Harian Sederhana – KOTA Depok yang semula Kota Administratif resmi menjadi daerah otonom atau kota madya pada 27 April 1999. Pada tahun ini, sejak berpisah dari daerah induk Kabupaten Bogor, Kota Belimbing genap berusia 20 tahun.
Sebagai salah satu kota berkembang, penyanggah Ibukota Jakarta, Depok pun menyimpan sederet problematika. Beberapa persoalan menonjol masih menjadi catatan atau noda hitam Kota Depok di usia 20 tahun. Masalah itu, antara lain, soal pengelolaan sampah, penanganan banjir, terkait tata ruang, kemacetan hingga tingginya angka pengangguran.
Bicara tingginya angka pengangguran, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Mantho Djorgi pun tak menampiknya. Berdasarkan catatan Disnaker, angka pengangguran bahkan mencapai kisaran 6,34 persen. Salah satu faktor utama masalah itu ialah minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi tingkatan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.
“Jadi di Depok pengangguran besar, namun kemiskinan kecil. Ini dampak dari banyaknya lulusan SMK yang tidak tersalurkan. Di Depok ada 126 SMK, negeri 6 swasta 120, nah ini harus disinergikan antara dunia pendidikan dan perusahaan sampai dimana perusahaan bisa menerima output lembaga pendidikan,” katanya saat ditemui awak media di Mapolresta Depok pada Senin, (29/4/2019).
Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Disnaker, kata Manto, tengah melakukan berbagai upaya sebagai langkah solusi permasalahan pengangguran. Salah satunya ialah dengan rutin menggelar bursa kerja yang biasa diikuti hingga ribuan pencari kerja untuk berbagai tingkat pendidikan.
Manto menegaskan, meski angka pengangguran masih cukup tinggi, namun angka kemiskinan di Kota Depok sudah jauh lebih rendah. “Tingkat kemiskinan kita terendah dibanding propinsi dan nasional yakni kisaran 2,33 persen,” sebutnya.
Selain tingginya angka pengangguran, persoalan yang tak kalah penting lainnya dihadapi oleh kota yang genap berusia 20 tahun ini adalah banjir dan macet. Dua kasus itu, belakangan paling banyak dikeluhkan warga. Hal ini pun diakui oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
“Ya banjir dan macet ini masih belum maksimal kami layani. Kami akui itu. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan perluasan jalan. Oleh karena itu, inilah yang akan kami pikirkan untuk langkah solusi seceparnya,” katanya.
Soal kemacetan, Idris mengaku, pihaknya sedang mengupayakan perluasan jalan ataupun pembangunan underpass. Terkait hal itu, lanjut Idris, pihaknya pun telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Untuk ruas jalan nasional atau provinsi, dari hasil konsultasi kami, jika ada yang bisa diintervensi dengan menggunakan dana APBD maka hal itu telah mendapat izin dari pemerintah baik provinsi atau pusat. Misalnya untuk rekayasa lalu lintas guna mengatasi kemacetan dan sebagainya,” tutur Idris.
Sedangkan untuk masalah banjir, khususnya yang belakangan terjadi di sejumlah titik jalan utama Kota Depok, seperti Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Margonda, Pemerintah Kota Depok pun berjanji akan segera mencarikan solusi nyata atas persoalan tersebut.
“Sanitasi kita ini ada yang memmang belum sepenuhnya kita intervensi dan juga ada yang memang tersumbat. Ini kami sudah lakukan pengecekan dan Insya Allah ada solusi buat kejadian seperti ini,” kata Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna.
Dirinya menilai, beberapa titik banjir besar terjadi seiring pesatnya pembangunan di Kota Depok, khususnya wilayah Margonda dan sekitarnya. “Daerah yang seharusnya jadi resapan air hampir semua tempat terbangun ini yang hendaknya kedepan kami antisipasi, terutama soal ijin mendirikan bangunan,” ujar Pradi.
Solusi paling dekat, lanjut Pradi, ialah intervensi jangka pendek seprti memperhatikan betul sanitasi atau saluran air. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, kesadaran masyarakat untuk tidak mem,buang sampah ke aliran kali atau saluran air.
“Imbauan pada masyarakat yang ini akan menjadi perhatian serius tidak membuang sampah di sungai. Jangka panjang kita harus mmyiapkan pembangunan yang harus memperhatikan geografis Depok,” pungkasnya.
(*)
