Harian Sederhana, Depok – Gelombang demonstrasi di Gedung DPR RI yang menyeret pelajar STM atau sederajat berakhir ricuh menyisakan banyak persoalan. Menanggapi hal tersebut Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kota Depok Syahru Robbiul Awwal angkat bicara.
Menurutnya, tugas pokok pelajar ialah belajar karena sebagai generasi yang disiapkan untuk mengawal masa depan negeri. Pasalnya, bila mereka tidak melengkapi instrumen yang dibutuhkan salah satunya aspek kognitif, psikomotorik dan afektifnya maka akan terjadi kerancuan dimasa depan.
“Cara pelajar dalam mengekspresikan aspirasinya dengan cara cara yang lebih sesuai dengan karakter pelajar,” ujarnya seusai acara Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) IPNU Depok, Pesantren Al-Hidayah, Rawa Denok, Pancoran Mas, Kamis (26/09).
Syahru berharap dengan adanya fenomena ini, aparat dan Dinas Pendidikan (Disdik) lebih membuka mata. Sebab sangat penting dalam memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran bagi para siswa. Yaitu terkait tugas pokok mereka dan juga pengetahuan tentang cara menyikapi isu sosial politik yang terjadi.
Pihak sekolah dan orang tua diharapkan meningkatkan intensitas pengawasan dan pengedukasian kepada para siswa agar tidak terlibat pada hal-hal yang bisa mengganggu proses belajar siswa.
“Pihak orang tua, sekolah bekerja sama dengan satgas, aparat dan dinas dalam mengantisipasi turunnya siswa ke medan aksi. Tentunya, agar tidak menjadi lahan eksploitasi dan tunggangan bagi orang-orang yang menginginkan distabilitas negara dan meminimalisir dampak negatif yang lain,” harapnya.
Meski begitu, dirinya memberikan solusi dengan meningkatkan intensitas pengedukasian dan melakukan pendekatan persusasif terhadap siswa disekolah. Yakni mengenai cara mengekspresikan aspirasi yang positif dan cara menyikapi isu sosial politik yang terjadi.
“Ini kan terjadi secara masif tidak hanya satu kasuistik. Apalagi, banyak dari siswa yang ikut demo tidak mengerti dan tidak paham tuntutan yang sedang digaungkan. Dengan kata lain, banyak yang ikut-ikutan. Tentunya, dengan pendekatan persuasif bisa lebih mengena dan sesuai yang diharapkan,” tandasnya.
Seperti diketahui data sekolah yang mengikuti aksi demo pada Rabu (25/09) banyak beredar di grup WA. Dari pengakuan sejumlah siswa banyak juga menjumpai siswa sekolah yang datanya beredar melalui broadcast WA.
Menanggapi pesan Wa itu, beberapa kepala SMK dan STM di Kota Depok membantah para anak didiknya mengikuti aksi demo dalam rangka menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP di DPR RI.
Salah satunya, Kepala SMK Al Muhtadim Sahadi. Ia menegaskan, tidak ada anak didiknya mengikuti aksi demo di Jakarta. Pasalnya, para siswa dalam kondisi ujian di sekolah. “Alhamdulillah, tidak ada karena dalam kondisi ujian di sekolah kami,” kata Sahadi kepada wartawan.
Sebab, berdasarkan laporan dari bidang kesiswaan SMK Al Muhtadin tidak ada siswa dan siswi yang mengikuti aksi di DPR RI. Hal itu sudah diantisipasi dengan memantau melalui group Whatsaap (WA) dan para orangtua juga ikut memantau kepulangan mereka (siswa) dari sekolah sampai ke rumah masing-masing.
“Sejauh ini laporan dari kesiswaan aman sebab pas anak-anak pulang sekolah banyak yang dijemput,” jelas dia.
Terkait informasi ada siswa dari Al Muhtadin yang ikut aksi demo itu, ia mengatakan bahwa informasi itu tidak benar dan tidak sama informasi yang diterima kepada pihak sekolah. Bahkan ia mendapat kabar ada ajakan dari orang-orang yang tidak bertangungjawab untuk mengikuti aksi demo di DPR RI.
“Justru saya dapat beda lagi (informasinya), tidak ada nama sekolah kami dan isinya berbeda. Bahkan, saya dengar ada ajakan orang-orang yan tidak bertanggungjawab. Sekarang kan era digital memang ngeri, terkait berita hoax kadang kita harus kroscek,” jelas Sahadi.
Hal sama juga diungkapkan, Kepala SMKN 3 Depok Lusi Triana bahwa anak didiknya tidak ada yang ikut demo. Sebab, sejauh ini adanya informasi akan ada demo anak pelajar STM dan SMK pihaknya sudah berkoordinasi dengan wali kelas dan guru-guru di sekolah untuk mengawasi dan melarang ke Jakarta.
“Sejauh ini tidak ada yang ikut demo yang kami terima. Tentu kami proses sesuai ketentuan tata tertib yang ada di sekolah kami,” kata Lusi. (*)
