“Nah untuk Pak Deni Susanto perubahan cepat di Kota Bogor harus berjalan tapi tidak menyengsarakan masyarakat,” tuturnya.
Menurut dia, kegiatan yang tidak sesuai dengan progres pembangunan, itu harus benar-benar diawasi. Misalnya hari ini ada pelecehan, ada bangunan liar disegel kemarin, tapi hari ini digergaji oleh pemilik lahan dengan marah-marah.
“Hal ini harusnya dikoordinasikan dengan pihak terkait, tiga pejabat ini juga harus rajin berkoordinasi dengan jajaran samping Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Disperumkim Deni Susanto menjelaskan, sesuai visi misi dari Pemerintah Kota Bogor, berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya didukung petugas perumkim.
“Langkah awal menginventarisasi, menjalan mamah pak wali dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Disperindag Ganjar Gunawan menjelaskan, dirinya beranggapan revolusi Industri harus dilakukan yaitu 4.0, kemudian dinas memfasilitasi pengembangan produk. Mutakhir seperti ekspor.
“Keinginan wali kota peningkatan PAD potensi perdagangan bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Untuk kontrak kinerja kami mengikuti aturan, evaluasi satu tahun. Saya akan maksimalkan waktu yang ada, karena hasil tidak akan mengkhianati proses,” kata Ganjar.