Harian Sederhana, Bogor – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor khususnya daerah pemilihan Bogor Selatan berbeda sikap atau pendapat perihal kekhawatiran warga masyarakat yang akan menjadi korban penggusuran pembangunan double track kereta api Bogor-Sukabumi yang direncanakan akan melewati wilayahnya.
Pasalnya, wakil rakyat itu ada yang mengusulkan korban gusuran di relokasi ke Rumah Susun Warga (Rusunawa) dan yang lainnya mengusulkan untuk dibuatkan rumah subsidi.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Rusli Prihatevy mengatakan jauh sebelum dirinya yang kini menjadi anggota DPRD, warga masyarakat yang rumahnya akan terkena dampak pembangunan double track sudah menyampaikan aspirasinya perihal gusuran itu.
Rusli menyebut, keresahan dan kekhawatiran warga itu sangat dipahami olehnya, namun karena posisinya waktu itu dia bukan siapa-siapa maka dia tidak memberi jawaban pasti atau janji gombal politik.
“Termasuk waktu masa kampanye mereka tetap mengaspirasikan itu, namun kini saya berani menjawab untuk kepastian mereka dan saya akan perjuangkan aspirasi itu sesuai dengan hak dan realisasinya kesejahteraan bagi mereka,” ungkap Rusli memberikan keterangan saat ditemui di sekitaran Kota Bogor, Rabu (18/9).
Anggota dewan asal Dapil Bogor Selatan itu juga menyebutkan bahwa meski terdapat uang ganti rugi dari pihak pemerintah atau PT. KAI kepada masyarakat yang jadi korban double track, namun sampai saat ini kejelasan dari jumlah maupun kapan akan diberikan belum terlihat.
Sehingga timbul kekhawatiran itu di masyarakat dan mereka meminta untuk disiapkan dulu hunian tetap atau sementara sebelum mereka di gusur. “Nah, opsi kami dari Fraksi Partai Golkar mencoba mendorong pemerintah untuk memenuhi keinginan atau aspirasi warga itu, salah satunya rumah subsidi,” papar Rusli.
Alasan Fraksi Golkar mengusulkan rumah subsidi, Rusli mengatakan itu akan menjadi jawab semua pihak. Baik itu warga, PT. KAI dan tentunya pemerintah Kota Bogor itu sendiri. Salah satu keuntungan bagi warga jika mereka disediakan rumah subsidi, kelak mereka akan memiliki tempat tinggal yang jelas secara domisili dan legalnya.
Lalu PT. KAI pun tidak akan ribet mengurusi itu dan Pemerintah Kota Bogor, bisa bersinergi dengan pihak perusahaan pengembang dan perbankan dalam merealisasikan ini.
“Lahan pun tak sulit karena di Bogor Selatan masih banyak lahan kosong dan luas buat realisasi program ini. Jadi jika hal ini terwujud maka akan jadi solusi kebaikan bagi semuanya,” tandas Rusli.
Sementara itu anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Mohan mengatakan warga masyarakat yang terdampak double track memiliki tiga tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor.
Pertama, mereka minta dikawal untuk harga kerohiman atau ganti rugi, harus sesuai atau bisa disebut layak dan tidak ada potongan apapun. Kedua, mereka berharap sebelum di bongkar minimal ada tempat tinggal transit bagi mereka.
“Mereka sudah legowo untuk dibongkar tapi itu mereka minta disediakan tampat tinggal baru, mereka pun menuntut hak mereka sebagai warga negara yang ber-KTP Kota Bogor menuntut Wali Kota turun, dengar secara langsung dan wujudkan aspirasi mereka, jangan cuma turun saat kampanye aja,” tegas Mohan.
Yang ketiga dari tuntutan warga yang disampaikan langsung ke wakil mereka di parlemen, Mohan mengatakan warga meminta tempat tinggal yang layak dan tidak ada gusuran lagi saat di huni.
“Nah kami dari Gerindra punya opsi warga di relokasi ke Rusunawa, karena kan kita sudah ada tuh Rusunawa di Menteng atau dibuatkan Rusunawa yang baru, karena jumlah warga yang terdampak itu jumlahnya sungguh luar biasa banyak,” pungkas Mohan. (*)
