hanya untuk belajar dari program-program serupa di negara lain, jadi kita tidak mengatakan bahwa program di negara lain lebih baik dari pada di kita. Intinya, untuk study banding saja ke negara yang punya program serupa. Adapun anggarannya masih dilihat, sesuai jumlah pendamping yang akan kita berangkatkan yakni setiap provinsi memiliki satu wakil untuk berangkat dengan kriterianya yaitu semakin banyak mereka mencetak KPM yang lulus, semakin besar mereka terseleksi ikut study banding ke negara lain,” pungkasnya.
