Harian Sederhana, Bekasi Timur – Wacana Provinsi Bogor belakangan ini santer menjadi pembicaraan. Pasalnya, wacana yang dilontarkan Wali Kota Bogor, Bima Arya tersebut menuai kontroversi dari sejumlah kepala daerah salah satunya datang dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Bahkan Rahmat Effendi justru malah melontarkan wacana baru untuk pembentukan Provinsi Pakuan Bhagasasi dan tidak memilih untuk masuk dalam Pemprov Bogor Raya yang diwacanakan Bima Arya dan Ade Yasin.
“Kalau Bogor mewacanakan Bogor Raya, saya mewacanakan Provinsi Pakuan Bhagasasi. Pakuan (Bhagasasi) itu Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, kalau mau ambil Cianjur,” katanya.
Namun, orang nomor satu di Kota Bekasi ini yakin kalau sebagian masyarakatnya lebih setuju bila Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta. Hal itu ia katakan usai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/08).
“Kalau dibuat jajak pendapat ya pasti 60, 70, 80 persen lah. Sebab DKI kan punya support yang luar biasa,” kata pria yang akrab disapa Pepen ini.
Pepen menyatakan, ia sendiri sebetulnya tak ambil pusing dengan wacana-wacana pemekaran wilayah yang santer diberitakan belakangan ini. Ia hanya tak setuju jika Bekasi masuk dalam Provinsi Bogor Raya, karena sejarah dan kultur Bekasi dianggap lebih dekat dengan Jakarta.
“Pakuan kan Bogor, kawasan Bogor lah, Sukabumi lah. Kalau Bhagasasi kan tahun 450-an sudah ada raja Purnawarman, dari Kerajaan Tarumanagara,” jelas Pepen.
Dia juga menampik suara-suara miring yang mengatakan bahwa wacana gabung ke Jakarta didorong oleh keinginan Pemerintah Kota Bekasi “menikmati” kucuran dana DKI. Pepen beralasan, selain “terpancing” oleh isu pemekaran wilayah, wacana tersebut semata-mata demi percepatan pembangunan.
Dia juga menegaskan bahwa wacana pembentukan kota administrasi Jakarta Tenggara bukan inisiatifnya. “Bukan persoalan dana. Awalnya dipancing. Nah katanya ada DKI Jakarta Tenggara, what ever lah. Pada prinsipnya, sepanjang semua adalah kepada kepentingan dan percepatan pembangunan, kenapa tidak,” katanya.
Tawaran yang diberikan Provinsi DKI Jakarta kepada Kota Bekasi agar bisa menjadi bagian dari mereka ditanggapi langsung oleh sejarawan, Ali Anwar.
Saat dikonfirmasi, Ali mengatakan alangkah baiknya jika Kota Bekasi menerima dan kembali ke Jakarta. Menurut dia, hal ini didasarkan kepada latar belakang sejarah dimana sebelum tahun 1950-an, Bekasi adalah bagian dari Jakarta.
“Baru setelah tahun 50-an, Pemerintah Pusat menetapkan Bekasi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat,” katanya, Senin (19/08).
Ia mengatakan, tawaran agar Kota Bekasi masuk menjadi bagian Provinsi DKI Jakarta atau kembali ke Jakarta jika dilihat sangatlah relevan. Hal tersebut bisa dilihat yang tadinya plat nomor kendaraan di Kota Bekasi yang awalnya T, sekarang sudah B, untuk nomor telepon pun Kota Bekasi sudah menggunakan (021).
Selain itu dari sisi budayanya sendiri Kota Bekasi lebih mengarah ke budaya Betawi bukan Jawa Barat bahkan untuk Poldanya saja saat ini menggunakan Polda Metro Jaya ketimbang Polda Jawa Barat.
“Latar belakang lainnya adalah untuk budayanya sendiri Kota Bekasi lebih condong ke budaya Betawi, plat nomornya pun B dan sebagainya,” tambahnya.
Kata dia, setelah Kota Bekasi masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat seperti anak tiri. Hal ini bisa dibuktikan dari sisi kultur sudah jelas beda, dari sisi jarak pun sangat jauh, ditambah lagi Jawa Barat lebih memperhatikan Priangan sehingga semakin menderitalah Bekasi.
“Selama ini pembangunan di Jawa Barat lebih difokuskan ke Priangan, sehingga jika kembali ke pangkuan Jakarta tidak menjadi masalah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bogor Ade Yasin meletupkan wacana baru dengan membentuk Provinsi Bogor Raya. Pemekaran wilayah itu merupakan langkah untuk mengantisipasi perkembangan penduduk Kota dan Kabupaten Bogor yang setiap tahun mengalami peningkatan.
Pemkot Bogor saat ini memang sedang memantapkan rencana perluasan wilayah. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan sejak tahun 2012.
Bima menuturkan, wilayah-wilayah strategis yang bisa masuk ke dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.
“Ini pun berdasarkan kajian kita dan masukan dari warga. Mungkin opsi lain bukan menambah wilayah baru, tapi dipersempit teritorinya jadi provinsi baru,” ucap Bima Arya, Senin (12/08).
Bima Arya menjelaskan, pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor. Perluasan wilayah, kata Bima Arya, perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di kota hujan itu.
“Saat ini kan banyak berkembang seolah-olah Kota Bogor ingin mengambil wilayah di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau salah dipahami. Poinnya adalah Kota Bogor harus mengantisipasi perkembangan penduduk,” katanya.
Bima Arya mengaku, sejauh ini dirinya baru berkomunikasi dengan Bupati Bogor terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.
“Untuk daerah lain belum kita obrolkan. Saya hanya ngobrol intens dengan Bupati Bogor. Kita juga sempat membahas soal perluasan wilayah Kota Bogor, bahkan saya juga sempat mengkajinya bersama Bupati,” beber Bima Arya. (*)
