Harian Sederhana, Depok – Bakal Calon (Balon) Wali Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imam Budi Hartono mendeklarasikan diri sebagai calon untuk maju di Pilkada 2020 mendatang. Deklarasi sendiri diselenggarakan di salah satu rumah makan dibilangan Margonda, Kota Depok, Minggu (06/10).
IBH sendiri sangat optimis dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP PKS untuk bertarung dalam Pilkada Depok yang akan dihelat pada 23 September 2020 mendatang. Melalui deklarasi ini, lanjut IBH, adalah bukti keseriusan dirinya untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok dari PKS.
“Saya berkeyakinan dapat rekomendasi 99 persen dari DPP PKS, tapi satu persennya itu milik Allah SWT,” tutur IBH kepada Harian Sederhana.
Ia juga menegaskan dirinya tetap menunggu keputusan rekomendasi calon wali kota dari DPP PKS. Ia menambahkan selain mendeklarasikan sebagai bakal calon, pihaknya juga mendeklarasikan tim sukses.
Dalam tim suksesnya sendiri, IBH menunjuk Prihandoko sebagai ketua tim suksesnya. Seperti diketahui Prihandoko sendiri merupakan pengurus DPP PKS, selain itu alasan penunjukkan sendiri lantaran Prihandoko kader PKS terbaik di Depok.
“Saya pilih Prihandoko karena beliau kader PKS terbaik di Depok dan memiliki kader dan berharap bisa masuk gerbong ke saya. Gerbong Pak Pri luar biasa pengaruh kepada beliau. Kalau bicara masalah pengikut dan suara internal PKS dan kualitas. Pengalaman tidak diragukan lagi,” kata IBH.
Pada kesempatan ini juga, IBH buka suara soal koalisi partai pada Pilkada 2020 mendatang. Menurut dia, PKS membuka peluang kepada seluruh partai untuk berkoalisi demi kemajuan Kota Depok. Salah satunya dengan Nasional Demokrat (Nasdem).
“Nasdem memang tidak terlalu besar di Depok, tapi untuk skalanya di nasional sangat besar. Sehingga, saya melihat partai tersebut kedepannya mampu menggerakkan mesin politiknya dan meraih kemenangan di Kota Depok,” beber IBH.
Diyakininya, kedepan koalisi PKS dan Nasdem kemungkinan besar akan terjadi. Namun, IBH menegaskan bukan berarti pihaknya akan berhenti disitu saja. Berdasarkan persetujuan dari DPW PKS tidak ada masalah berkoalisi dengan partai manapun.
“Tidak ada perbedaan ideologi dengan partai manapun. Semuanya sama berlandaskan Pancasila. Berbicara perbedaan memang ada, tetapi persamaannya lebih banyak,” tegasnya.
IBH juga tidak menampik, telah menjalin komunikasi bersama sejumlah tokoh politik salah satunya dengan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna beberapa waktu lalu di Kota Bandung. Namun, sayang ada perbedaan keinginan antara keduanya.
“Jadi waktu itu Pak Pradi membahas soal masalah Pilkada 2020 dan menyatakan keinginannya menjadi D1 (Wali Kota) sedangkan saya juga punya niat sama. Jadi belum ada titik temu, kemudian sudah bertemu juga dengan H Acep dan Insha Allah nanti kita lakukan pertemuan dengan Pak Farabi (Ketua DPD Partai Golkar Depok-red),” terangnya.
Sementara itu, IBH juga menyatakan ada sisi kebanggaan ketika dirinya mampu menduduki jabatan sebagai Wali Kota Depok. Terutama dari segi kemanfaatan, bagi masyarakat.
“Ketika saya di DPRD Provinsi Jabar, saya hanya menjadi bagian dari 120 orang anggota Dewan, atau seperduabelas dari Dapil Depok. Sedangkan ketika nantinya diamanahkan menjadi kepala daerah maka saya utuh menjadi bagian dari Depok,” jelasnya.
Dirinya berharap, kedepan pemangku jabatan Wali Kota di wilayah berjuluk seribu belimbing ini ada di genggaman PKS. Meskipun, keputusan politik mungkin bisa berubah (sesuai arahan pusat).
“Disini saya akan tunjukkan bahwa saya dicalonkan sebagai Wali Kota bukan Bacalon Wakil Wali Kota. Intinya, saya siap bertarung dengan siapapun dan siap juga apabila suatu saat tidak dicalonkan,” pungkasnya
Permasalahan Krusial di Kota Depok
Pada kesempatan itu juga IBH mengatakan salah satu permasalahan krusial yang membutuhkan penanganan secepatnya adalah sampah lantaran kini gunungan sampah di TPA Cipayung harus segera diselesaikan sebelum terjadi hal yang diinginkan.
“Ya kuncinya adalah peran serta masyarakat memang. Masyarakat harus berperan aktif memilah sampah dari rumah tangga sehingga volume yang dibuang ke TPA sedikit,” katanya.
Peran aktif ini kata dia harus sudah mulai dibangun dengan tegas. Artinya jika memang diperlukan harus dibuat peraturan daerah yang membahas khusus perihal pemilihan sampah rumah tangga.
“Saat ini kan memang belum ada perda-nya. Jadi tidak ada salahnya memang dibuatkan perda tersebut sehingga masyarakat mau dan harus mau memilah sampah,” tukasnya.
Soal rencana sampah Depok yang akan dikirim ke TPPAS Nambo, Imam berpendapat bahwa hal itu bukan solusi efektif. Menurutnya, itu hanya solusi sementara saja.
“Ini perantara saja. Peran aktif masyarakat lah kuncinya. Daripada yang Depok dipakai membayar untuk buang sampah kesana lebih baik diberikan pada warga yang teladan memilah sampah,” ucapnya.
Diakui dia banyak kalangan yang harusnya dirangkul dalam mengatasi sampah. Mulai dari masyarakat hingga pemangku kebijakan sehingga persoalan sampah bisa teratasi dengan baik.
“Kita juga tidak bisa hanya membuat kebijakan tanpa dukungan masyarakat. Jadi semua saling berkaitan. Kalau semua sinergi, saya yakin persoalan sampah ini bisa teratasi,” kata IBH. (*)
