Harian Sederhana – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menemukan 30 dugaaan pelanggaran di TPS yang tersebar di 11 Kecamatan. Sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi antara lain terlambat pembukaan TPS, kekurangan surat suara maupun ada surat suara yang tertukar.
“Kami juga menemukan dugaan pelanggaran penggunaan C6 oleh yang bukan berhak dan kejadian khusus lainnya,” kata Koordinator Divisi PHL dan Humas Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, Kamis (18/4).
Pihaknya menemukan adanya pemilih yang membawa handphone saat menyoblos dan memfoto surat suara. Padahal sesuai ketentuan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi saat ke bilik suara. Temuan pelanggaran yang juga didapat adanya pemilih dengan A5 ditolak KPPS.
“Penggunaan hak pilih di TPS yang tidak sesuai sehingga menyebabkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ungkapnya.
Pihaknya juga menemukan jumlah surat suara yang melebihi DPT dan Pemilih DPTb yang mendapat surat suara berlebih dari KPPS. Namun pihaknya tidak menemukan adanya praktek politik uang. “Terkait dengan pelanggaran lain yaitu money politik dan Ssurat suara telah tercoblos tidak ditemukan,” imbuh Dede.
Bahkan pihaknya menemukan adanya TPS yang terlambat buka. Seharusnya TPS mulai dibuka pukul 07.00 WIB. Namun di Kecamatan Cilodong ada TPS yang buka diatas jam yang telah ditentukan. “Temuan kami ada enam TPS di Kecamatan Cilodong yang terlambat buka,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa masih terjadi carut marut penyediaan logistik seperti surat suara dicetak dan didistribusikan hanya DPT +2%, yang berimbas pada terkendalanya pemilih DPT dan DPK dalam memberikan suara di TPS karena KPPS khawatir kehabisan surat suara.
Kemudian ditemukan kekurangan jumlah per jenis logistik serta persoalan anggaran distribusi logistik nyatanya menimbulkan kendala.
“Misalnya lambatnya proses penggeseran kotak yang disebabkan terlambatnya penyediaan formulir–formulir contohnya C1 plano berhologram menyebabkan kendala pada saat penghitungan suara di TPS,” tukasnya.
Menurutnya, kapasitas dan kualitas petugas KPPS yang blm juga diupgrade serius. Pasalnya pihaknya menemukan banyaknya kesalahan pengisian C1 plano dan sertifikat hasil pemungutan suara menandakan bahwa bimtek KPPS masih dilakukan dengan kualitas di bawah standar.
“Misalnya salah isi kolom, salah jumlah, ketidak sesuaian antar kolom menandakan kapasitas petugas KPPS yang bisa dibilang memprihatinkan. Hal ini merupakan efek sistemik dalam hal peningkatan kapasitas jajaran KPU,” pungkasnya.
