Bogor – Memasuki tahun ajaran baru Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) masuk ke SMP Negeri di Kota Bogor dengan sistem jalur Zonasi yang akan dilaksanakan pertengahan Juni 2019, mulai disikapi oleh sejumlah Kepala SMP Negeri di Kota Bogor. Diantaranya dengan jumlah yang relatif sedikit, mereka menyebut untuk signifikannya perlu ada tambahan sekira 40 sampai 50 SMPN baru.
Kepala SMP Negeri 5 Kota Bogor, Warsadi menuturkan kalau PPDB 2019 lebih besar menggunakan sistem zonasi. Warsadi menyebut, sistem zonasi itu tidak mempertimbangkan nilai siswa, malainkan lebih kepada jarak domisili peserta didik.
Dengan begitu, dia mengatakan siapun yang memiliki jarak terdekat dengan sekolah dituju, maka dialah yang berhak masuk ke sekolah itu.
“Walaupun nilainya kecil sekalipun, mereka masih memiliki kesempatan besar untuk bisa mengenyam pendidikan di SMP Negeri dan itu konsekuensinya,” tutur Warsadi kepada Harian Sederhana, Selasa (11/06).
Warsidi pun mengatakan, sistem zonasi murni itu persentasenya diterapkan lebih dari 55 persen dan kalaupun ada untuk pertimbangan nilai hasil ujian hanya 2,5 persen. Kemudian, pertimbangan akademik dan non akademik hanya 2,5 persen. “Jadi, sistem zonasi ini, ibaratnya siapa dekat, dialah yang dapat,” ungkapnya.
Meski demikian, Warsidi mengaku banyak manfaat yang diperoleh dari sistem zonasi ini. Dia menjelaskan, kedepannya tidak akan ada lagi sekolah favorit unggulan yang diperebutkan para calon siswa karena dengan sistem zonasi, akan terjadi pemerataan kualitas siswa di sekolah.
Selain itu posisi siswa juga tidak harus jauh rumah dengan sekolahnya, sehingga bisa mengurangi kemacetan. “Apalagi dengan berjalan kaki pun siswa bisa sampai ke sekolah, serta bisa lebih hemat dengan mengurangi ongkos jalan,” tuturnya.
Warsadi pun mengatakan permasalahan lain di sistem zonasi ini adalah jumlah SMP Negeri di Kota Bogor hanya 20 sekolah. Dia pun menyebut letak antar sekolah satu dengan sekolah lain, jaraknya sangat berjauhan.
Warsidi mencontohkan, misalnya di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, lokasi SMP Negeri 5 jaraknya sangat berjauhan dengan SMP Negeri 16 di Bogor Timur. Lalu, SMP Negeri 3 jaraknya sangat berjauhan dengan SMP Negeri 18 di Bogor Selatan dan SMP Negeri 10 berjauhan dengan SMP Negeri 17 di Bogor Barat, serta lokasi SMP Negeri 4 berjauhan dengan SMP Negeri 14.
“Makanya diperlukan penambahan SMP Negeri yang baru,” jelasnya.
Dibanding dengan kota kota lain di Jabodetabek, Warsidi mengatakan Kota Bogor sangat tertinggal jauh. Kota Bogor hanya memiliki 20 SMP Negeri, tetapi Bekasi memiliki 50 SMP Negeri.
Dia mengatakan pada tahun 2019 ini lulusan SD di Kota Bogor yang akan masuk ke SMP, jumlahnya tidak kurang dari 16.000 siswa. Sementara dengan jumlah 20 SMP Negeri yang ada, hanya bisa menampung sekitar 6.000 siswa. “Pertanyaannya 10.000 siswa lagi mau ditampung dimana,” kata Warsadi.
Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Warsidi mengatakan idealnya Kota Bogor harus memiliki 40 hingga 50 gedung SMP Negeri baru. Tetapi dia menyebut hal itu tidak mudah dan tentunya akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang sangat besar.
Karena keterbatasan daya tampung di SMP Negeri, maka satu satunya jalan harus masuk ke sekolah swasta. Warsidi pun meminta dan berharap, kualitas SMP swastanya pun harus memiliki bobot pendidikannya yang lebih bagus sehingga bisa mengimbangi SMP Negeri di Kota Bogor.
“Banyak juga SMP swasta favorit yang berkualitas di Kota Bogor, namun biayanya sangat mahal dan itu merupakan kendala besar bagi masyarakat kita,” imbuh Warsadi.
Sementara itu ketika dikonfirmasi, Fachrudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor menyambut baik wacana tersebut. Fachrudin mengatakan, sekolah itu seharusnya semua berstatus sebagai sekolah negeri, karena pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.
Tetapi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, makanya untuk pembangunan sekolah negeri dibangun secara bertahap,” pungkasnya. (M.A. Murtadho/Wahyu Saputra)
