Harian Sederhana, Bogor – Peristiwa ambruknya dinding sopi-sopi atap ruang paripurna Gedung DPRD Kota Bogor berbuntut pajang. Setelah mendapat instruksi Wali Kota Bogor Bima Arya, inspektorat pun langsung bergerak untuk melakukan audit pembangunan gedung enam lantai itu.
Usai dilantik Kepala Inspektorat, Pupung Purnama mengaku akan mempelajari dulu terkait permasalahan yang terjadi di gedung dewan yang selesai dibangun 2017 tersebut. “Ya kami konsolidasi di internal untuk melakukan langkah-langkah audit Gedung DPRD,” tutur Pupung, Senin (28/10).
Mantan Camat Bogor Barat itu menjelaskan, audit akan dilakukan secepatnya setelah konsolidasi internal di inspektorat. “Iya secepatnya audit akan dilakukan, karena hari ini saya baru dilantik jadi perlu konsolidasi intenal dulu,” kata Pupung.
Sementara Tim Teknis dari Dinas Perumkim Kota Bogor beserta konsultan manajemen kontruksi dan penyedia jasa pembangunan Gedung DPRD melakukan pengecekan di lokasi kejadian.
Ketua Tim Teknis Jejen Junaedi mengaku, setelah itu mereka akan melakukan pembahasan bersama mengenai perbaikan bangunan yang ambruk.
“Kita tadi ngecek ke lokasi. Karena adanya rubuh di dinding sopi-sopi. Sekalian sama konsultan manajemen konstruksi dan penyedia jasa yang pertama. Selanjutnya mungkin akan dibahas sekarang ada perbaikan secepatnya,” katanya.
Saat ditanya apakah dalam pengecekan nanti akan melibatkan Komite Keselamatan Konstruksi pada Kementrian PUPR, Jejen mengatakan hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Bogor.
“Itu mungkin menunggu instruksi Pak Wali. Kalau Bapak (Wali Kota Bogor-red) menginginkan, silahkan. Saat ini antisipasi seandainya ada hujan sehingga tidak ada air yang masuk,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, perbaikan terhadap sopi-sopi dan plafon dilakukan secepatnya lantaran ruang paripurna direncanakan akan digunakan pada Jumat (01/11). “Mungkin hari ini (kemarin-red) dan besok (hari ini-red) sudah mulai, yang penting saat paripurna kalau ada angin dan hujan tidak masuk ke bawah,” ungkapnya.
Soal biaya perbaikan, ujar Jejen, sementara ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak kontraktor yang membangun, walaupun nanti secara pertanggungjawaban pemeliharaan sudah lewat.
“Ya lihat nanti, apa kontraktor yang lama masih sanggup, saya diharapkan masih bisa untuk bertanggungjawab. Karena ini juga force majeure,” tutupnya.
Sementara Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah MD KAHMI Bogor Dwi Arsywendo menilai ambruknya sopi-sopi yang menimpa plafon ruang paripurna Gdung DPRD suatu hal yang janggal, karena gedung itu baru saja dibangun dan diresmikan.
“Masa bangunan baru sudah hancur lagi, ini menunjukkan buruknya proses pembangunan. Jangan-jangan terdapat unsur pengurangan spek yang dilakukan oleh kontraktor,” ucap dia.
Pria dari advokat pada Law Office Arsywendo and Partner itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menindaklanjuti atas permasalahan tersebut dan kepada para anggota legislatif juga perlu membentuk pansus dalam menyikapi kejadian tersebut.
“Saya meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor untuk bergerak melakukan audit investigasi terhadap permasalahan tersebut, jangan sampai ada indikasi kecurangan dalam pengerjaan pembangunan itu,” tegasnya.
Karena kata dia, hal itu salah satu hal yang sangat merugikan dan berdampak sangat besar, sebab gedung DPRD dibangun menggunakan dana APBD yang tidak sedikit. Bayangkan apabila pimpinan DPRD sedang bersidang di tempat tersebut lalu tiba-tiba menimpa mereka,” tandasnya.
Ditempat berbeda anggota dewan dari PKB, Jatirin mengatakan bahwa dari awal dalam pembangunan gedung wakil rakyat itu sudah terjadi gonjang-ganjing.
Kedua, tidak sesuai dengan kesepakatan karena sempat molor bebapa lama. Ketiga, ia menilai pengerjaannya amburadul bahkan pasang AC dinilai tak jelas. Lalu untuk saluran air, menurutnya pemasangan paralon tidak rapi diatap gedung semegah itu dengan enam lantai tidak sesuai.
“Kalau kami pengen kerja nyaman, dan gedung ini harus di cek menyeluruh, tak hanya ruang paripurna, karena ini menyangkut keselamatan nyawa-nyawa kami,” katanya
Masih kata Jatirin, kalaupun nanti berdampak lainnya silahkan itu diluar keweangan DPRD. Misalnya dari hasil audit memang pengerjaannya tidak benar silahkan orang hukum yang bicara.
“Kalau hasil rapat tadi keputusannya belum mengambil langkah ke pansus, tapi kami akan memanggil semua unsur yang terlibat mulai ULP, Disperunkim, termasuk pemborong. Itu semangatnya dari keinginan dewan kerja nyaman,” tandasnya.
Terakhir dia menyarankan bahwa ketika masuk ke tahap penyelidikan dan ditemukan hal yang membahayakan anggota DPRD maka seharusnya gedung itu dikosongkan.
Seperti diketahui, sebagian atap ruang paripurna yang berada di lantai empat gedung DPRD Kota Bogor ambruk pada Sabtu (26/10) sore. Akibat kejadian itu, meja hingga kursi pimpinan sidang rusak tak berbentuk lagi setelah tertimpa material plafon dan dinding tembok yang berada di lantai lima.
Gedung DPRD berlantai lima yang dibangun PT. Trita Dea Addonic Pratama ini rampung akhir 2017 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp69,7 miliar.
Per 1 April 2019, Sekretariat dan anggota DPRD resmi menempati gedung baru yang berlokasi di bilangan Jalan Pemuda, Tanah Sareal dari tempat semula di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah. (*)
