Harian Sederhana – Program rerouting yang jadi bagian dari reformasi angkutan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Diahub) Kota Bogor tahun 2017 lalu gagal, lantaran hingga saat ini program tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Rerouting angkot untuk mengurangi kemacetan yang dijalankan di 4 Trans Pakuan Koridor (TPK) diimplementasikan dua gelombang April dan Desember 2017.
Padahal dalam pelaksanaan uji coba rerouting angkot tersebut melibatkan lintas instansi untuk pengamaan mulai Satpol PP, Polisi hingga TNI.
BACA JUGA : Kota Bogor Akan Hapus 1.700 Angkot
Kasi Angkutan Dishub Kota Bogor Ari Priono mengaku kegagalan tersebut karena dari 4 TPK yang diuji cobakan tahun lalu, saat ini hanya satu TPK yang masih berjalan.
Dalam uji coba rerouting tersebut, Dishub memploting 243 unit angkot untuk TPK 2, 243 untuk TPK 3, 180 untuk TPK 4 dan 135 untuk TPK 5, sementara TPK satu akan dilakukan ditahap berikutnya.
Jumlah angkot yang beroperasi pada program rerouting perdana itu ada 801 kendaraan dari sejumlah trayek yang di rerouting atau pindah jalur untuk beroperasional di TPK 2 hingga 4.
Menurut Ari, dalam rerouting tersebut angkutan sudah ditandai dengan perubahan warna bemper kendaraan antara lain hitam merah dan hijau toska.
Untuk angkot yang beroperasi TPK 2 diberi tanda bemper kendaraannya berwarna hitam, TPK 03 warna merah, TPK 5 warna hijau teska dan TPK 4 warna biru di atasnya putih.
“Tapi dinamika di lapangan ya begitu, dengan gampang mereka sudah mengubah catnya dan kembali jalur awal seperti ke trayek 09, trayek 21 dan trayek lain. Atau seperti TPK 4 Ciparigi-Pomad hilang di tengah jalan,” kata Ari
Menyikapi hal itu kata Ari, pada prinsipnya hal itu terjadi karena pihaknya belum melakukan secara masif, mulai perubahan kendaraan hingga sistem pengawasan. “Jadi kalau angkotnya belum berubah secara bentuk meskipun sudah dipasang stiker, mereka bisa saja dicabut dan kembali ke jalur lama,” jelas dia.
Kendala lainnya lanjut dia, karena personil Dishub yang terbatas maka pihaknya tidak bisa mengawasi secara maksimal, selain itu personil yang di lapangan tidak paham teknis 100 persen.
Yang lebih ironis lagi, kegagalan dalam program rerouting tersebut terkesan dibiarkan karena menghindari polemik dan enggan mengambil resiko di lapangan.
“Jadi supaya di lapangan tidak terjadi dinamika, ya sudah lah kita ngikutin saja,” kata dia.
Dari 4 TPK program rerouting yang dilakasnakan dua gelombang pada 2017 lalu, yang saat ini masih jalan itu hanya TPK 5 dengan jumlah kendaraan 135. Karena angkot di rute tersebut hanya ganti nama dari trayek 07A jadi TPK 5, sementara kendaraannya tetap itu cuma belum menjalankan konversi.
“Kalau untuk TPK 2 dan 3 setengah jalan, yang seharusnya mengantarkan penumpang sampai Ciawi, tapi mereka berjalan setengah main saja, kadang hanya sampe Sukasari lalu belok lagi dengan alasan sepi penumpang dan sebagainya,” ujarnya.
Diakui Ari pihaknya memahami kondisi tersebut, menurutnya program rerouting tidak akan terlihat kalau belum ganti kendaraan. Progres ke depan kendaraan yang ada di situ dialihkan kepada trayek-trayek feeder. “Feeder masih bertahap dan sedang kami susun sesuai kebutuhan,” katanya.
Disinggung soal kegagalan program rerouting perdana, Ari mengaku kondisinya memang sedang tempuruk, karena mekanisme program tersebut disusun 5 tahun yang lalu dan baru di implementasikan saat ini. “Dengan dinamika perkembangan sosial yang seperti ini, ya ini bagian dari risiko,” tandas Ari.
