Harian Sederhana – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat melakukan peninjauan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung pada Rabu (12/02).
Kunjungan Komisi I bukan tanpa sebab, yakni untuk melihat kesiapan KPU Kabupaten Bandung dalam tahapan persiapan Pilkada Serentak 2020. Pertemuan tersebut juga sekaligus mengingatkan penyelenggara Pilkada memiliki beban tugas yang cukup berat. Terutama dalam menjaga prosses jalannya persiapan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat menuturkan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bandung saat ini sedang melakukan persiapan baik administratif maupun fasilitas penyelenggaraan pilkada.
“Beban tugas penyelenggara pemilu ini kan sangat berat, sehingga ini menjadi penting untuk kita tinjau ke daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020,” ujar Sadar di KPU Kabupaten Bandung.
Kendati demikian, lanjut Sadar, tidak menampik masih adanya kendala-kendala yang dihadapi KPU kabupaten/kota di Jawa Barat dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut.
Di Kabupaten Bandung sendiri, kata Sadar, salah satu kendala yang dihadapi yakni dengan adanya larangan honor bagi ASN yang dilibatkan di KPU-KPU kabupaten kota. Berbeda dengan KPU kabupaten/kota lainnya yang cenderung terkendala bangunan kantor KPU atau sarana infrastruktur yang tidak memadai.
“Beberapa waktu lalu kita sudah mengunjungi tiga KPU didaerah dengan kondisi gedung yang tidak memadai,” katanya.
Karena itu, lanjut Sadar, perlunya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan juga menciptakan pemimpin yang bersih.
“Semuanya bermula dari pemilu yang bersih untuk menghasilkan pemimpin yang bersih,” tandasnya.
