Harian Sederhana, Depok – Senang dan gembira. Dua kata itu cukup tepat mewakili perasaan para guru honorer di Kota Depok. Pasalnya, sejumlah guru honorer di kota ini akhirnya sudah bisa bernafas lega setelah Dinas Pendidikan (Disdik) mengucurkan gaji mereka meski secara bertahap.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Disdik Kota Depok, M. Thamrin. Ia menuturkan proses pencairan gaji bagi para tenaga pendidik honorer itu sudah dilakukan di empat kecamatan.
“Hingga saat ini empat kecamatan, yakni di Bojongsari, Pancoran Mas, Cilodong dan Cinere, mudah-mudahan selesai sampai besok,” katanya, Kamis (08/09).
Dia menyebut, masih ada delapan kecamatan lagi yang saat ini masih dalam proses pencairan di Bank BJB. Dirinya memiliki target kalau pembayaran gaji tersebut akan selesai pada hari ini.
“Target kami besok (hari ini-red) selesai semua. Ada 246 sekolah di 11 kecamatan,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, salah satu alasan keterlambatan pembayaran gaji para guru honorer ini lantaran mekanisme pelaporan yang masih kolektif dari sekolah ke masing-masing kecamatan.
“Sebetulnya sudah bisa dari sekolah langsung ke kami, tapi mungkin masih transisi. Sehingga masih ada yang kolektif, kedepan diusahakan tidak terjadi lagi seperti ini,” janjinya.
Ia menyebut kalau guru honorer yang belum diberikan gaji hanya mereka para guru honorer SD. Untuk guru honorer SMP sendiri, sambungnya, sudah diberikan sejak dua pekan lalu.
“Hanya guru honorer SD saja yang belum,” katanya.
Thamrin menambahkan bahwa guru honorer SD dan SMP Negeri di Kota Depok mencapai dua ribu orang. Dimana Pemerintah Kota Depok harus mengeluarkan dana untuk gaji perbulannya sebanyak Rp 7 miliar.
Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku prihatin atas keterlambatan pembayaran gaji guru honorer sekolah dasar selama tiga bulan di Kota Depok. Ia mengatakan, dari ribuan guru honorer yang belum menerima gaji ada yang menghutang dan motornya ditarik leasing.
“Banyak sekali guru honorer yang belum dapat gaji. Keterlambatan ini membuat sejumlah guru ada yang menghutang. Bahkan, ada juga kendaraannya terutama sepeda motor milik guru honorer yang ditarik leasing,” tutur Pradi.
Pradi menjelaskan, persoalan keterlambatan gaji guru honorer ini bukan tidak ada uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Depok untuk membayar para guru. Melainkan input data guru yang belum sinkron.
Untuk itu, sambung Pradi, dirinya berharap kedepan ada server untuk menyimpan data base guru honorer di tingkat SD dan SMP sehingga tidak ada keterlambatan pemberian gaji. Tentunya agar tidak menyengsarakan para guru honorer di Kota Depok.
“Input data belum sinkron, kita upayakan minggu depan sudah selesai semua. Berkaitan soal server untuk menyimpan data para guru akan dianggarkan sehingga bisa digunakan dan tidak ada keterlambatan pencairan gaji guru,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, ribuan guru honorer di Kota Depok kembali mengalami nasib tragis lantaran belum menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut. Kondisi ini tentu saja dirasa berat, terlebih banyak dari mereka yang dikejar cicilan kredit.
“Iya, telat ini sudah masuk tiga bulan, salahnya di mana kami tidak mau spekulasi dan kami tidak mau tahu tentang salahnya. Yang kami tahu gaji kami telat,” kata Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Depok M. Nur Rambe, Rabu (07/08).
Terkait hal itu, Rambe mengaku pihaknya sempat menanyakan langsung pada Disdik Kota Depok. Namun sayangnya jawaban yang diberikan kurang memuaskan.
“Jawaban pak kadis (kepala dinas-red) katanya masalah administrasi, tentang apa dan gimananya saya takut salah bicara,” imbuh Rambe.
Lebih lanjut Rambe mengungkapkan, guru honorer di Depok memang sangat berterima kasih kepada pemkot atas diberikannya gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD dan kenaikannya pun sangat signifikan sejak tahun 2018.
Namun sayangnya, sejak itu pula gaji para guru honerer di kota tersebut terus tertatih-tatih. Rata-rata kondisi ini dialami para guru honorer yang mengajar di tingkat SD dan SMP.
“Bagaimanapun kami butuh kehidupan dan gizi yang baik untuk operasional dan isi perut, belum lagi urusan lising kredit dan tagihan listrik yang tak mungkin ditunda dan mereka tidak butuh alasan apapun. Ancaman pemutusan PLN sudah pasti tiap bulan, leasing yang cerewet juga tak mau kalah mengganggu tiap detik, jam dan waktu,” keluhnya.
Dirinya pun hanya bisa berharap, hal yang sudah dijanjikan oleh Kepala Disdik Kota Depok akan diperbaiki di 2019 ini. “Namun ternyata tidak juga, harapan kami di 2020 ini tidak terjadi lagi,” katanya.
Terpisah, T. Farida Rachmayanti selaku anggota DPRD Kota Depok meminta agar Dinas Pendidikan Kota Depok memiliki mekanisme yang mempercepat proses pencairan gaji guru honorer.
“Ini tantangan bagi dinas pendidikan untuk membuat SOP atau mekanisme berbasis informasi teknologi yang mempercepat proses,” kata Farida.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok ini mengatakan, permasalahan belum digajinya guru honorer di Kota Depok bukan kejadian perdana dan pernah terjadi.
“Lagi-lagi masalahnya klise, masalah pertanggungjawaban kemudian bagaimana menuangkannya dalam konteks administrasi,” tegas Farida.
Sekedar mengetahui, gaji yang diterima para guru honorer di Kota Depok bervariasi, antara Rp 750 ribu hingga Rp 2.750 ribu, tergantung masa kerja dan jenjang terakhir pendidikan yang dimiliki. (*)
