Harian Sederhana, Bogor – Belum setahun dihuni, ruang paripurna di lantai 4 Gedung DPRD Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor ambruk pada Sabtu (16/10) sore. Seperti diketahui bangunan enam lantai itu mulai ditempati Januari dan diresmikan pada April 2019.
Kantor wakil rakyat tersebut dibangun dilahan seluas 13.540 meter pada 2017 oleh pemenang tender PT. Tirta Dhea Addonic Pratama (TDAP) dengan kontruksi enam lantai. Untuk pembangunan tahap gedung tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menguras duit rakyat sebesar Rp 72,7 miliar.
Dan untuk tahap kedua, pengerjaan pembangunan landscape dan jalan area kantor legislatif itu digarap oleh PT. Daya Agung Sentosa pada tahun 2018 dengan sumber biaya APBD sebesar Rp 4 miliar.
Dari informasi yang dihimpun Harian Sederhana, robohnya tembok kantor wakil rakyat itu terjadi pukul Sabtu sore sekitar pukul 15:30 WIB. Ketika itu, Kota Bogor diguyur hujan deras disertai angin kencang.
Ambruknya gedung wakil rakyat ini mengundang reaksi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Politisi PAN itu langsung melakukan sidak bersama Pimpinan Dewan yakni Ketua DPRD Atang Trisnanto, Wakil Ketua DPRD 2 Dadang Danubrata dan Wakil Ketua DPRD 3 Eka Wardana didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Boris Daruresman serta beberapa orang anggota dewan.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan dirinya belum bisa menyimpulkan apa faktor yang menjadi penyebab ambruknya gedung tersebut. Untuk itu ia meminta segera dilakukan penyelidikan.
“Kalau kami lihat sekilas tadi, sebuah bangunan setinggi lima lantai dengan dinding tanpa penguat beton dan beberapa hal termasuk plafon tidak besi hole-nya menurut saya ini sesuatu yang riskan, apalagi ini gedung publik yang kami harapkan menjadi tempat tinggal dan berkumpulnya masyarakat Kota Bogor,” kata Atang.
Jadi kata Politisi PKS itu, pimpinan bersama seluruh anggota DPRD sangat prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut, meskipun ada faktor alam yaitu angin kencang dan hujan deras.
Tapi dia mengira dengan kualitas bangunan sedemikian rupa, maka menurutnya perlu ada penyelidikan dan pemeriksaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanakan.
“Ya, biar ketahuan ada kesalahan atau ketidak dipenuhinya beberapa standar dan prosedur. Kami berharap pihak berwenang bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kami baru dua bulan menempati gedung ini,” pintanya.
Menyikapi insiden tersebut, Atang mengaku pihaknya akan mendiskusikan hal tersebut lebih lanjut pada Senin (28/10). Nantinya dari hasil tersebut akan memutuskan apakah nanti membentuk pansus atau tidak.
“Kami ingin ada penyelidikan, apakah selama proses pembangunan semua persyaratan dan kualifikasi sudah terpenuhi atau belum dan seandainya terjadi penyimpanan saya kira perlu ada tindakan lebih lanjut,” tegasnya.
Insiden tersebut akan secara otomatis akan membuat aktivitas terganggu, tapi dia mengaku akan tetap bekerja sesuai dengan tuntutan yang selama ini ada.
“Kawan-kawan dewan sudah menyampaikan di grup. Insha Allah tugas pokok dan fungsi akan dilaksanakan termasuk minggu depan setelah orientasi kita akan maraton membahas tentang APBD 2020 bersama TAPD,” jelas dia.
Tetapi dengan kondisi gedung seperti itu, membuat para dewan was-was dan khawatir. “Situasi gedung seperti ini jelas, buat kami cukup hawatir. Tapi alhamdulillah, tidak ada korban jiwa karena kejadian di Sabtu sore. Namun, walaupun tak ada korban jiwa perlu ditelusuri lebih lanjut,” tandasnya.
Dia meminta dalam penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh tak hanya lantai empat. “Ya, pemerintah kan punya rekamannya baik dari sisi DED dan proses pembangunan. Jangan sampai anggaran besar mencapai Rp 72 miliar itu justru tidak optimal dengan baik,” pungkas Politisi PKS itu.
Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan bahwa Bogor ini jelas memiliki frekuensi hujan, angin petir dan lain-lain maka itu sudah seharusnya dihitung. “Gak ada itu alasan karena hujan, karena angin. Yang kami lihat disini justru kualitas fisik bangunannya yang memang sangat buruk,” tegas Bima
Dia berpendapat dengan kontruksi bangunan seperti itu, maka tinggal hanya menunggu waktu saja, kemungkinan akan terjadi hal yang sama bahkan lebih parah dari kejadian saat ini.
“Alhamdulillah itu terjadi ketika tidak ada kegiatan, bisa dibayangkan jika kejadian saat ada paripurna disitu pas di atas kita ya. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja,” ujar dia.
“Jadi saya lihat sekilas saja ada dugaan kuat, ada indikasi kuat bahwa bangunan itu pada beberapa bagian tidak dikerjakan, tidak dibangun seperti seharusnya. Jadi strukturnya, pondasinya, tiang pancangnya, kelihatannya sangat rapuh sekali. Makanya kena angin sedikit ya bisa goyang, bisa ambruk, ke bawah lagi. Kita lihat internitnya tadi tidak ditunjang oleh pilar-pilar dan penyangga yang kuat,” paparnya.
Karena hal tersebut menyangkut keselamatan, maka Bima minta pihak Dinas Perumkim untuk melakukan kajian menyeluruh, total setiap ruang dilihat lagi. “Termasuk ruangan-ruangan dewan semua dilihat lagi,” perintahnya.
Kedua, lanjut Bima, dirinya bukan hanya menyoroti soal keselamatan saja melainkan juga soal transparansi anggaran. Apalagi dana yang dikeluarkan untuk gedung wakil rakyat tersebut tidak kecil yakni sebesar Rp 72,7 miliar lebih.
Orang nomor satu di Kota Bogor ini mengaku ingin melihat awal perencanaannya seperti apa. Pihaknya akan melihat seperti apa perencanaannya, kalau memang sudah dari perencanaan maka itu adalah persoalannya. Namun, bila tidak sesuai perencanaan maka berada ada sesuatu.
“Tadi kan rapuh sekali, gak mungkin gedung sekokoh ini temboknya setipis itu. Tidak ditunjang lagi oleh pilar yang kuat. Jadi, pertama Perumkim akan segera turun mendalami ini, berkoordinasi dengan pihak yang diperlukan nantinya. Kedua, kita juga akan lihat dokumen perencanaannya seperti apa,” paparnya.
Artinya lanjut dia kalau ada temuan di situ nanti kedepannya pasti Pemkot Bogor tidak akan tinggal diam. “Pemkot akan ngambil langkah-langkah lagi. Sekarang kita lihat dulu, apakah ada pelanggaran atau tidak, besok Perumkim yang menyelidiki penyebab ambruknya gedung ini,” tandas dia. (*)
