Harian Sederhana, Bogor – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Bogor melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota, Rabu (17/7/2019).
Dalam aksinya mereka menagih realisasi enam skala prioritas yang dijanjikan dalam masa kampanyenya. Para mahasiswa dari sejumlah universitas tersebut menilai bahwa kinerja Wali Kota Bogor, Bima Arya telah gagal menangani berbagai persoalan yang dihadapi di kota hujan.
Hal itu terbukti dari mulai kemacetan, kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengatasi angka pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Kota Bogor.
Bahkan, sebagai bentuk protes karena dianggap gagal mengatasi berbagai masalah di Kota Bogor, mereka menyegel Kantor Wali Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Juanda, Kota Bogor itu. Untuk menyerukan aspirasinya, para mahasiswa juga berorasi secara bergantian.
Koordinator BEM se-Bogor Raya, M. Abdul Mukhtar dalam orasinya mengatakan bahwa Bima Arya tidak becus dalam menerjemahkan enam skala prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).
Masih kata Abdul Muktar, semua tahu sejauh mana pencapaian dalam penataan transportasi dan angkutan umum, penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Selain itu kata dia, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), penanggulangan kemiskinan, penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota dan transformasi budaya dan reformasi birokrasi juga masih belum maksimal.
“Kalau dihitung persentase, hanya 30 sampai 40 persen saja yang sukses dan sisanya banyak program mandek alias tidak jalan, dengan begitu Bima Arya telah gagal dalam memimpin Kota Bogor,” seru Mukhtar.
Bahkan, ia menyebut kegagalan pada periode lalu seperti ironi. Sebab, di periode kedua ini Pemkot Bogor dibawah komando Bima Arya selalu menekankan jargon Bogor Berlari.
“Buat kami tidak, karena angka kemiskiman dan angka pengangguran masih tinggi. Artinya Bogor belum berlari, karema masih memumpuk segudang permasalahan di Kota Bogor,” tambahnya.
Selain itu, Mukhtar melihat ada beberapa pekerjaan yang mesti menjadi perhatian lebih Pemkot Bogor. Diantaranya soal proyek pembangunan Jalan Layang RE Martadinata yang harus rampung Desember 2019.
Kegagalan lainnya adalah mangkraknya proyek Masjid Agung karena harus diaudit hingga mutu pendidikan yang belum maksimal. Dengan demikian ia berpendapat bahwa hal tersebut manandakan ketidakmampuan Bima dalam membangun Kota Bogor.
Kritikan pedas juga dilontarkan dalam sejumlah program lain seperti relokasi PKL di tiga titik yaitu Sempur, Suryakencana dan Pasar Anyar. Yang paling besar itu naturalisasi Sungai Ciliwung.
“Buktikan dengan kerja nyata jangan hanya pencitraan saja, kami minta jangan cuma jadi wacana dan rapat-rapat saja, harus jelas arah dan targetnya,” tandasnya.
(*)