Harian Sederhana, Depok – Wacana pemberlakukan masuk kawasan Universitas Indonesia (UI) berbayar terus mendapatkan penolakan. Kini giliran Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi protes terkait rencana kebijakan tersebut di depan Gedung Rektorat UI, Senin (8/7/2019).
Puluhan mahasiswa berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Tuntutan mereka adalah menolak kebijakan rektorat yang akan memberlakukan masuk UI berbayar. Menurut mahasiswa masuk berbayar di UI adalah kebijakan yang tidak logis.
Tidak hanya menyoal kebijakan tersebut, mahasiswa juga menuntut dihapusnya sejumlah kebijakan lain yang dianggap sepihak. Selain berorasi, sejumlah mahasiwa juga membentangkan spanduk berisi tuntutan dan protes.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Manik Margana Mahendra mengungkapkan pihaknya menuntut pihak rektorat untuk berhenti main-main dengan mahasiswa dan masyarakat.
“Kita melihat akhir-akhir ini kebijakan yang dibuat pihak Rektorat UI sangat-sangat merugikan, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun karyawan,” tuturnya.
Adapun tuntutan pertama, kata Manik, yakni soal adanya kebijakan di awal tahun terkait kenaikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Non Reguler yang akhirnya itu tidak jelas bentuk hukumnya atau bisa dibilang mal administratif.
“Kemudian kenaikan biaya semester pendek. Yang anehnya adalah biaya naik dulu baru SK-nya belakangan,” kata Manik.
Pihaknya juga mempersoalkan adanya penertiban hewan-hewan di sekitar UI. Padahal, lanjutnya, sudah ada komunitas yang rela mengeluarkan kocek pribadi dan sudah mau berlelah-lelah melakukan vaksinasi maupun sterilisasi hewan-hewan di sekitar UI.
“Tapi tanpa komunikasi, pihak UI justru membawa binatan tersebut ke Ragunan dan salah satu hewan yang saya dengar mati disana. Kami juga melihat salah satu persoalan saat ini yang tak kalah penting ialah kebijakan masuk berbayar ini,” paparnya.
Ia juga menyebut, pihak tidak melihat kejelasan atau bentuk peraturan dasar yang mengatur kebijakan tersebut.
“Diawal tidak pernah ada sama sekali peraturan yang kemudian bisa dijelaskan dengan sangat baik oleh pihak rektorat. Serta bagaimana kajian-kajiannya itu bisa disampaikan ke masyarakat, sehingga kami melihat ini kebijakan minim sosialiasi,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, ada banyak sekali permasalahan dan permainan kebijakan yang kemudian dikeluarkan pihak rektorat menjelang akhir kepengurusan.
“Kami melihat ini momentum besar jelang pemilihan Rektor UI 2019 yang akan dibuka pada 10 Juli ini untuk calon-calon rektor. Kami menuntut setiap pihak yang ada di UI untuk tidak main-main dengan mahasiswa. Kami sudah punya pergerakan bersama,” tegasnya.
Mahasiwa UI, kata Manik, mendesak pihak rektorat untuk berhenti main-main. “Kami sudah menyurati pihak rektorat dan memberikan batas waktu untuk mengkaji ulang khususnya scure parking. Kami akan mengawal kebijakan-kebijakan ini,” imbuhnya.
Terpisah, Refelli selaku Humas UI mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan suatu hal yang wajar. Sebab disitu adanya proses demokrasi dan pembelajaran. “Mahasiswa membutuhkan tempat dan media untuk menyampaikan aspirasinya,” kata dia.
Sebenarnya, jelas Rifelli, keterlibatan mahasiswa sudah sangat banyak dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah MWA perwakilan dari mahasiswa.
“Jadi mahasiwa selalu dilibatkan. Masalah parkir kami belum bisa mengatakan karena masih digodok terus, tapi jangan khawatir karena semua masalah yang diungkapkan mahasiwa sudah ada solusinya.Kami berusaha tidak merugikan mahasiswa maupun civitas yang lain,” imbuhnya.
Mahasiswa, lanjutnya, belum mengetahui karena pihaknya belum melakukan sosialisasi. “Kami belum sosialisasi karena belum selesai SK-nya. Intinya kami sedang godok peraturan yang nanti sebenarnya tidak merugikan,” katanya.
Akan tetapi, kata Rifelli, sesuai dengan visi UI menjadi kampus hijau memang untuk pembatasan kendaraan pribadi yang masuk itu harus segera dilakukan.
“Kita ingin kawasan UI tetap hijau, ramah terhadap pejalan kaki. Pastinya ada perubahan-perubahan kebijakan namun tidak akan merugikan civitas ataupun masyarakat,” ungkapnya.
Untuk masyarakat, kata Rifelli, akan ada jalur khusus gratis. “Jadi silahkan nanti lewat situ, dibuatkan jalur yang enak, nyaman dan aman. Jalur khususnya sudah 100 persen itu ada utara dan selatan silakan lewat itu gratis,” katanya.
Lebih lanjut Rifelli juga menjelaskan, pemasangan mesin ticketing itu hanya persiapan dan belum dilakukan sosialisasi. “Namanya persiapan itu butuh lama, setelah itu keputusannya. Ini bisa berubah terus karena kita kan mendengarkan dari warga, dari dosen, mahasiswa semua didengarkan makanya belum selesai-selesai,” katanya.
Sebelumnya, aksi protes juga dilakukan sejumlah mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang berada di kawasan UI. Dalam aksinya, sejumlah mahasiwa tersebut akhirnya menyegel salah satu loket tiket yang berada di area kampus PNJ.
(*)
