Harian Sederhana, Kuningan – Kota Depok disebut memiliki kompleksitas masalah berbeda dengan daerah lain khususnya di kawasan Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat melakukan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III bersama 27 kepala daerah se-Jabar di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).
“Tentu tidak ada kota yang sama karena ekonominya. Apalagi Depok ini menempel ke Jakarta karena penduduk bermukim dan comuting ke Jakarta. Maka urusan bayar pajak dan lain-lain termasuk budayanya penanganannya berbeda,” tutur Emil.
Karenanya Emil berjanji akan memberikan perhatian lebih untuk Kota Depok. Salah satu program yang ia canangkan yakni pemberian bantuan berupa perbaikan jalan hingga pembangunan jembatan.
“Kita mah enggak ada masalah, yang penting perhatian kepada Depok juga sangat tinggi. Kebutuhannya jelas karena metropolitan kebanyakan adalah jembatan, flyover atau underpass. Ya sudah kita fokus lima tahun menghadiahi Depok dengan program infrastruktur seperti itu,” paparnya.
Emil tak menampik jika anggaran yang disiapkan pemerintah tak akan mencukupi kebutuhan pembangunan daerah. Emil memprediksi, Pemprov Jabar perlu Rp 800 triliun untuk merealisasikan seluruh janji politiknya.
Sebab itu, Emil pun akan melobi pemerintah pusat agar memprioritaskan pembangunan di Jabar. Apalagi, Jabar merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Cara lainnya, Emil akan mengubah fungsi kantor perwakilan Jabar di Jakarta sebagai juru lobi untuk mendapatkan proyek pemerintah pusat.
“Kita komit sumber pembangunanan ini kan ada pintu APBN. Kita akan lobi dengan hasil dan detail dari tingkat II. Saya akan lobi kementrian, Presiden, untuk memprioritaskan Jabar yang memang penduduknya secara populasi paling besar. Dari semua aspirasi yang kita wujudkan hanya 30 persen,” jelasnya.
Sebelumnya Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan akan ada pembangunan underpass di dua titik, yakni Jalan Dewi Sartika dan Jalan Citayam yang dilintasi rel kereta api. Hal itu setelah mendapatkan respon positif dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengurangi kemacetan di jalan tersebut.
Dua underpass tersebut kata Mohammad Idris merupakan target pembangunan di daerah Provinsi Jawa Barat yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD).
“Dua underpass ini pembangunan unggulan Pemrov Jawa Barat, tapi Pak Gubernur berpesan agar yang membebaskan lahanya dari Pemkot Depok. Tapi kami berharap Gubernur yang memborong semuanya pembangunan dua underpass ini karena pembebasan lahan cukup besar biayanya dibandingkan membangun,” tutur Wali Kota Depok, kemarin.
Ia mengatakan, dua pembangunan underpass yang dinilai mengurangi kemacetan di dua jalan tersebut ini bisa terealisasi tahun depan.
Lebih lanjut alumni Pondok Moderen Gontor Ponorogo ini dalam waktu dekat akan mengajukan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk membeli lahan pembangunan underpass di dua titik jalan tersebut.
“Ternyata pembebasan lahan lebih besar uang ya dibandingan dengan membangun underpass. Untuk Detail Engineering Design (DED) sudah disiapkan sebesar Rp 150 miliar dan pembebasan lahanya Rp 150 miliar. Jadi totalnya Pemkot Depok mengeluarkan Rp 300 miliar,” pungkasnya.
