Harian Sederhana, Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan keluh kesahnya terkait kurangnya perhatian yang didapatkan daerah yang dipimpinnya terutama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Ade Yasin bahkan mengaku pernah menyampaikan protes terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang menyebut tidak ada desa tertinggal. Hal tersebut disampaikan disela-sela acara peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Kabupaten Bogor 2019 di Sekolah Daar El Salam, Bojong Kulur, Gunung Putri, Selasa (08/10).
“Kabupaten Bogor beginilah adanya. Kabupaten terluas terpadat penduduknya, dekat dengan Jakarta tetapi luput dari perhatian Jakarta maupun luput dari perhatian Provinsi Jawa Barat ya,” tuturnya seperti dikutip dari detik.com.
Ade pun bercerita dirinya selama ini telah melakukan berbagai upaya agar seluruh wilayah di Kabupaten Bogor bisa mendapat perhatian terkait penanganan bencana, pencemaran lingkungan hingga pembangunan yang belum merata. Meski demikian, dia mengakui belum bisa berbuat maksimal karena ada keterbatasan anggaran.
“Saya malah selalu komplain setiap tahun di setiap acara Pemprov Jabar. Kenapa sih Kabupaten Bogor bantuannya cuman segitu-gitu aja, nggak pernah meningkat, padahal banyak yang diurusin,” katanya.
“Bahkan saya sempat protes ketika hadir di acara rakor dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan, 0 persen, 0 persen daerah tertinggal di Jawa Barat. Langsung saya angkat tangan. ‘Mana Pak, Kabupaten Bogor masih ada 45, dari 419 desa, 45 desa masih desa tertinggal. Dari mana hitungnya?’ Saya protes saja begitu,” sambungnya.
Ketika disinggung kapan pendapat itu disampaikan, Ade Yasin tidak menceritakan secara detail kapan maupun dimana momen itu terjadi. Tapi menurutnya saat itu ia berani menyuarakan protes karena menurutnya di wilayahnya memang masih ada desa tertinggal.
“Di situ saya protes, mohon dihitung kembali barangkali Kabupaten Bogor tidak dihitung, saya bilang. Kita harus sampaikan itu walaupun nggak enak begitu. Tapi setelah itu saya bilang, mohon maaf Pak saya hanya menyampaikan kebenaran saya. Saya gitu aja biarin nggak apa-apa dimarahin. Tapi ternyata nggak marah,” ujar Ade Yasin.
Meskipun dia tidak dimarahi, Ade Yasin mengaku sebenarnya saat itu dia sudah siap bila nantinya dimarahi karena menyanggah ucapan gubernur. Ade mengaku pasrah saja karena menurutnya kenyataan tidak boleh ditutup-tutupi.
“Jadi masih ada 10 persen di saya (Kabupaten Bogor-red) dari jumlah kelurahan dan desa, yang masih desa tertinggal,” jelasnya.
Ade Yasin menambahkan, terkait adanya desa tertinggal itu, dirinya saat ini sedang berupaya untuk melakukan perbaikan. Dia mengatakan, saat ini bekerja sama dengan TNI membangun desa tertinggal itu melalui program-program, salah satunya Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Bantuan Tidak Pernah Bertambah
Bupati Bogor pun menyebut wilayahnya yang begitu luas namun luput dari perhatian Pemprov Jabar. Bahkan menurutnya bantuan untuk wilayah yang dipimpinnya ini tidak pernah meningkat. “Kabupaten Bogor sangat luas tapi belum tersentuh banyak,” katanya.
Ade pun menuturkan, ada banyak persoalan di Kabupaten Bogor, dari penanganan bencana, pencemaran lingkungan, hingga pembangunan yang belum merata. Pencemaran yang disinggung salah satunya permasalahan sampah.
Selain itu, pencemaran di sungai termasuk Sungai Cileungsi yang airnya menghitam serta menimbulkan bau menyengat. Pada kesempatan itu, Bupati menyebut butuh bantuan semua pihak untuk mengatasi pencemaran sungai.
Menurut Ade Yasin, persoalan pencemaran sungai bisa diselesaikan dengan menindak tegas industri yang membuang limbah ke sungai. Selain itu, aksi bersih-bersih dan penyadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai harus masif dilakukan.
Namun, dia mengatakan, untuk melakukan itu, butuh kerja sama dan bantuan semua pihak, termasuk dari Pemprov Jawa Barat, dan wilayah yang berbatasan langsung dengan Bogor, yakni DKI Jakarta, juga pemerintah pusat.
“Terus terang saja, masalah lingkungan ini terlalu banyak birokrasi, terlalu panjang rentangnya,” ucap Ade Yasin.
“Tadi saya tanya, ternyata sungai ini juga tidak semudah ketika kita ingin membersihkan pekarangan. Aturan ini, aturan itu, ini tanggung jawab BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dan sebagainya. Kapan kita bebersih kalau semuanya hanya urusan birokrasi yang selalu menghambat kita. Jadi bagaimana caranya supaya birokrasinya tidak kita tabrak tapi bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan,” timpalnya lagi.
Salah satu yang diinisiasi Kabupaten Bogor untuk mengatasi persoalan terkait lingkungan, menurut Ade Yasin, adalah dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana di berbagai wilayah. Dia juga mengaku kerap turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sesungguhnya agar bisa mengambil keputusan-keputusan.
Ade Yasin menyebut selama ini telah berupaya agar seluruh wilayah di Kabupaten Bogor bisa mendapat perhatian. Meski demikian, dia mengakui memang ada keterbatasan anggaran.
“Beginilah situasi Kabupaten Bogor, luas dan padatnya penduduk, dan pemerintah harus memutar otak supaya anggarannya cukup. Supaya semua bisa ngerasa ada pemerataan pembangunan,” ucapnya.
“Kabupaten Bogor beginilah adanya. Kabupaten terluas, terpadat penduduknya, dekat dengan Jakarta tetapi luput dari perhatian Jakarta maupun luput dari perhatian provinsi Jawa Barat ya,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Bogor menyumbang angka tertinggi kedua dalam urusan desa tertinggal se-Jawa Barat (Jabar). Sementara, jumlah terbanyak desa tertinggal se-Jabar ditempati oleh Kabupaten Garut.
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 201 Tahun 2019, tentang Status Kemajuan dan Kemandirian desa, Kabupaten Bogor memiliki total 45 desa tertinggal. Sedangkan, Kabupaten Garut memiliki 58 desa tertinggal.
Adapun posisi ketiga, yakni Kabupaten Tasikmalaya dengan 42 desa tertinggal. Kabupaten Sukabumi dengan 39 desa tertinggal dan Kabupaten Karawang dengan 33 desa tertinggal.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Hendro Siswanto mengatakan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Bogor tak sebesar pada tahun 2018. Waktu itu, dia menceritakan, Kabupaten Bogor memiliki 92 desa tertinggal.
“Bahkan, tahun lalu ada 4 desa dengan katagori sangat tertinggal. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi,” tutur Hendro seperti dikutip dari Republika.co.id, Minggu (6/10).
Pada tahun 2019, Hendro menerangkan, dari total 416 desa di Kabupaten Bogor terdapat 45 desa tertinggal, 94 desa maju dan 12 desa mandiri. Sisanya, lanjut dia, 265 merupakan desa dengan status berkembang.
Kedepannya, Hendro meyakini, 45 desa tertinggal di Kabupaten Bogor dipastikan akan menurun. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mengkonsentrasikan sejumlah program untuk desa tertinggal.
“Dulu ditanyakan oleh Pak Guburnur (Ridwan Kamil) masalah desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Ibu Bupati (Ade Yasin) menindak lanjuti ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengentaskan desa tertinggal,” katanya. (*)
