Harian Sederhana, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mendesak perlu adanya evaluasi lanjutan terkait anggaran Rp 64 miliar yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2020.
“Ya kalau masih dibutuhkan ya bisa diberikan tambahan, ataukah kalau kita lihat juga memang tidak perlu Rp 64 miliar katakanlah cukup Rp 50 miliar itu bisa berjalan, ya sudah kita kasih Rp 50 miliar. Karena anggaran itu harus efektif dan efisien,” tutur Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo, Selasa (20/08).
Dirinya mengungkapkan, pihaknya pun sampai saat ini masih menolak pengajuan KPU Depok yang meminta penambahan anggaran sebesar Rp 700 juta dari puluhan miliar yang diusulkan beberapa waktu lalu.
“Jadi kemarin mereka mengajukan di perubahan, tapi kita belum sepakat,” katanya.
Hendrik mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya tidak sepakat dengan usulan tersebut. Salah satunya pihak KPU Depok tidak bisa menjelaskan secara rinci penggunaan dana yang diajukan. Karena itulah pihaknya pun sampai saat ini belum bisa mengesahkan biaya yang akan dialokasikan ke KPU Depok.
“Kita undang sekretariat KPU-nya tidak datang, yang datang komisioner dan anggota, kita tanya ke ketua dan anggota KPU mereka bilang enggak paham. Karena kita tidak mau ambil resiko, setelah kita pelajari kebanyakan kegiatan diluar tidak menjadi kegiatan substansi untuk pilkada,” ucapnya.
“Jangan sampai kita kasih tidak dipake,” timpalnya lagi.
Sementara itu Ketua KPU Depok, Nana Shobarna mengatakan tahapan awal Pilkada di kota ini bakal dimulai pada September 2019. Terkait hal itu, Nana pun berharap Pemkot Depok segera menetapkan nilai anggaran pelaksanaan dan mencairkannya di bulan tersebut agar tidak mengganggu proses tahapan Pilkada terutama dari sisi anggaran.
“Ya kan berharapnya sih sebelum tahapan dimulai, tahapan dimulai yakni menunggu peraturan tentang tahapan yang sedang dibahas di KPU pusat, jadi kami belum tahu ya. Perkiraan di September, Oktober, November itu sudah mulai ya tahapannya,” katanya belum lama ini.
Nana mengakui, anggaran pada Pilkada 2020 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2015 lalu yang sekira Rp 54 miliar. “Kalau ditahun 2015 itu kami diangka Rp 54 miliar,” katanya.
Namun demikian, ketika disinggung apakah anggaran yang saat ini diusulkan sudah ideal untuk perhelatan pesta demokrasi di Kota Depok, Nana mengaku hal tersebut tergantung dari kemampuan masing-masing daerah.
“Ketika bicara pengangggaran pilkada, itu akan kembali kepada kemampuan daerah untuk membiayai. Nah kemudian tinggal teman-teman mengambil kesimpulan kira-kira Kota Depok dengan angka demikian bagaimana,” ujarnya.
“Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan dan menginovasi kegiatan kegiatan agar pilkada ini tidak hanya terlaksana dengan baik, tapi juga tingkat partisipasinya tinggi hingga event-event sosialisasi kami perbanyak. Tapi kemudian kami disuruh efisiensi lagi. Ini kan sudah dua kali pertemuan dengan TAPD, jadi angka terakhir kami diangka Rp 63 miliar,” tandasnya. (*)
