Harian Sederhana, Depok – Hubungan antara Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok seperti semakin pelik. Terganggunya harmonisasi antara kedua partai ini pun sepertinya akan berlanjut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2020.
Kedua partai besar itu pun tampaknya dapat dipastikan akan mengusung sendiri calonnya masing-masing. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok, Hamzah kepada wartawan, Senin (02/09).
Wacana pengusungan calon wali kota dari Gerindra menyusul keputusan PKS yang dinilai telah mempunyai keputusan sendiri dan tak membuka peluang Gerindra untuk berkoalisi.
“Kami menindaklanjuti apa yang sudah diberitakan terkait pilkada, hasil koordinasi DPC. Kami sudah berkomitmen dengan hiruk pikuk terkait PKS akan mengusung kader PKS, maka kami tegaskan Partai Gerindra siap bertarung atau pecah kongsi dengan PKS,” tuturnya.
Terkait itu, Hamzah mengaku pihaknya akan bicara dan bertemu dengan partai lain untuk menentukan arah koalisi kedepan. Beberapa partai dinilai cokok diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.
“Tidak menutup kemungkinan salah satunya PDI-P yang intens, Golkar, PPP, dan itu selalu intens. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ada kesepahaman, kesepakatan untuk mengusung Wali dan Wakil Wali Kota Depok 2020,” bebernya.
Gerindra, tegas Hamzah, akan berpisah dengan PKS dalam Pilkada 2020 dan hal itu pun telah disampaikan langsung oleh Ketua DPC Gerindra, Pradi Supriatna yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok. Gerindra terpaksa meladeni ‘genderang perang’ PKS lantaran merasa tak dianggap sebagai kawan politik di pemerintahan.
“Kondisi sekarang pun selama empat tahun, seperti Gerindra tidak memiliki kepala daerah. Dari kesimpulan itu, kami akan bertarung. Menang kalah bagaimana kami bekerja, terutama anggota dewan yang punya basis masa. Seluruh pengurus DPC sampai ranting yang merupakan gerakan akar rumput dipastikan akan memenangkan calon,” bebernya.
Hamzah menegaskan, Gerindra berprinsip tidak mau lagi dipermainkan seperti pilkada yang sudah dijalankan. Pihaknya sepakat untuk menggerakkan mesin partai untuk berjuang dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Walaupun nama kami ada di pemerintah tapi kami tidak pernah diajak memerintah. Sangat kecewa, kita pun namanya politik dinamis, sah-sah saja. Kalau kita dulu bersama, sekarang sah saja bercerai. Kami sudah sepakat, DPC, PAC dan ranting akan terus berjuang,” ujarnya.
Saat ditanyakan apakah Gerindra sudah memiliki calon yang bakal diusung, Hamzah mengaku siapapun yang nanti dipilih maka akan mendapat dukungan penuh dari para kader maupun simpatisan. Untuk nama yang mencuat saat ini ialah Pradi Supriatna, kader internal sekaligus inkumben.
“Siapapun yang dicalonkan harus kita dukung. Sementara ini Ketua DPC, Bang Pradi Supriatna yang masih kita jagokan sampai saat ini,” bebernya.
Mengenai apakah ada peluang untuk mencalonkan Wali dan Wakil Wali Kota Depok 2020 dari internal sendiri, Hamzah mengaku secara aturan memang Gerindra dapat menelurkan pasangan calon tanpa harus berkoalisi. Namun, pihaknya akan tetap membuka pintu untuk semua parpol dalam mengusung pasangan calon.
“Kalau kekuatan bertambah (dengan berkoalisi-red) maka peluang kemenangan pun akan terbuka lebar,” imbuh Hamzah.
Ketika disinggung soal calon seperti apa yang akan diusung, Hamzah menyebut Gerindra akan memilih calon yang memiliki visi-misi sejalan, elektabilitas, dan yang paling penting memiliki komitmen dalam membangun Kota Depok menjadi lebih baik lagi.
“Dia (calon) juga harus memiliki pola pikir yang visioner dan energik serta berkomitmen bersama-sama menyelesaikan permasalahan di kota tercinta ini,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafidz Nasir mengaku dirinya sah-sah saja bilamana ada kekecewaan selama Gerindra berkoalisi dengan partainya. Dia juga menyebut kekecewaan yang disampaikan adalah hak dari Gerindra menyampaikan hal tersebut.
“Itu sih sah-sah saja, masing-masing partai politik kan punya penilaian masing-masing. Kalau kami kan sesuai RPJMD dan janji-janji kampanye (Idris-Pradi-red) saat mengusung mereka,” singkatnya. (*)
