Harian Sederhana, Bogor – Rencana penggusuran ribuan rumah yang terkena dampak proyek double track atau jalur ganda tinggal menunggu hari. Hal itu terbukti dengan turunnya tim PT KAI dan tim appraisal dari Dirjen Perkeretaapian melakukan pendataan dan pengukuran semua bangunan rumah.
Selanjutnya akan dilakukan verifikasi, validasi dan penilaian terhadap bangunan rumah warga yang akan kena proyek rel ganda Bogor-Sukabumi tersebut. Pengukuran telah dilakukan di wilayah Kelurahan Batutulis dan disaksikan pihak Kecamatan Bogor Selatan, Lurah Batutulis, LPM Batutulis serta tokoh masyarakat setempat.
Satu persatu bangunan rumah rumah warga korban rel ganda diperiksa, diukur dan didata secara menyeluruh. Warga juga mendampingi setiap pengukuran yang dilakukan oleh tim.
Dilokasi Lurah Batutulis Citra Widya Lestari mengatakan, pengukuran hari ini dilakukan di wilayah RW 08, 09 Kelurahan Batutulis. “Ya, sudah 51 bangunan di RW 09 yang diukur oleh tim, dari total sekitar 102 bangunan. Sedangkan untuk di RW 08 yang sudah diukur sebanyak 56 bangunan. Selain pengukuran, juga dilakukan pendataan pendataan dan validasi,” kata Citra, Rabu (9/10).
Masih kata perempuan berhijab itu, tim pengukur dari pihak PT KAI dan tim appraisal Dirjen Perekeretaapian juga memberikan surat pernyataan kepada warga yang sudah menempati lahan pada lahan milik PT KAI diatas 10 tahun.
“Jadi warga harus mengisi data-data itu, supaya diketahui, berapa lama warga sudah tinggal disana,” tambah Citra.
Untuk warga di Batutulis, lanjutnya, seluruh warga rata rata sudah tinggal lebih dari 10 tahun diatas lahan milik PT KAI. Dalam pendataan yang dilakukan oleh tim, warga diminta juga KTP dan KK, sekaligus surat pernyataan tadi.
Masih kata dia, pengukuran dilakukan oleh tim apraisal, dan tim apraisal langsung menentukan luasan bangunan serta jenis bangunan. Sehingga nanti diketahui nilai besaran uang kerohiman bagi warga. Ada penilaian bagi bangunan permanen atau semi permanen, bangunan usaha dan lainnya.
“Total rumah warga di Kelurahan Batutulis berdasarkan data dari PT KAI sebanyak 330. Berdasarkan data dari para RW ada sebanyak 318, tetapi kenyataannya bangunan yang didata lebih dari jumlah itu. Ketika dilakukan pengukuran, bisa juga terjadi penambahan jumlah. Jadi kita menunggu saja hasil pengukuran dari tim,” jelasnya.
Terkait pengukuran, berdasarkan informasi dari PT KAI ketika ada bangunan di satu hamparan walaupun didalamnya ada lebih dari satu KK, dan ada pembatas tembok bangunan, maka dihitung lebih dari satu bangunan.
“Kami berharap dengan adanya pengukuran warga bisa mendapatkan haknya yang sesuai. Walaupun Pemkot Bogor sedang mengupayakan adanya lahan relokasi bagi warga, tetapi warga diharapkan mendapatkan dana kerohiman yang cukup untuk warga mendapatkan rumah tinggal baru,” harapnya.
Salah satu warga, Ahmad berharap agar segera diberi informasi soal dana kerohiman, karena ia mengaku harus segera mencari rumah tinggal baru. Minimal untuk mengontrak rumah ketika nanti digusur.
“Belum ada informasi apa apa, yaa kami berharap segera dilakukan sosialisasi dan informasi soal dana kerohiman. Kami juga berharap Pemkot Bogor membantu warga, menyediakan lahan bagi warga saat direlokasi nanti,” pungkasnya.
Seperti diketahui rencana PT. KAI membangun jalur ganda atau double track rel kereta api rute Bogor-Sukabumi akan segera direalisasikan. Berkaitan proyek tersebut ribuan rumah yang berdiri di atas lahan PT. KAI di kawasan Bogor Selatan dan Bogor Tengah terancam digusur.
Proyek tersebut kemungkinan akan mulai dikerjakan pada 2020 mendatang. Seperti diketahui, proyek tersebut merupakan rencana pembangunan nasional untuk infrastruktur lingkar selatan yakni jalur Bogor-Sukabumi dan nyambung hingga ke Bandung-Jawa Barat.
Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bogor Selatan, Rudy Sudiasrawan mengatakan, mengenai program tersebut sedikitnya terdapat tujuh kelurahan yang terkena dampak pembangunan double track. Ketujuh wilayah itu antara lain Kelurahan Kertamaya, Gudang, Genteng, Cipaku, Lawanggintung, Batutulis, Empang dan Bondongan.
Menurut dia, pada hasil pendataan awal terdapat sekitar 1.597 rumah yang terkena dampak proyek tersebut yakni di Kelurahan Kertamaya 77 rumah, Kelurahan Genteng 32, dan Kelurahan Lawanggintung 11 rumah.
Lalu kata dia, di Kelurahan Cipaku 456 rumah, Kelurahan Batu Tulis 330 rumah, Kelurahan Empang 648 rumah dan Kelurahan Bondongan sebanyak 27 rumah.
Namun lanjutnya, dalam perjalanannya ada yang belum terdaftar oleh konsultan dan setelah di data ulang ada sekitar 1.637 rumah yang akhirnya akan tergusur.
Dia menambahkan, warga yang rumahnya digusur akan diberi dana kerohiman oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dana kerohiman akan ditaksir melalui tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Dana kerohiman itu, lanjut dia, terbagi tiga kategori antara lain uang pembongkaran untuk membongkar bangunan, uang mobilisasi untuk pemindahan barang dan uang penerima manfaat untuk sewa rumah selama setahun.
Ia menegaskan bahwa sosialisasi pembangunan akan dilakukan pada tahun ini. Sedangkan untuk kajian pembangunannya sudah dilakukan tahun lalu oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat (Jabar).
“Kalau untuk besaran kerohiman baru akan dilakukan akhir bulan ini. Penilaian akan didampingi dengan aparatur setempat,” kata Rudy saat dikonfirmasi, Selasa (10/09).
Masih kata Rudy, sejauh ini sosialisasi dan pemberian dana kerohiman ditarget selesai pada November hingga akhir Desember 2019. Diakuinya, untuk saat ini situasi di lapangan masih kondusif.
Bagi mereka yang tergusur, kata Rudy, pemerintah menyarankan agar warga yang terdampak penggusuran pindah ke rusunawa. “Tapi keputusan itu tergantung dan kembali lagi ke mereka,” tambahnya.
Sementara itu Camat Bogor Tengah, Agustian Syach mengatakan bahwa di wilayahnya terdapat dua kelurahan yang terkena imbas pembangunan jalur ganda. Yakni, Kelurahan Gudang dan Paledang.
“Di Gudang ada 57 bidang yang terkena gusur. Sedangkan di Paledang ada sekitar 200 bidang,” imbuhnya.
Agus menegaskan bahwa saat ini sosialisasi terkait pembangunan double track sedang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat. Untuk pihak kelurahan sendiri hanya dilibatkan hanya sebagai fasilitator saja.
“Kami tidak dilibatkan untuk sosialisasi langsung, karena yang melakukan sosialisasi langsung dari Balai Teknik Perkeretaapian Jabar dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) langsung ke warga,” jelasnya. (*)
