Harian Sederhana, Depok – Persaudaraan Waria Depok atau Perwade mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa jika rencana Peraturan Daerah (Perda) Anti Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) diterapkan di kota tersebut.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Perwade yang menyebut dirinya bernama Sofie. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kalau kebijakannya mencekam ya kita mau enggak mau pindah atau minta perlindungan ke Komnas HAM karena kita kan sudah didukung dari LBH Masyarakat Indonesia. Jadi kita bakal ada demonstrasi dari Depok dan Jakarta. Karena kita memang sudah didukung,” katanya saat dikonfirmasi pada Selasa (23/72019).
Menurut Sofie, pihaknya selama ini telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait solusi sekaligus harapan Perwade.
“Permintaan kami itu tiga, satu kan ada waria sudah sepuh, ya kita minta rumah singgah. Ataupun ada enggak panti sosial waria karena mereka berpenampilan tetap wanita,” ucapnya.
Kemudian Sofie berharap pemerintah menerbitkan identitas kependudukan bagi para waria. Sebab saat ini sebagian besar waria di Kota Depok belum memiliki identitas resmi.
“Ada yang tinggal 10 tahun ke atas enggak punya KTP karena terbentur ada yang diusir dari kampung. Yang punya KTP paling hanya 30 atau 25 hanya separuh dari jumlah kami yang sekira 50 orang. Mayoritas kami kan pendatang. Kalau kami punya identitas kan bisa nikmati fasilitas pemerintah seperti BPJS dan lainnya,” bebernya.
Sofie juga berharap, pemerintah mau menyiapkan wadah agar para waria bisa memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat. “Kasih dong mereka wadah buat berkumpul positif, seperti salon pembinanya dari Dinsos, kita jadi terarah cari uangnya,” kata dia.
Waria di Depok, lanjut Sofie, rata-rata adalah pekerja dan mencari nafkah dengan cara yang positif. “Di Depok ini waria sebenernya pekerja seperti memiliki salon atau rias pengantin. Kalaupun ada yang ngamen cuma hitungan jari,” katanya.
Sofie menambahkan, pihaknya sempat mendapatkan pelatihan dari Pemkot Depok, hanya saja itu tidak secara spesifik melainkan digabung engan anak jalanan. “
“Dari Dinsos kan ada dana khusus buat pelatihan, tapi kita enggak diberi, yang diajak kan anak jalanan. Pernah kita diajaknya bikin keset. Waria bikin keset mana mau lah,” tuturnya.
Sofie mengatakan, pihaknya sempat mencoba untuk mencari dukungan dana dari pemerintah dalam bentuk pelatihan namun hal itu ditolak. “Kita mau maju minta biaya pelatihan, terbentur dengan raperda itu. Pas kita datang ke pemkot udah ada tulisannya waktu itu LGBT dilarang,” katanya.
Takut Dipersekusi
Sofie menegaskan, pihaknya menolak keras wacana peraturan daerah atau perda terkait larangan prilaku LGBT lantaran dinilai melanggar HAM. “Itu kan wacananya sudah dari tahun 2018. Kami jelas menolak lah, kalau merugikan kaum kita, ya kita menolak karena kan kita enggak banyak di Depok ini,” katanya.
Ia mengungkapkan, LGBT tidak hanya waria dan yang paling banyak itu menurutnya adalah gay atau pria pecinta sesama jenis. “Kalau kita komunitasnya kecil, waria paling hanya 50 orang,” katanya.
Selain jumlahnya yang dinilai masih sangat kecil, alasan utama Sofie dan sejumlah rekannya menolak wacana perda itu adalah faktor keamanan.
