Harian Sederhana, Depok – Aksi lockdown yang sedang dikaji Pemerintah Indonesia dinilai belum tepat karena lockdown hanya efektif untuk negara kaya.
Demikian dikatakan oleh Relawan Penanganan Virus Covid 19 Fajar Putranto kepada wartawan di Margonda, baru-baru ini.
“Kami rasa Indonesia belum tepat dilakukan lockdown, Lockdown bisa dilakulan bagi negara kaya,” ujarnya terkait rencana Kota Depok dan Kota lainnya yang akan melakukan lockdown.
Dia mengambil contoh kebijakan lockdwon yang dilaksanakan di India dimana malah menimbulkan masalah seorang warganya tewas usai dipukul petugas saat keluar rumah untuk membeli susu anaknya.
Jika dilakukan lockdown masyarakat yang rejekinya menaggandalkan upah harian bisa terganggu dan disini menjadi permasalahan baru.
Dia mengatakan salah satu pemutusan mata rantai pencegahan virus dengan membatasi ruang gerak warga untuk berpergian
“Ini langkah yang tepat untuk mencegah penularan virus Corona. Belajar bisa dilakukan dari rumah ke guru lewat hape agar tidak keluar rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu banget,”katanya
Fajar mengajak kepada segenap rakyat untuk tetap tenang dan tidak panik namun tetap hati hati dan waspada.
“Kita harus yakin kepada pemerintah, dalam usaha usaha mengendalikan virus Corona ini. Tapi pemerintah Kota Depok perlu segera mensolialisasikan soal ini dan soal pencegahan virus Corona ,” jelasnya.
Menurutnya sekarang saatnya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong menghadapi musuh bersama yang namanya Corona.
“Jika langkah serentak ini dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dipimpin oleh pemerintah, saya yakin kita akan berhasil terhindar dari virus Corona, sehingga langkah untuk mengisolasi atau lockdown tidak perlu dilakukan,” jelasnya.
Langkah karantina atau lockdwon saat ini belum perlu dilakukan, sebab dampaknya sangat dahsyat bagi perekonomian dan tentu dapat memunculkan gejolak sosial.
“Kita harus mengakui, kita belum sekuat dan sedisiplin rakyat Tiongkok,” katanya.
Dia menjelaskan lockdown menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 yang disebut sebagai karantina memiliki beberapa macam, dan setiap macam ada aturannya.
Syarat utamanya adalah penentuan status Darurat Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presiden, yang diikuti dengan pembentukan Satuan Tugas untuk melakukan tindakan.
Yang penting adalah physical distancing bisa berjalan, melakakukan screening yang menyeluruh untuk orang dengan resiko tinggi.
Alat untuk screening adalah rapid test yang sensitivitas nya tinggi dengan spesimen swab tenggorokan dan hidung atau spesimen bukan darah.
Fajar Putranto menambahkan Pemerintah tidak siap melayani Pasien Covid 19 di berbagai Rumah Sakit yang ada termasuk di Kota Depok.
“Saya tidak tahu kabar Rumah Sakit Darurat di Kemayoran,”katanya.
Pasien tersebar ke Puskemas, RSUD padahal mereka tidak siap dengan peralatan medis seperti APD, masker obat- obatan belum tersedia dengan cukup, misal Avigan , redemsivir dll
“Kami lihat masih banyak pasien yang bingung karena Rumah Sakit penuh dan pasien kerap ditolak,”katanya.
Managemen Krisis Gugus Penanganan Covid 19 yang dibentuk Pemerintah juga tidak dengan baik yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Joko Widodo.
“Satgas yang di pimpin TNI dan dibawahnya BPBN, menurut saya kurang tepat terkesan gagap seperti tidak ngerti apa yang harus dibuat,”katanya.
Mereka tidak punya pengalaman krisis kesehatan , sehingga terkesan meraba raba dalam penanganan pencegahan virus Covid 19.
Seharusnya tim Gugus Penanganan Covid 19 didampingi Menkes atau yang menguasai bidang krisis kesehatan atau tim Kemenkes yang memiliki berpengalaman atau jam terbang dalam penanganan wabah penyakit di Indonesia.
Presiden selain melakukan pencegahan penularan virus Covid 19 akan tetapi juga melakukan pengobatan terhadap rakyat Indonesia dari serangan wabah virus Covid 19. (*)
