Harian Sederhana, Cibinong – Pimpinan pondok pesantren, para ulama, dan cendekiawan muslim se-Kabupaten Bogor mengajak masyarakat menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, yang akan menetapkan hasil Pilpres dan Pileg pada 22 Mei 2019 nanti.
Selain menindaklanjuti pernyataan Multaqo Ulama se-Jawa Barat di Bandung, pada Rabu (15/5/2019), himbauan ulama Bogor ini untuk mempertegas peran pemuka agama dalam menjaga situasi kondusif di dalam negeri pasca pemilu.
Multaqo Ulama se-Kabupaten Bogor digelar di Gedung Tegar Beriman, Komplek Pemkab Bogor dan dihadiri Bupati Bogor, Ade Yasin. Urun rembuk para pemuka umat ini terkait ketegangan politik di tingkat elit, yang berpotensi terjadinya gerakan massa pada saat penetapan hasil Pemilu 2019.
Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji mengatakan, beberapa poin terkait hasil pernyataan Multaqo Ulama. “Akhir-akhir ini mengisyaratkan suatu kekhawatiran terjadi perpecahan,” ucapnya.
Mukri Aji menyebut, terjadi disharmoni, instabilitas sosial dan ketidakrukunan di sebagian anak bangsa gara-gara saling klaim kemenangan calon presiden.
Menurut dia, perhelatan politik sudah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Untuk itu seharusnya sama-sama kita hargai dan hormati keputusan politik rakyat,” tegas dia.
Para ulama, lanjut KH. Mukri, berkewajiban ikut menjaga dan mengawal proses politik dan hasilnya sesuai mekanisme, damai. konstitusional, aman dan tertib.
Semenetara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menyebut, siapapun presiden terpilih merupakan putra terbaik bagi bangsa ini, yang dipilih melalui proses demokrasi. Selain itu, pemimpin terpiih tidak lepas dari takdir dan rencana Allah SWT.
“Hasil itu adalah hasil yang diperoleh atas suara masyarakat, atas sumbangsih masyarakat, terimakasih kepada semua penyelenggara Pemilu, kita kawal proses ini dengan doa,” tutur Ade.
Menyoal pengerahan massa terkait hasil keputusan KPU, Ade mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya umat Islam untuk menjaga kondusifitas dan menolak adanya “People Power” yang belakangan ini marak diberitakan.
“People Power itu sudah kita lakukan ketika 17 April kita Sama-sama datang ke TPS untuk memilih calon pemimpin kita, bukan seperti yang di berita-berita,” pungkasnya.
(*)
