Harian Sederhana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah menggelontorkan ratusan miliar untuk anggaran Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku selama tiga tahun terakhir. Namun hal itu rupanya sia-sia karena hingga saat ini masih kekeringan.
Berdasarkan hasil rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bahwa tercatat dalam 3 tahun Pemkab Bekasi menggelontorkan anggaran dengan nama Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku sebesar Rp. 30.612.133.800 atau Rp30 milliar dan terealisasi sebanyak Rp. 25.762.797.341 atau 84, 53%.
Adapun alokasi Rp30 milliar itu berada di post anggaran PUPR yang meliputi kegiatan Perencanaan Teknis, kegiatan Monev dan Pelaporan Kegiatan, Penyusunan Database.
Selain itu, juga pembangunan Sarana Air Bersih, Pengadaan Sumur Bersih (Sumur Artesis), Peningkatan Sarana Air Bersih, Bak Penampungan (Toren Air), Pembuatan Sumur Bor.
Di dalam post anggaran tersebut paling banyak kegiatan pembuatan Sumur Bor, yang dibangun hampir disetiap wilayah, baik di Kantor Pemerintahan, lingkungan warga hingga di dalam lingkungan Sekolah. Dan rata-rata, pembuatan 1 Sumur Bor memakan biaya sebesar Rp80 juta.
Ironisnya, kekeringan di wilayah Kabupaten Bekasi masih menjadi mimpi buruk bagi warga yang terkena dampaknya seperti di dua desa, Kecamatan Cibarusah yakni Ridhogalih dan Ridhomanah.
Bahkan, Pemkab Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pernah memberlakukan status Siaga Darurat Kekeringan pada tahun 2018 silam di 4 (empat) Wilayah Kecamatan yakni Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, dan Cikarang Selatan.
Belum lagi kecamatan lain yang terkena dampak kekeringan sehingga gagal panen dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih seperti Sukatani, Tambelang, Pebayuran dan lainnya.
Namun berbagai cara telah dilakukan oleh Pemkab Bekasi untuk menyediakan air baku untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak kekeringan mulai dari pemberian air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi.
Upaya penghijauan, pembuatan lubang Biopori, membangun Sumur resapan, Sumur Artesis, Sumur Bersih, Sumur Imbuhan, Sumur Satelit, Sumur Bor dan lain sebagainya.
Staf Bidang Kemanusiaan Mahamuda Bekasi, Asep Sofyan menilai program yang dilakukan Pemkab Bekasi sudah banyak, namun belum maksimal.
“Ending dari pemberitaan kekeringan oleh insan media, actionnya hanyalah bantuan air Bersih yang diambil dari PDAM Tirta Bhagasasi,” kata Asep kepada Harian Sederhana.
Menurut dia, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), konsistensi kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait mengenai pelaksanaan program penyediaan dan pengolahan air baku.
Selain itu juga, pemeliharaan jaringan irigasi, menjadi indikator bahwa tahun-tahun kedepan akan tetap abadi Kekeringan di Wilayah Kabupaten Bekasi.
“Kami tidak menyoal adanya dugaan Korupsi dalam pembuatan ratusan Sumur bor, bukan juga menyoal tentang pemborosan anggaran. Kalau soal belanja untuk rakyat, kami setuju-setuju saja, asalkan SKPD benar-benar dalam monitoring dan evaluasi. Jangan main mata dengan pihak ketiga dan penegak hukum,” tuturnya.
Berdasarkan pemantauan stake holder, kerap ditemukan pelaksanaan pembuatan Sumur bor yang tidak sesuai spesifikasi (Spek) mulai dari kedalaman bor.
Bahkan, ada yang tidak berfungsi sehingga hal tersebutlah mengakibatkan kurang Optimalnya langkah Pemkab Membasahi problem Kekeringan ini.
Selain itu juga, dalam upaya memenuhi Kebutuhan Air Bersih Pemkab Bekasi pun menggelontorkan anggaran ke BPBD pada TA 2017 dengan kegiatan Pengadaan Tangki Air sebagai Penampung Air Bersih dengan Pagu anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi 278.386.000 atau 97,24%.
“Apapun caranya yang terpenting komitmen dan konsisten menjalaninya” ujar Komarudin.
