Harian Sederhana, Depok – Suasana politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2020 tampaknya semakin hangat dan wajib untuk diikuti. Beragam drama sudah tersaji mulai dari keinginan Gerindra berpisah dengan PKS sampai bertemunya Ketua DPC Gerindra, Pradi Supriatna bertemu dengan bakal calon wali kota dari PKS, Imam Budi Hartono.
Kali ini drama berlanjut selepas enam partai politik atau parpol peraih kursi di DPRD bertemu untuk membahas sejumlah permasalahan dan perkembangan termasuk soal Pilkada Depok 2020. Enam parpol tersebut adalah PDI-Perjuangan, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat, dan Golkar.
Dari informasi yang dihimpun Harian Sederhana, tujuan pembentukan koalisi besar ini untuk ‘mengeroyok’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah 15 tahun berkuasa di Kota Depok.
Ketua Harian DPC Gerindra Kota Depok, Jamaludin membenarkan adanya pertemuan enam parpol tersebut. Tujuannya adalah membangun kebersamaan terlebih dahulu yang ujungnya berakhir pada koalisi.
Pria yang akrab disapa Jamal ini mengaku kalau pertemuan enam parpol ini diinisiasi oleh PDI-P dan Gerindra. Ia pun mengaku ujung dari berjumpanya parpol-parpol ini adalah membentuk sebuah koalisi di Pilkada Depok 2020.
“Pertemuan ini inisiatornya adalah PDI-P dan Gerindra. Jadi bahasa pertemuan ini sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu membentuk sebuah koalisi besar untuk Pilkada Depok 2020. Artinya kami ini menyamakan persepsi dan keinginan untuk kontestasi tersebut,” tuturnya kepada Harian Sederhana, Kamis (12/09).
Baca juga: (Ditengah Wacana ‘Perceraian’ PKS dan Gerindra, IBH – Pradi Makin Mesra)
Ia mengatakan secara prinsip Gerindra dan seluruh parpol sepakat akan mencalonkan calon wali dan wakil wali kota dari koalisi ini. Namun, dirinya mengaku dalam pertemuan itu belum membahas nama yang akan diusung pada Pilkada Depok 2020.
“Nanti ujungnya koalisi, tapi prosesnya ini masih lama, kan masing-masing parpol lobinya (yang memutuskan) di DPP partai masing-masing,” imbuh Jamal.
Meski begitu, pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan dari DPP karena di tingkat daerah tujuan pembentukan koalisi besar ini untuk membangun kesamaan terlebih dahulu. Sehingga di Pilkada Depok 2020 nanti bisa mengusung calon wali dan wakil wali kota. Ia pun yakin enam parpol ini akan solid sampai Pilkada Depok digelar.
“Kalau misalkan ditanya soal nama calon yang akan diusung oleh PDI-P misalnya, HTA (Ketua DPC-red) pasti jawabannya adalah Bang Pradi. Begitu juga dengan kami, sudah keputusan final kalau calon yang diusung adalah kader kami (Pradi-red),” imbuhnya.
Ketika disinggung soal pembentukan koalisi itu untuk menghadapi PKS di Pilkada Depok 2020, Jamal mengaku memang arahnya kesana. Ia pun menyebut tidak mungkin bila PKS bergabung dalam Koalisi Depok Bangkit lantaran saat ini sudah memiliki 12 kursi di parlemen.
“Memang arahnya kesana, namun sampai saat ini semua masih cair karena proses masih panjang dan kita lihat saja nanti hasil akhirnya seperti apa,” bebernya.
Sementara itu Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan keenam parpol sepakat membentuk Koalisi Depok Bangkit. Semua pihak menurut Hendrik sudah berkomitmen serta sepakat dalam membentuk koalisi ini.
“Seluruh yang hadir untuk membentuk koalisi,” ungkap pria yang akrab disapa HTA ini.
Ditanya hal yang melatarbelakangi terbentuknya koalisi ini, HTA yang menjadi inisiator terbentuknya koalisi ini mengatakan yang pasti pihaknya ingin memperkuat tupoksi di DPRD Depok dalam membangun sinergi dengan pemerintah.
“Semua dilandasi dengan semangat yang sama,” ujar Wakil Ketua DPRD Depok ini.
Ketika disinggung tindak lanjut dari koalisi ini, HTA mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan mendeklarasikan Koalisi Depok Bangkit ini. “Kami segera melakukan deklarasi,” bebernya.
Terpisah, Hafid Nasir selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok mengaku santai saja menanggapi terbentuknya koalisi enam parpol ini. Menurutnya, sebelum ada pendaftaran di KPU semua parpol di Depok masih dianggap teman oleh PKS.
“Santai aja, pendaftaran di KPU juga masih Juni 2020, masih lama,” ujar Hafid.
Ia pun mengaku kalau PKS sendiri telah melakukan silaturahmi politik ke sejumlah partai seperti Golkar dan PAN, belum lama ini. “Kemarin kita ke PAN, ya selama belum resmi tidak masalah. Dan itu hak mereka bikin koalisi, PKS santai,” jelasnya.
Kalaupun, sambungnya, kelima parpol tersebut mendeklarasikan koalisi secara permanen dan artinya itu sudah resmi. “Kalau sudah deklarasi berarti sudah permanen, saya pikir hal biasa saja,” tutup Hafid.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Kota Depok, Bernhard menilai koalisi yang dibangun oleh parpol di luar PKS tak akan menjadi pemenang dalam Pilkada 20120. Faktornya parpol diluar PKS cenderung pragmatis dan transaksional. Selain itu, tingkat jaringan massa cenderung massa mengembang.
“Parpol koalisi tidak pernah konsolidasi dan membangun jaringan di akar rumput. Mereka beberapa bulan menjelang Pilkada baru bekerja sehingga sulit untuk menang, dalam kontestasi Pilkada 2020 nanti,” katanya.
Ia berpandangan calon wali kota yang akan diusung PKS dalam Pilkada Depok 2020 dapat dipastikan yaitu petahana dan akan menang. Bernhard menyebut ada dua indikator yang membuat PKS menjadi pemenang dalam pesta demokrasi lima tahunan masyarakat Depok tersebut.
Bernhard menyebut indikator pertama, PKS memiliki jaringan politik sampai ke akar rumput di tingkat RT dan RW. “Dan massa pemilih partai ini memiliki soliditas serta solidaritas yang kuat dan memiliki militansi. Pemilih PKS pun tidak transaksional,” katanya.
Indikator kedua, lanjut Bernhard, petahana merupakan simbol kekuatan politik diluar jaringan PKS. Petahana juga memiliki jaringan kuat dikalangan tokoh-tokoh alim ulama maupun tokoh-tokoh masyarakat di tingkat akar rumput sampai tingkat RW.
“Petahana selama hampir tiga tahun telah membangun simpul-simpul politik dari segala elemen masyarakat. Berbeda dengan partai politik pesaingnya cenderung pragmatis, dan transaksional,” pungkasnya. (*)
