Harian Sederhana, Bogor – Porsi alokasi anggaran pendidikan di Kota Bogor belum mencapai 20 persen dari total APBD. Karena secara keseluruhan, anggaran pendidikan yang diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mayoritas masih dialokasikan untuk menggaji aparatur sipil negara.
“Benar, kita mendapat sorotan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Karena, saat ini porsi anggaran pendidikan terutama untuk belanja langsung belum mencapai 20 persen. Jadi,sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seharusnya alokasi anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bogor, Jana Sugiana, kemarin.
Dijelaskan, sebenarnya, bila dengan gaji sudah lebih dari 28 persen. “Kalau bersih, ya memang kurang. Pada 2018 ini anggaran pendidikan sekitar Rp 105 miliar, itu untuk belanja langsung, kalau dengan gaji bisa Rp 560 miliar, kenapa besar? Karena hampir separuh PNS di Kota Bogor ada di Disdik,” ujarnya.
Terbatasnya anggaran pendidikan, membuat sejumlah infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar belum semuanya tersentuh perbaikan. Jana mencontohkan, saat ini ada sekitar 50 ruangan kelas yang masuk dalam kategori rusak namun belum juga mendapatkan perbaikan.
Selain itu, kebutuhan mendesak lainnya berupa peningkatan kompetensi guru. Jana mengakui, saat ini masih ada guru yang belum menyandang gelar sarjana. Padahal, sesuai aturan guru harus menyandang titel sarjana, sekalipun guru pendidikan anak usia dini.
Tidak itu saja. Masalah bangunan juga masih banyak yang kurang untuk menampung siswa. “Untuk bidang sarana pra sarana sudah kita petakan, mana sekolah yang rusak, yang sedang yang baik. Kalau guru ya memang harus S1, kita perlu sekolahkan mereka,” tambah Jana.
(*)
