Harian Sederhana, Bogor – Hasil lelang proyek pembangunan Gedung Perawatan Blok 3 RSUD Kota Bogor, terus menuai sorotan. Dengan pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan yang sudah molor beberapa hari dikhawatirkan akan berujung masalah.
Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Rahmatullah mengatakan, adanya sanggahan peserta lelang yang menceritakan soal ketidakberesan mengundang reaksi terhadap proses lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Dia menduga, ada ketidakberesan dalam proses lelang proyek pembangunan Gedung Perawatan Blok 3 RSUD yang memiliki tinggi empat lantai dan berkapasitas 300 unit kamar itu.
“Kami mencium adanya ketidakberesan dalam proses lelang di tubuh ULP, dan permasalahan ini harus menjadi perhatian bagi semuanya. Terutama penegak hukum, baik di tingkat Kota Bogor maupun Jawa Barat dalam hal ini Polda Jabar,” kata Rahmatullah, Selasa (18/6/2019).
Dia mengaku, LPKP mendorong kepada Polda Jabar untuk turun tangan mengawasi permasalahan tersebut. “Sebab pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Di tempat berbeda, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Hujan, Bagus Maulana Muhammad menyatakan pembangunan RSUD sejatinya adalah untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan warga Kota Bogor.
Sehingga dengan adanya keterlambatan tersebut, pihaknya khawatir pembangunannya tak rampung tepat waktu.
“Kami khawatir di sisa waktu 10 hari lebih, akan berpengaruh kepada jalannya proses pengerjaan dan hasil dari pekerjaan,” ujar Bagus.
Bagus menegaskan, pelaksana proyek harus mematuhi pakta integritas yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu, dengan menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan menggunakan spek bangunan sesuai dengan RAB.
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor Widiyanto Nugroho menyatakan bahwa pihaknya akan mengawasi pembangunan gedung baru RSUD.
“Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) akan melakukan pengawasan ketat terkait pembangunan gedung baru di RSUD itu. Apalagi sekarang terus menerus menjadi sorotan, kita akan awasi penuh,” ucap dia.
Kata dia, pengawasan dan kegiatan pengawalan maupun pengamanan dalam proyek tersebut akan dilakukan secara ketat agar segala hal yang dapat berakibat adanya penyimpangan tidak akan terjadi.
“Kalau ada pelanggaran, ya kita akan menindaknya. Tim terus mengawasi di lapangan,” tambahnya.
Iapun meminta kepada semua pihak untuk ikut mengawasi berbagai proyek pembangunan di Kota Bogor. Agar pembangunan itu sesuai dengan perencanaan.
