Harian Sederhana, Depok – Upaya pemantapan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Koordinasi dengan berbagai pihak pun terus dilakukan agar pelayanan berjalan dengan optimal.
Hal ini tampak dari dilaksanakannya kegiatan focus group discussion oleh BPJS Kesehatan Cabang Depok untuk pemantapan pelayanan kepada peserta JKN-KIS, beberapa waktu lalu.
Tampak dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Depok dan Ketua Serikat Pekerja Kota Depok sebagai perwakilan peserta JKN-KIS, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan Kota Depok mewakili Pemerintah Daerah Kota Depok, dan para direktur rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mewakili seluruh fasilitas kesehatan di Kota Depok.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Irfan Qadarusman mengungkapkan bahwa kegiatan focus group discussion tersebut dilaksanakan dalam rangka menampung aspirasi dari para peserta JKN-KIS terkait pelayanan kesehatan yang diterima di fasilitas kesehatan. Menurutnya hal ini penting sebagai bahan masukan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS.
“Berdasarkan data kami, jumlah penduduk Kota Depok yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS telah mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa. Adapun kunjungan peserta JKN-KIS ke fasilitas kesehatan di Kota Depok mencapai lebih dari 1,1 juta kunjungan. Dengan angka kunjungan seperti itu, tentu diperlukan peningkatan pelayanan agar pelayanan tetap berjalan dengan optimal,” ungkap Irfan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita mengimbau kepada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Depok termasuk rumah sakit agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai mitra BPJS Kesehatan, tentu rumah sakit telah memiliki akreditasi yang berarti bahwa telah memiliki standar yang baik dalam melayani masyarakat. Meski demikian, kami menginginkan agar pelayanan tersebut dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Kota Depok, Sjahrul Amri mengungkapkan bahwa rumah sakit harus berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pelayanannya agar tetap dapat survive. Rumah sakit juga harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait Program JKN-KIS.
“Banyak peserta JKN-KIS yang berobat langsung ke rumah sakit padahal kasusnya sebenarnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti batuk pilek,” tuturnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Nantinya kasus-kasus yang tidak dapat selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Bila ini berjalan dengan baik, maka pelayanan dapat berjalan dengan optimal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Manto mengapresiasi langkah BPJS kesehatan dalam melakukan focus group discussion. “Diskusi ini merupakan hal yang baik dalam menampung aspirasi para peserta JKN-KIS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
