Tolak Masuk Area Kampus Berbayar, Dinilai Rugikan Masyarakat
Harian Sederhana, Depok – Rencana pemberlakukan masuk kawasan Universitas Indonesia (UI) berbayar terus mendapat penolakan dan protes. Kali ini giliran Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (BEM PNJ) yang melakukan aksi demonstrasi di halaman kampus PNJ, Kamis (11/7/2019).
Dari informasi yang dihimpun Harian Sederhana, dalam aksi tersebut terpampang spanduk yang bertuliskan “JANGAN HARAP KULIAH BISA GRATIS UNTUK ANAK BANGSA KALAU CUMAN MASUK KAMPUS BAYAR”. Spanduk itu sendiri berdiri tegak di tempat parkir depan Gedung Direktorat PNJ.
Dalam aksinya, BEM PNJ tetap bersikeras menolak security parking yang dinilai akan merugikan mahasiswa. Bukan itu saja, masyarakat luar pun juga akan dirugikan bila pihak UI ngotot memberlakukan sistem tersebut.
Ketua Bem PNJ, Iqbal mengatakan pembentukan “secure parking” oleh Pihak UI yang diletakkan pada pintu masuk belakang dari Beji menuju PNJ mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan sangat menyusahkan mahasiswa. Dan kebijakan tersebut menurutnya bisa diancam penjara dan denda.
“Seperti yang diancam dengan pidana penjara atau denda berdasarkan UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan,” tuturnya kepada wartawan di sela-sela orasi.
Selain itu dengan adanya pemasangan palang pintu otomatis berbayar membuat resah dan sangat tidak tepat berada di kampus. Dia pun menilai kampus itu harusnya menjadi wadah peradaban bangsa serta berorientasi dalam nilai pendidikan dan kehidupan berubah menjadi nilai-nilai materil.
“Dengan segala permasalahan dan kebijakan yang prematur, serta semakin membuat nyata dan jelas bahwa komersialisasi kampus itu terjadi, kampus yang seharusnya menjadi wajah peradaban bangsa dan berorientasi dalam nilai pendidikan dan kehidupan berubah menjadi nilai-nilai materil. Makanya kami akan tetap melakukan penolakan kebijakan itu,” ungkapnya.
Iqbal menjelaskan, aksi yang sama telah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2019 dengan menolak secure parking. Namun, hingga saat ini pihak rektoran masih tidak melakukan tindak lanjut terhadap secure parking ini.
“BEM PNJ kembali melakukan aksi di gedung rektoran PNJ atas dasar keresahan mahasiswa dan masyarakat. Kami juga menolak kebijakan tanpa adanya fasilitas penunjang atas dibatasinya kendaraan bermotor,” kata Iqbal.
“Oleh karena ini kami selaku BEM PNJ mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan ultimatum kepada pimpinan tertinggi dan siap membanjiri Gedung Direktorat PNJ dengan aksi,” pungkasnya.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi protes terkait rencana kebijakan tersebut di depan Gedung Rektorat UI, Senin (8/7/2019).
Puluhan mahasiswa berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Tuntutan mereka adalah menolak kebijakan rektorat yang akan memberlakukan masuk UI berbayar. Menurut mahasiswa masuk berbayar di UI adalah kebijakan yang tidak logis.
Tidak hanya menyoal kebijakan tersebut, mahasiswa juga menuntut dihapusnya sejumlah kebijakan lain yang dianggap sepihak. Selain berorasi, sejumlah mahasiwa juga membentangkan spanduk berisi tuntutan dan protes.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Manik Margana Mahendra mengungkapkan pihaknya menuntut pihak rektorat untuk berhenti main-main dengan mahasiswa dan masyarakat.
“Kita melihat akhir-akhir ini kebijakan yang dibuat pihak Rektorat UI sangat-sangat merugikan, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun karyawan,” tuturnya.
Adapun tuntutan pertama, kata Manik, yakni soal adanya kebijakan di awal tahun terkait kenaikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Non Reguler yang akhirnya itu tidak jelas bentuk hukumnya atau bisa dibilang mal administratif.
“Kemudian kenaikan biaya semester pendek. Yang anehnya adalah biaya naik dulu baru SK-nya belakangan,” kata Manik.
Pihaknya juga mempersoalkan adanya penertiban hewan-hewan di sekitar UI. Padahal, lanjutnya, sudah ada komunitas yang rela mengeluarkan kocek pribadi dan sudah mau berlelah-lelah melakukan vaksinasi maupun sterilisasi hewan-hewan di sekitar UI.
“Tapi tanpa komunikasi, pihak UI justru membawa binatan tersebut ke Ragunan dan salah satu hewan yang saya dengar mati disana. Kami juga melihat salah satu persoalan saat ini yang tak kalah penting ialah kebijakan masuk berbayar ini,” paparnya.
Ia juga menyebut, pihak tidak melihat kejelasan atau bentuk peraturan dasar yang mengatur kebijakan tersebut.
“Diawal tidak pernah ada sama sekali peraturan yang kemudian bisa dijelaskan dengan sangat baik oleh pihak rektorat. Serta bagaimana kajian-kajiannya itu bisa disampaikan ke masyarakat, sehingga kami melihat ini kebijakan minim sosialiasi,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, ada banyak sekali permasalahan dan permainan kebijakan yang kemudian dikeluarkan pihak rektorat menjelang akhir kepengurusan.
“Kami melihat ini momentum besar jelang pemilihan Rektor UI 2019 yang akan dibuka pada 10 Juli ini untuk calon-calon rektor. Kami menuntut setiap pihak yang ada di UI untuk tidak main-main dengan mahasiswa. Kami sudah punya pergerakan bersama,” tegasnya.
Mahasiwa UI, kata Manik, mendesak pihak rektorat untuk berhenti main-main. “Kami sudah menyurati pihak rektorat dan memberikan batas waktu untuk mengkaji ulang khususnya scure parking. Kami akan mengawal kebijakan-kebijakan ini,” imbuhnya.
(*)
