Harian Sederhana, Bogor – Direktur Utama PT Media Sarana Jabar (MSJ), Hendro Atmodjo menegaskan General Superintendent (GS) dari PT Pembangunan Perumahan (PP), Darwis, selaku pimpinan perusahaan kontraktor proyek Tol BORR Seksi III yang ambrol dipastikan dipecat.
Selain pemecatan GS PT PP, pihaknya juga memberikan sanksi kepada konsultan perencana proyek, Hendro pun menyebut akan memberhentikan proyek sampai teguran dan sanksi yang direkomendasikan dijalankan oleh PP.
Pernyataan tersebut menyusul surat teguran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, melalui ajuan hasil yang dikeluarkan oleh Komite Keselamatan Kerja (K2) atas permintaan PT. MSJ memberikan ketegasan dan sanksi berat untuk perusahaan kontraktor pelaksana Proyek yaitu PT. PP.
“Sebetulnya yang dihukum itu adalah pihak kontraktor dan konsultan, karena kami pemilik proyek menyiapkan dan mengakomodir hasil-hasil rekomendasi dari PUPR dan memberikan sanksi,” kata dia.
Sanksi tersebut kata dia, diantaranya harus memberhentikan pimpinan perusahaan kontrakor dan konsultan dan ini sudah A1. (Hari ini (kemarin-red) tanggal 16 Juli sudah keluar rekomendasi dan sanksi dari KKK KemenPUPR, salah satu adalah memberhentikan JS atau kepala proyek dari kontraktor PT Pembangunan Perumahan (PP) dan kepala pengawas dari PT Indec KSO,” kata Hendro Atmodjo.
“Maksimum mereka harus melakukan pergantian sampe hari Rabu besok,” tambah Hendro saat dikonfirmasi di lokasi Proyek BORR seksi IIIA, Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (16/7/2019).
Dia menambahkan, dengan pemberhentian pimpinan kontraktor dan konsultan maka pihak MSJ akan melakukan pengawasan lebih ketat ke PT. PP dalam memilih pimpinan perusahaan.
Hendro juga menyebut itu dilakukan karena akibat ambrolnya tiang penyangga Tol BORR Seksi IIIA ini banyak kerugian yang dialami dan dampak sosial buruk bagi warga yang ada disini dan yang melintas jalan.
Masih kata dia, hukuman pemberhentian itu tertuju kepada kepala proyek dan leader konsultan, sementara untuk kerugian material dampak ambruknya proyek tersebut masih dihitung.
“Saya prediksi kerugian material mencapai Rp 1 miliar untuk satu tiang ini dan kerugian ini menjadi tanggung jawab pihak kontraktor termasuk penggantian dampak sosial dan pengaturan lalu lintas,” paparnya.
Kerugian MSJ lainnya lanjut dia, juga ada kemunduran sekitar 4,6 persen dalam pengerjaan proyek tersebut. Dia juga menegaskan tidak ada perpanjangan waktu untuk penyelesaian dan harus tetap pada schedule awal, yaitu proyek Tol BORR seksi IIIA ini harus selesai di Desember 2019.
“Biasanya progres kami perminggu itu ada kemajuan sekitar tiga persen, nah jadi kedepan kalau mereka molor lagi ya kita denda lagi,” bebernya.
Diakui Hendro, meski ada pemberhentian dari pimpinannya, untuk kelanjutan pengerjaan proyek tetap dilaksanakan oleh PT. PP. Namun PT. MSJ akan meminta syarat dan merekomendasikan harus orang yang berkompeten, minimal dia pernah dan tahu dalam pengerjaan pembangunan dan proyek seperti ini.
“Kami tetap melakukan pengawasan dan bahkan akan kami tes sendiri, jadi kami tidak hanya menyetujui dari ajuan mereka saja tapi kami sendiri ikut menyeleksi,” tambahnya.
Akibat dari teguran PUPR melalui surat yang direkomendasikan oleh K2 itu, Hendro menyebut, MSJ bukan saja harus memberikan sanksi tegas pemberhentian petinggi PT. PP, namun untuk pengerjaan proyek pun dihentikan sampai semuanya selesai.
Mengenai lanjutan pengerjaan, tiang penyangga yang ambrol, saat ini sedang dilakukan pemotongan letter T diatasnya. Dan maksimum Rabu sudah ada pergantian lalu hari Kamis akan melakukan rapat, dan hari Jumat semuanya sudah kembali normal.
“Minimal arus lalu lintas sudah bisa dua arah kembali. Kami sudah banyak mendapat teguran dari warga, termasuk dari anggota DPRD kemarin ada kesini,” pungkasnya.
(*)
