Harian Sederhana, Jakarta – Ribuan mahasiswa baik swasta maupun negeri turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Gerakan penolakan sendiri sudah dimulai sejak sepekan lalu dan puncaknya terjadi pada Senin-Selasa (23-24/09).
Unjuk rasa yang dimulai pada Senin, 23 September 2019 yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah semuanya bermuara pada penolakan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK).
Selain itu, mahasiswa pun menolak rancangan undang-undang lain dimana salah satunya adalah RKUHP yang dinilai terdapat beberapa pasal kontroversial. DPR diminta untuk tidak mengesahkan revisi UU KPK pada rapat paripurna yang digelar Selasa, 24 September 2019.
Selain itu, massa yang kontra juga mengecam pembahasan RKUHP, serta RUU lain yang dianggap kontroversial seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba. Demo mahasiswa sendiri tidak hanya berlangsung di Jakarta melainkan juga di sejumlah daerah seperti Bogor, Sukabumi dan wilayah lain.
Untuk di Jakarta sendiri, ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas besar turun dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI, kemarin. Ribuan mahasiswa itu berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Pancasila dan sejumlah kampus lainnya.
Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kembali turun ke jalan dalam unjuk rasa tersebut setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada Senin (23/09). Tuntutan yang dibawa pun masih sama yakni menilah sejumlah RUU bermasalah agar tidak disahkan.
“Tuntutan kami masih sama, kita masih menuntut untuk RKUHP, RUU KPK serta RUU bermasalah agar tidak disahkan di periode ini,” tutur Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Manik Marganemahendra kepada wartawan, Selasa (24/09).
Manik beserta rekan-rekannya juga meminta agar pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan bermasalah segera dicabut dalam rancangan undang undang tersebut.
“Aksi siang ini (kemarin-red) yang ingin dicapai teman-teman adalah adanya statemen langsung dari kedua lembaga pemerintah maupun DPR, benar-benar jelas bukan hanya bersifat menenangkan,” katanya.
Ia pun menyebut dalam unjuk rasa kali ini melibatkan seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM tingkat fakultas di UI dengan jumlah lebih dari yang turun pada aksi sebelumnya.
“Jelas kami gandakan jumlah massa yang turun lantaran beberapa daerah sudah datang ke Jakarta seperti dari Jogja, Lampung, Bali, Jawa Barat sudah datang kesini,” bebernya.
Manik menegaskan, tidak ada politik praktis maupun mobilisasi massa secara sepihak. Massa aksi mahasiswa turun dan mengepung Gedung DPR RI karena melihat fenomena yang mengkhawatirkan yaitu aturan perundang-undangan yang dirasakan dibakukan secara buru-buru.
Oleh sebab itu, dirinya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya sempat menyerukan mosi tidak percaya terhadap DPR RI dalam aksinya menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada Senin (23/09).
“Hari ini ada pembahasan RUU Pemasyarakatan, karena disitu justru mempermudah koruptor untuk tetap berkorupsi. Makanya tuntutan kami tetap sama yaitu tuntaskan reformasi. Kita ingin negeri ini kembali ke amanat reformasi,” pungkasnya.
Senada dengan Manik, Musa Keke selaku Wakil Ketua BEM FTI Gunadarma menuturkan kurang lebih 1.900 mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut turun ke Gedung DPR RI. Dengan fokus tuntutan RUU KPK segera dicabut.
“Kita siapkan angkutan 30 Kopaja dan 5 Patas. Yang masih direncanakan nanti sampai kami dipanggil untuk audiensi,” bebernya.
Musa menuturkan, sidang paripurna hanya untuk mengamankan atau mengulur waktu saja dengan kata lain, menunggu waktu yang tepat. Menjadi tugas Mahasiswa dalam hal ini untuk mengawal RUU.
Sementara itu saat ditanya perihal Presiden, Musa menegaskan pihaknya hanya fokus dengan masalah RUU tidak yang lain. “Seharusnya Presiden saat ini memandang masalah yang ada dengan hati nurani tanpa gimik,” tandasnya.
Sementara itu Khalid Azis, perwakilan Mahasiswa dari Kampus Universitas Pancasila menuturkan secara garis besar tujuan aksi yang dilaksanakan di sejumlah daerah punya tujuan yang sama.
Pihaknya mendukung untuk menuntaskan reformasi ini selesai. Menurut dia, masih ada pro dan kontra dalam pengesahan revisi UU KPK dimana beberapa fraksi di DPR RI masih menolak.
“Kemarin yang kita sadar di tanggal 17 September, RUU KPK disahkan dengan keadaan tiga fraksi, Demokrat belum menentukan sikap sementara dua fraksi lainnya PKS dan Gerindra menolak beberapa poin,” katanya.
Sehingga, pihaknya meminta agar RUU yang pro rakyat disahkan terlebih dahulu. Pasalnya, hal tersebut dinilai sangat krusial. Khalid menjelaskan kurang lebih 700 mahasiswa turun ke Gedung DPR RI hasil konsolidasi dari tujuh fakultas di Universitas Pancasila.
Apabila tuntutan tidak dipenuhi, ada dua opsi yang akan dilakukan yaitu Ketua Komisi atau Badan Legislasi DPR keluar menemui mahasiswa atau secara kolektif perwakilan mahasiswa masuk ke dalam ruangan DPR RI.
“Kalau tidak digubris juga, kami akan bertahan karena hari ini adalah puncaknya,” tegasnya.
Kampus Trisakti sendiri menjadi titik kumpul aksi long march mahasiswa yang hendak bertolak ke Gedung DPR RI. Kurang lebih ada 3.000 mahasiswa dari Trisakti, selain itu ada yang berasal dari kampus di luar Jakarta yang sudah bermalam di kampus tersebut.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dheatantra Dimas mengatakan dipilihnya Trisakti sebagai titik kumpul, lantaran memiliki sejarah dalam pergerakan mahasiswa, serta jaraknya tak terlalu jauh dari lokasi aksi di Gedung DPR/MPR.
Ia memaparkan dari Trisakti ada sekitar 3.000 mahasiswa yang akan mengikuti demo mahasiswa, ditambah dari kampus-kampus lain di luar kota Jakarta yang sudah bermalam di kampus.
“Ada yang dari luar kota juga. Yang banyak itu gabungan dari beberapa kampus di Bandung, dan dari Kalimantan juga ada. Ada yang tidur di sekret, ada juga yang di musolla, intinya kami satu suara dalam tuntutan kali ini,” kata Dimas seperti dikutip dari Antara.
Para mahasiswa bergerak long march ke Gedung DPR/MPR RI sejak pukul 12.00 WIB. Long march menuju Gedung DPR/MPR RI untuk menyuarakan aspirasinya selama sidang paripurna untuk RKUHP.
UNPAK BERGERAK
Bukan hanya di Jakarta, ribuan mahasiswa dari lima fakultas Universitas Pakuan (Unpak) Kota Bogor melakukan aksi dengan tuntutan serupa di Balai Kota Bogor. Aksi para mahasiswa itu mendapat dukungan dari kampus bahkan dilepas langsung oleh Rektor Unpak, Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.
Aksi Demo Mahasiswa UNPAK
Aksi Demo Mahasiswa UNPAK
Dalam aksinya, mahasiswa yang turun ke jalan dan berjumlah sekitar 5.000 orang itu melakukan long march dari Tugu Kujang ke Pusat Pemerintahah Kota Bogor, Jalan Ir Juanda sehingga mengakibatkan macet cukup panjang.
Lima isu kebijakan pemerintah yang menjadi tuntutan para mahasiswa itu diantaranya mengecam pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia dan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa Pakuan.
Selain itu, massa pun mengecam pembakaran hutan di Pekan Baru Riau dan Kalimantan, menolak pelemahan KPK menolak RUU pertanahan dan mengecam pencemaran lingkungan.
Menyikapi isu nasional yang sedang bergulir, pertama RUU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Dalam orasinya mahasiswa mengatakan, sesuai UU No. 30 tahun 2002, KPK lahir di zaman Megawati dan mati di masa kepemimpinan Presiden Jokowi setelah di sahkan di DPR.
“Kami tidak percaya lagi DPR, DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat,” ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Unpak, Ramdhani dalam orasinnya yang disambut ribuan peserta aksi yang menyerukan “Turunkan Jokowi”
“Rakyat adalah raja yang seharusnya dilindungi dan disejahterakan oleh pemerintah, kami tidak butuh pemimpin boneka yang hanya mementingkan segelintir orang dan menindas rakyat,” tambahnya.
Serentak ribuan mahasiswa menyambut orasi tersebut dan menyerukan “Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga,” sambut ribuan mahasiwa.
Setelah beberapa jam melakukan orasi, aksi tersebut disambut oleh Wali Kota Bogor Bima Arya lalu diajak beraudiensi bersama para pimpinan DPRD Kota Bogor diantaranya Atang Trisnanto, Jenal Mutakin, Dadang I Danu Brata dan Eka Wardana.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto selepas audiensi mengaku pada prinsipnya pihaknya menyambut baik aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, terlebih isu yang disampaikan memang menjadi masalah bangsa.
“Poin-poin itu kami setuju dan mendukung. Hasil kesepakatan tadi kami menjamin bahwa kami akan meneruskan aspirasi dari temen-teman mahasiswa dan akan di sampaikan ke DPR RI dan Presiden,” kata Atang.
Masih kata dia, hari ini (kemarin-red) telah dibuatkan suratnya dan besok akan sampaikan langsung ke DPR RI. Menurutnya dinamika politik tidak bisa mengantisipasi sejauh mana merubah keputusan di DPR RI.
“Tapi yang jelas, kami langung kontak ke fraksi masing-masing di Jakarta karena pimpinan ada empat partai politik, mudah-mudahan di dengar langsung,” harapnya.
Dia menambahkan, kalau seandainya RUU itu tetap disahkan namun kemudian bangsa mengakui bahwa terjadi pelemahan KPK atau pengebirian demokrasi dalam rancangan KUHP maka masih ada cara lain.
“Saya rasa masih ada peluang lain, misalnya Presiden mengeluarkan Perpu, jadi kalau RUU yang lain dan mengundang kontroversial perlu pembahasan lebih lanjut dan mengeluarkan pasal-pasal yang kontroversial,” tambah politisi PKS itu.
Menyikapi tindakan represif yang dilakukan oknum aparat polisi, dia mengaku kecewa karena bagaimana pun aksi mahasiswa dilindungi undang-undang.
“Saya akan surati Kapolresta dan mahasiswa terus berharap polisi menindak oknum aparat yang mencederai dan menodai institusi polisi sendiri, jadi silahkan diproses dan diberi sanksi tegas,” pungkasnya.
MAHASISWA BEKASI-SUKABUMI TURUN AKSI
Sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai kampus di Bekasi juga turun aksi. Pantauan di sejumlah titik, mahasiswa dari STMIK Bani Saleh, Universitas Islam 45, Universitas Bhayangkara Raya dan Universitas Gunadharma Bekasi menuju Gedung DPR RI, ada yang menggunakan KRL maupun bus.
Aksi Demo Mahasiswa Bekasi
Koordinator Aksi Universitas Islam 45 atau Unisma, Fuad mengatakan ada 500 mahasiswa yang tergabung dari masing-masing fakultas. Mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di depan kampus di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur sebelum berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan tiga bus.
“Aksi yang pertama dilakukan teman-teman Unisma ke Istana Merdeka untuk memperingati Hari Tani bersama buruh dan kemudian bergabung dengan teman-teman di DPR RI dengan melakukan longmarch dari Istana Merdeka,” kata Fuad.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk respon dari mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada rakyat. Sebab itu, Fuad menjelaskan aksi tidak dalam paksaan namun murni hati nurani mahasiswa.
Aksi Demo Mahasiswa Sukabumi
“Imbauan dilakukan melalui media sosial dan juga mengajak secara langsung, tapi disini kita tidak secara memaksa mahasiswa tersebut. Kami melihat pemerintah hari ini tidak pro terhadap rakyat,” pungkasnya.
Sementara Budy, Mahasiswa STMIK Bani Saleh yang melakukan longmarch dari Alun-Alun Bekasi menuju Istana Merdeka mengatakan ada 200 mahasiswa dari STMIK Bani Saleh yang ikut aksi hari ini.
“Sekitar 200 Mahasiswa dari STMIK Bani Saleh menuju Istana dan Senayan hari ini. Kami akan meminta kebijakan yang pro terhadap rakyat Indonesia,” tambahnya di Stasiun Bekasi.
Di Sukabumi sendiri ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) juga menggelar unjuk rasa terkait peringatan Hari Tani Nasional, Hari Bahari dan revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Aksi demonstrasi tersebut sempat ricuh dan terjadi aksi dorong mendorong dengan aparat kepolisian karena massa memaksa ini masuk ke gedung tersebut untuk menemui Ketua DPRD Kota Sukabumi. Beruntung aparat kepolisian dapat meredam hingga tidak terjadi bentrokan.
Dalam orasinya, mereka melayangkan beberapa poin tuntutan diantaranya menuntaskan UU Reformasi agraria, menolak revisi UU KPK, pemda mengimplementasikan Perda LP2B dan memperjungkan hak-hak nelayan.
“Ada empat tuntutan yang kami layangkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti,” kata Koordinator Aksi, Agung Maulana kepada wartawan.
Menurutnya, empat poin ini dianggap penting untuk kepentingan rakyat yakni menuntaskan Undang-Undang Reforma Agraria dan DPRD tetap melaksanakan agenda reforma agraria. Hal itu dilihat dalam peraturan daerah ada pasal mengenai pangan berkelanjutan.
Dari pantauan beberapa daerah dianggapnya memiliki potensi tanah yang baik untuk pertanian. Saat ini malah digerus untuk kepentingan pembangunan jalan. “Kami menekan pemerintah, untuk mengimplementasikan Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang saat ini mulai hilang karena kepentingan,” ungkapnya.
Di Kota Sukabumi sendiri, lanjut Agung, salah satunya di daerah Nanggleng dibabat habis untuk kepentingan jalan tol. Sampai hari ini belum dialih fungsikan karena ketika lahan itu habis dibabat untuk pembangunan harus dialih fungsikan dulu oleh pemerintah.
Sehingga petani tetap bisa melakukan aktivitas pertaniannya lebih lanjut. Menurutnya, jangan sampai lahan dibabat habis namun tidak dialih fungsikan tentunya petani tidak lagi melaksankan aktivitasnya.
“Kami juga menyampaikan penolakan revisi UU KPK karena banyak pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat banyak. Dan terakhir, mengenai hak-hak nelayan yang saat ini tidak lagi diberikan pemerintah,” ucapnya.
Menanggapi aksi ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Djuanda bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir mengapresiasi aksi tersebut. “Kami apresiasi mendukung dan menyatakan sepakat. Mereka menyampaikan pendapat untuk mengangkat isu nasional yang menjadi pusat perhatian saat ini,” terangnya.
Menurutnya, diantaranya penolakan yang disampaikan mahasiswa tentang revisi UU KPK ada beberapa pasal dinilai masih rancu. “Kita mengajak mahasiswa kedalam dan menandatangani petisi yang mereka sampaikan lalu langsung ditindaklanjuti ke DPR RI melalui Faximile,” kata Agung.
BERUJUNG BENTROKAN
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR berujung memanas, ribuan mahasiswa gabungan dari berbagai universitas terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang menjaga.
Mahasiswa dibubarkan paksa oleh polisi. (Foto: Istimewa)
Mahasiswa ditembaki gas air mata oleh polisi. (Foto: Istimewa)
Pantauan Harian Sederhana sekitar pukul 17.00 WIB, saling dorong antara mahasiswa yang menuntut perubahan penetapan UU KPK dan RKUHP dan aparat pengamanan terjadi.
Hingga akhirnya petugas memukul mundur massa aksi, hingga terpecah ada yang ke daerah Senayan (depan TVRI), Pal Merah, dan sebagian besar masih bertahan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Berdasarkan, informasi yang dihimpun pertemuan antara perwakilan DPR dan mahasiswa. Pasalnya, sebelum mereka bertemu bentrokan baru terjadi.
“Jadi sebelum perwakilan mahasiswa keluar langsung bentrok. Petugas berusaha membuat massa aksi mundur menjauhi gedung DPR,” ucap Fachri seorang jurnalis foto dari Koran Radar Depok yang ikut meliput di Gedung DPR RI.
Selain mundur ke sejumlah wilayah tersebut, sebagian besar massa aksi juga memasuki Tol Dalam Kota dan memblokir jalan tersebut.
Habiebie, salah satu reporter media nasional yang tengah bertugas meliput di Gedung DPR menyebutkan situasi masih belum kondusif. Ratusan aparat kepolisian masih berjaga, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Gerbang Tol Senayan Dibakar Massa Demo. (Foto: Istimewa)
“Situasinya, masih belum kondusif mereka sebagian bertahan, ada yang masuk tol dalam kota, ada juga yang di seputaran Gedung DPR,” tegasnya.
Sementara itu, informasi terkini sekitar pukul 20.56 WIB pendemo juga membakar Gerbang Tol Penjompongan. Sejak sore, gerbang tersebut sudah rusak oleh massa seiring blokade tol dalam kota. Massa melakukan aksi bakar sambil berorasi.
Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian tengah memadamkan api yang masih berkobar. Lebih dari satu loket di Gerbang Tol Pejompongan yang terbakar.
Sementara itu, lalu lintas tol dalam kota masih tanpa kendaraan, pihak Jasa Marga belum dapat memberikan respon soal kabar pembakaran gerbang Tol Pejompongan. Pihaknya belum dapat menjangkau lokasi demi alasan keamanan. (Asep Suprianto/Giri Sasongko/M. Satiri/Octa/Saparudin/Wahyu Saputra)
