Harian Sederhana, Depok – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Salah satunya adalah Kota Depok yang akan menghelat pesta demokrasi pada 23 September 2020.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, pihaknya selama 1,5 bulan melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah daerah yang akan menghelat pilkada. Dia menjelaskan, 270 daerah yang akan menghelat pilkada serentak, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang mana Depok merupakan salah satunya.
“Kenapa namanya kunjungan kerja spesifik, karena temanya khusus sebab melihat, mengawasi, dan memonitor langsung kesiapan Pilkada Serentak 2020. Total ada 270 daerah yang menghelat pilkada,” tuturnya selepas memimpin pertemuan dengan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Depok, Kamis (12/12).
Pada kunjungan kali ini, sambungnya, Komisi II DPR mendengarkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menyelenggarakan pilkada di tahun mendatang.
“Tadi kita juga banyak berdiskusi tentang bagaimana pilkada serentak gelombang keempat ini. Kami berharap hasil pilkada ini bisa menghasilkan kepala daerah yang betul-betul punya kapasitas yang baik, memiliki visi, konsep dan program yang jelas, serta bisa menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, bersih dan tentunya pelayanan publik yang baik,” papar pria yang akrab disapa Doli ini.
Untuk melahirkan kepala daerah tersebut, lanjut Doli, tentunya harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Karena itu, Komisi II DPR ingin hal itu terwujud dengan memantau secara langsung kesiapan pemilu di daerah-daerah yang akan menyelenggarakannya.
“Kalau penyelenggaraan pemilunya tidak berkualitas mana mungkin bisa melahirkan pemimpin seperti itu. Untuk itu, kami ingin memastikan ada peningkatan kualitas dari gelombang ke gelombang,” kata Doli.
Doli menilai seluruh jajaran Pemkot Depok sudah siap melaksanakan Pilkada 2020 mendatang. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga sudah ditandatangani. Meski secara infrastruktur sudah siap, namun terkait mentalitas penyelenggara pilkada harus dipersiapkan lebih mendalam lagi, termasuk soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dari pemaparan yang disampaikan, secara umum kita lihat Kota Depok siap untuk menyelenggarakan Pilkada. Kami juga cek NPHD-nya sudah ditandatangani dan beberapa sudah dicairkan. Itu adalah salah satu indikator kesiapan penyelenggara pilkada,” kata Doli.
KPU Depok juga sudah menjelaskan kepada Komisi II soal tahapan-tahapan termasuk perekrutan perangkat penyelenggara pemilu sampai tingkat TPS. Bawaslu Depok juga menyatakan kesiapannya dalam melakukan pengawasan pada Pilkada 2020 mendatang.
“Secara umum kota ini telah siap, semoga dapat berjalan tanpa kendala dan melahirkan pemimpin seperti keinginan masyarakat,” kata Doli.
Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan pihaknya berkomitmen menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Hal ini agar lahir pemimpin yang memiliki komitmen dan visi yang jelas dalam membangun kota ini lebih baik.
“Kesiapan kami dalam menyelenggarakan Pilkada Depok 2020 sampai saat ini sudah hampir 100 persen,” katanya kepada Harian Sederhana.
Pada kesempatan tersebut, Pradi menerangkan, bantuan untuk perangkat sesuai NPHD sudah sebagian dicairkan. Untuk KPU Depok sendiri mendapatkan bantuan sebesar Rp 60 miliar dan Bawaslu Depok menerima Rp 15 miliar.
“Dari dana yang sudah dianggarkan tersebut, untuk Bawaslu sudah dicarikan sebesar Rp 350 juta, KPU sudah menerima sekitar Rp 290 juta. Uang yang dicarikan tentunya dipergunakan untuk tahapan-tahapan yang tengah dan sedang berjalan,” imbuh Pradi.
Masih ditempat yang sama, Nana Shobarna selaku Ketua KPU Kota Depok mengaku lembaga yang dipimpinnya sudah siap menyelenggarakan pilkada yang berkualitas dan tentunya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena sudah masuk tahapan ya berarti kesiapan kami sudah 100 persen. Semua tahapan akan kita jalankan dengan baik, seperti dalam terdekat ini kami akan melakukan persiapan perekrutan PPK dan PPS,” katanya.
Nana menerangkan untuk jumlah PPK yang akan direkrut sebanyak 55 orang dan untuk PPS sebanyak 198 orang. “Kita tentunya akan merekrut penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan (PPS) yang berkualitas,” tandas Nana. (*)
