Harian Sederhana, Bogor – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menyebut aspirasi warga yang terkena proyek double track kereta api Bogor-Sukabumi sama halnya dengan kehendak Tuhan.
Karena itu wajib bagi dirinya menyerap aspirasi warga itu dan memperjuangkannya di parlemen hingga bisa direalisasikan karena ini menyangkut hak dan kesejahteraan seluruh warga Kota Bogor, khususnya di wilayah selatan yang menjadi daerah pemilihan dirinya.
Baca juga: (Soal Proyek Double Track KA, Fraksi Golkar-Gerindra Beda Pendapat)
Anggota dewan yang juga Ketua PDI-P Kota Bogor itu mengatakan apa yang diusulkan oleh dirinya nanti di parlemen perihal double track adalah murni sesungguhnya aspirasi warga yang disampaikan langsung kepadanya.
Dia mengatakan sebagian warga ingin direlokasi ke wilayah yang tidak terlalu jauh dari tempat asalnya yang sekarang karena dengan aspirasi yang masuk akal.
“Diantaranya agar mereka tidak terlalu jauh dari tempat mencari nafkah dan yang terutama mereka tidak mau anak-anaknya terlalu jauh ke sekolah,” tuturnya saat dimintai komentar perihal aspirasi warga, Kamis (19/09).
Untuk memenuhi keinginan yang menjadi kebutuhan warga itu, Dadang mengatakan ada dua opsi yang diusulkan perihal rumah bagi mereka. Pertama Rusunawa dan keduanya adalah rumah bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah dan nanti warga yang ingin tinggal di rumah bersubsidi bisa menyicilnya kepemerintah.
“Kita kan masih ada lahan, setidaknya kita bangunkan Rumah Sangat Sederhana atau RSS yang harganya bisa dijangkau masyarakat dan mereka pun mau menyicil itu ke pemerintah,” tambahnya.
Sementara Ketua RW 10 Kampung Parung Jambu, Kelurahan Empang, Suhendar mewakili warga yang terdampak double track mengatakan warga masyarakat hanya memiliki satu harapan yaitu memohon kepada anggota dan pimpinan DPRD Kota Bogor bisa menyampaikan kepada instansi berkepentingan agar bisa mengalokasikan dana kerohiman.
Terutama kepada Pemerintah Kota Bogor merelokasi warga yang terkena dampak gusuran double track ke tempat yang dimiliki oleh pemerintah, meskipun hanya sementara dulu.
Suhendar pun menyebut, kebetulan di wilayahnya masih ada tanah pemerintah dan hal tersebut sudah dia sampaikan beberapa waktu lalu kepada pihak pemerintah Kecamatan Bogor Selatan.
“Mudah-mudahan harapan kami semua bisa menempati hunian secara legal, dari pada tanah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang diluar Bogor yang memanfaatkan tempat itu untuk penghasilan mereka,” lirih Suhendar memberikan keterangan.
Suhendar pun membeberkan bahwa di wilayahnya yakni di RW 10, warga yang terdampak semua jumlahnya ada sekitar 171 bangunan dan itu belum termasuk jumlah KK dan jiwa yang terdata. Dia menyebut banyaknya warga yang terdampak, karena sudah hampir 10 tahun paling sebentar mereka tinggal dan sudah banyak beranak pinak.
Sedangkan perihal penyampaian atau sosialisasi akan penggusuran untuk dijadikan double track itu, Suhendar mengaku baru diberitahu oleh pihak kecamatan pada tanggal 6 September saat adanya sosialisasi dampak dari pembangunan itu yang diadakan oleh konsultan Departemen Perhubungan dan saat itu pula dia menyampaikan aspirasi warga yang terdampak, namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari pemerintah atau pun pihak dians perhubungan dalam hal ini PT. KAI.
“Yang jelas baru ada kemarin sosialisasinya dan mungkin itu hanya sekedar untuk penyampaian dari pihak terkait,tapi pada intinya warga hanya berharap bisa kumpul kembali dan ada untuk berteduh,” tandasnya.
Menyikapi warga yang menyampaikan aspirasinya yang langsung ke para dewan perwakilan mereka di Dapil Bogor Selatan, Camat Bogor Selatan, Atep Budiman mengatakan bahwa komunikasi sudah dibangun oleh Pemkot Bogor dengan pihak deputi perkereta apian dari balai kereta api wilayah Jabar dan komukasi itu sudah dan terus berjalan sejak saat mereka melakukan kegiatan sosialisasi di delapan wilayah Kelurahan yang terdampak pembangunan double track.
Atep pun menjelaskan sesuai informasi yang disampaikan saat sosialisasi, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan melalui Balai Kereta Api Jabar menyampaikan bentuk perhatian kepada warga terdampak program strategis nasional rel ganda Bogor-Sukabumi melalui bentuk kerohiman yang nanti secara proporsional dan profesional dihitung bersama pihak penilai publik atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk.
“Proses penyampaian uang kerohiman, nanti berupa transfer non tunai langsung ke rekening warga terdampak,” kata Atep.
Perihal aduan atau aspirasi warga yang berharap dibangunkan terlebih dahulu untuk hunian baik rumah susun atau rumah subsidi, Atep mengatakan, sejauh ini terus dikaji dan sedang didalami lebih lanjut.
Namun Atep, belum bisa memastikan tempat relokasi bagi warga yang terdampak itu apakah rusunawa atau pun rumah subsidi atau rumah sangat sederhana, karena dia menyebut bisa saja ada skema lain untuk nantinya merelokasi warga yang terdampak.
“Kaitan relokasi apakah ke rusun atau rumah bersubsidi atau skema lain sedang didalami dan dikaji lebih lanjut,” pungkas mantan Camat Bogor Utara tersebut. (*)
