Harian Sederhana, Depok – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) berkunjung ke Kota Depok pada Kamis (18/7/2019). Kedatangannya Ridwan Kamil membahas sejumlah program dan beberapa permasalahan yang ada di Depok seperti kemacetan dan penataan situ.
Usai pertemuan dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris, pria yang akrab disapa Kang Emil itu berjanji Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 30 miliar untuk melakukan penataan situ di Kota Depok.
Seperti diketahui, rencana tersebut merupakan salah satu janji kampanye Kang Emil saat melakukan safari politik saat Pilgub Jabar 2018. Walaupun tidak merinci kapan proyek itu dikerjakan, Emil menargetkan salah satu situ yang akan dikerjakan dalam waktu dekat adalah penataan Situ Rawa Kalong di Kecamatan Cimanggis.
“Kita meyakini Depok ini sebagai kota yang butuh tempat pariwisata. Selain biar engga stres, juga bisa meningkatkan pendapatan lah,” kata RK.
Ia menilai, penataan situ diperlukan karena Depok adalah salah satu kota yang memilik paling banyak situ atau danau. Hal ini akan mubazir bila potensi itu tidak dioptimalkan atau dimaksimalkan.
“Kita amati Depok ini satu-satunya kota yang memiliki danau paling banyak, kalau tidak bermanfaat kan sayang, nah kita mulai dari Rawa Kalong dulu,” bebernya.
Selain situ, Emil juga menargetkan pembangunan underpass dan fly over di Kota Depok pada tahun 2020. Salah satu tujuan utama proyek itu ialah untuk mengurai kemacetan. Angka yang disebut-sebut untuk proyek itu mencapai Rp 240 miliar.
“Jadi tahun ini kita sedang siapkan DED (detail engineering design). Rancangan untuk penyelesaian kemacetan di Jalan Dewi Sartika ya mungkin dibuatnya underpass. Digambarnya tahun ini kita kerjakan, dimulainya tahun 2020. Insha Allah dilancarkan,” katanya.
Selain itu, RK juga mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pematangan penataan di Stasiun Citayam yang terkenal ruwet dan macet agar menjadi lebih lancar.
“Itu juga masih dalam pembahasan karena lebih kompleks,” katanya.
Selain membahas berbagai proyek infrastruktur, dibahas pula pembuatan tim Depok Quick Response (DQR) dan program layanan kesehatan Layad Rawat. Emil meminta agar Pemkot Depok segera membuat DQR. Hal ini dilakukan untuk merespons secara cepat warga Depok yang sedang membutuhkan berbagai bantuan sosial.
“Kalau warga Depok ada kesusahan, kita bisa melakukan pertolongan dengan cepat via media sosial. Pasukannya (petugas DQR) dari Pak Wali (Wali Kota Depok) dan dana bantuannya dari Gubernur (Pemdaprov Jabar),” katanya.
“Ada juga program dari kami Layad Rawat, yaitu dokter yang mendatangi warga miskin Kota Depok. Jadi, nanti warga Depok tinggal telpon, dari kami bantuan obat-obatan gratis dengan biaya dari provinsi (Pemdaprov Jabar),” lanjutnya.
Selain itu, tata kelola persampahan tidak luput dari pembahasan. Untuk menangani masalah sampah, Emil memutuskan Kota Depok bisa menggunakan TPPAS Nambo di Kabupaten Bogor. Namun, dia meminta Pemkot Depok terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bogor.
“Izin (pemanfaatan Nambo-red) dari saya sudah. Sedang dirumuskan teknisnya, karena lokasinya bukan di Depok, ada di Bogor. Maka harus ‘ketok pintu’ dulu ke Bu Ade Yasin (Bupati Bogor). Karena buang sampah itu harus ada Amdal. Dan Amdalnya itu sedang dikerjakan,” bebernya.
“Intinya dalam bulan-bulan ini kalau teknisnya sudah aman maka sampah di Depok bisa dibuang ke Nambo,” tandas RK.
Sementara itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan apresiasi atas dukungan dan rencana Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam meningkatkan pembangunan di Kota Depok.
Dukungan yang diberikan berupa pembangunan infrastruktur, penataan situ, hingga pelayanan kesehatan warga prasejahtera tersebut sangat berarti bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
“Alhamdulillah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sangat perhatian kepada Kota Depok yang memang kompleksitas permasalahnya sudah beliau pahami. Tahun ini, sudah ada rencana penataan Situ Rawa Kalong dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan underpass untuk menyelesaikan kemacetan,” kata Wali Kota.
Orang nomor satu di Depok ini menjelaskan, dana dan sejumlah DED untuk menyelesaikan persoalan kemacetan sudah terlaksana di 2019 ini. “Termasuk pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika serta fly over di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red), provinsi itu sudah tercantum,” katanya.
Gubernur, lanjut Idris, dalam hal ini berkepentingan melihat lokasi dan bagaimana kesiapan Kota Depok untuk mendukung pembangunan tersebut. “Jadi tahun ini hanya DED saja. Tahun 2020 kita lakukan pembelian lahan dan akan dimulai pembangunannya,” tandasnya.
(*)
