Harian Sederhana, Bogor – Penolakan rencana peremajaan Angkutan Kota (Angkot) yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) disikapi serius DPRD Kota Bogor. Pihaknya menilai jika menimbulkan polemik, maka lebih baik program tersebut dihentikan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Mahpudi Ismail menyatakan sebenarnya hal tersebut klasik dan sudah berjalan sejak lama. Tetapi baginya semua program pemkot silahkan jalankan dengan catatan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Kalau terjadi penolakan berarti ada apa, jadi untuk stakeholder terkait silahkan ajak komunikasi, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” kata Mahpudi, Senin (17/6/2019).
Politisi Gerindra itu melanjutkan, dalam menjalankan program penolakan itu berada di ujung, berarti komunikasinya tidak berjalan atau tahap sosialisasinya yang kurang maksimal.
“Yang pasti bagi kami di dewan, apapun programnya baik penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun penataan transportasi silahkan jalankan, tapi yang harus diperhatikan disini ada pelaku ekonomi yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Mengenai program kata dia, DPRD mempersilahkan sepenuhnya karena itu otoritas mereka (Diahub-red), tapi dalam prosenya harus dikomunikasikan dengan masyarakat dan semua stakeholder yang berkaitan.
“Ajak bicara para pemilik angkotnya, para sopirnya enaknya seperti apa, komunikasi juga dengan semua pihak-pihak terkait. Yang penting endingnya sama-sama happy tidak ada gejolak di kemudian hari, kita kan fair,” jelasnya.
Tetapi lanjut dia, jika memang riilnya nanti ada gejolak maka pihaknya harus memfasilitasi, terlebih tingkat kerawanan ekomoni saat ini seperti apa.
“Intinya, kami tidak ada di pihak birokrasi, pengusaha atau di pihak pelaku ekonomi, siapapun kalau memang program itu happy ya mangga laksanakan,” tambahnya.
Sekali lagi dirinya menegaskan, kalau sebuah program itu ditolak, berarti dalam prosesnya bermasalah. “Kenapa mereka melakukan penolakan, berarti dalam prosesnya ada yang tersumbat, mungkin komunikasiya tidak jalan atau ada yang terlewat. Mangga itu diatur ngobrol seperti apa solusinya,” tegasnya.
Dirinya mengaku, bagi DPRD jangankan bulan atau minggu depan, sekarang pun program mau launcing laksanakan. Tetapi jika menimbulkan gejolak, maka lebih baik dihentikan dan itu dilakukan kajian ulang.
