Harian Sederhana, Depok – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota Depok yang berkaitan dengan urusan pertanahan diharapkan memiliki pemahaman dalam berbagai hal di bidangnya, termasuk konflik dan langkah penanganannya.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Dudi Mi’raz menegaskan penanganan permasalahan pertanahan sangat membutuhkan kehati-hatian. Pasalnya, permasalahan tersebut kerap muncul meski pejabat yang berwenang tidak lagi menempati posisi sebelumnya.
“Misalnya saat menanganinya, yang bersangkutan masih di posisi tertentu. Tapi masalah itu tidak langsung muncul, bisa saja nanti setelah pensiun. Masalah itu akan melekat kepada yang bersangkutan sampai nanti. Karenanya, harus teliti dan hati-hati,” ungkap Dudi.
Menyikapi hal tersebut, Disrumkim Kota Depok menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pertanahan yang diikuti oleh para ASN di Aula Graha Insan Cita, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Selasa-Rabu (23-24/7).
Acara yang dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan A. Kafrawi. perwakilan dari Dinas Provinsi Jawa Barat, dan BPN.
“Latar belakang kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Depok, sehingga perlu dilaksanakan bimbingan teknis agar tujuan dan arah dari suatu kegiatan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan,” tutur Dudi.
Dudi menjabarkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dan penyamaan persepsi para ASN terhadap bidang penanganan konflik pertanahan yang mencakup pengertian dan ruang lingkup penanganan konflik pertanahan dan mediasi, serta negosiasi dalam penanganan konflik pertanahan.
“Selanjutnya adalah mengetahui langkah-langkah konstruktif dalam penanganan konflik dalam penyelesaian administrasi pertanahan,” tuturnya.
Adapun sasaran dari kegiatan pelaksanaan bimtek adalah para pejabat dan pelaksana teknis yang mengurusi urusan pertanahan di lingkungan Pemerintah Kota Depok, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Kami berharap rekan-rekan untuk tetap meningkatkan kehati-hatian dalam mengelola administrasi pertanahan. Karena ketidak-hatian tidak berhenti pada tahun itu juga. Jika bermasalah senantiasa mengikuti kita. Untuk itu, rekan-rekan pejabat yang baru agar segera banyak membaca dan mempelajari administrasi,” harapnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kafrawi menambahkan dalam bimtek ada dua materi penting yang disampaikan, yakni petunjuk teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan permasalahannya serta aset pemerintah daerah dan perpajakan.
“Ini penting bagi bapak ibu sekalian selaku kepala unit kerja di bidang masing-masing. Inventarisasi aset di bapak Ibu sekalian dengan baik. Bilamana ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan bagian-bagian badan keuangan daerah,” tuturnya.
(*)
