Harian Sederhana – Dunia berduka atas wabah Covid-19. Sebanyak 2,4 juta kasus Covid-19 terkonfirmasi penduduk dunia. 1,6 juta dalam perawatan, 165.004 jiwa wafat dan 624.914 sembuh. Amerika, Spanyol, Italia, Perancis dan Jerman adalah negara-negara dengan jumlah terbanyak kasus positif Covid-19.
Bagaimana dengan Indonesia? Sebanyak 6.575 kasus Covid-19 terkonfirmasi penduduk dunia. 5.307 dalam perawatan, 582 jiwa wafat dan 686 sembuh. Jawa Barat urutan kedua setelah DKI Jakarta kasus tertinggi Covid-19. Kota Depok sendiri ada 130 kasus Covid-19 tertinggi kedua setelah Kota Bandung yakni 140 kasus.
Bagaimana strategi Propinsi Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19 ini dengan keterbatasan sumber daya dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, terutama di daerah yang berbatasan dengan Jakarta seperti Kota Depok dan Kota Bekasi.
Ada 3 skenario yang akan digunakan, yakni :
- Skenario 1 : Do Nothing (tidak melakukan apa-apa) puncak kasus akan ada 236 ribu kasus. Kejadian puncak pertengahan sampai akhir Maret 2020.
- Skenario 2 : Social/Physical Distancing. Puncak kasus ada 165 ribu kasus. Puncak awal sampai pertengahan April 2020.
- Skenario 3 : Partial Lockdown (PSBB) Puncak kasus 107 kasus dan diprediksi kejadian puncak awal sampai pertengahan Mei.
Manajemen dalam penanganan Covid-19 ini bagian yang sangat penting adalah bagian penanganan di bidang kesehatan yang berhubungan langsung dengan penderita dan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya Manusia kesehatan.
Setelah itu bagian sosial yang menangani masalah ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 ini sehingga warga tak punya pekerjaan atau tak ada penghasilan karena harus tetap tinggal dirumah.
PHK dimana-mana, UMKM dagangannya tak laku, ojek online tak boleh bawa penumpang, para ustaz tak bisa lagi ceramah karena tak boleh ada keramaian, dan lain-lain.
Jawa Barat menganggarkan dana di bidang kesehatan juga cukup besar Rp 2 triliun lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan barang untuk test swap, rapid test, laboratorium dan obat-obatan serta honor tenaga medis.
Sementara untuk penanganan dampak sosial Jawa Barat juga cukup besar mengeluarkan anggarannya. Setiap KK akan diberikan Rp 500 ribu selama 4 bulan yang mana Rp 350 ribu untuk sembako dan Rp 150 ribu berbentuk uang tunai.
Permasalahan yang muncul memang tentang data. Mudah-mudahan bisa segera tuntas. Semua warga Jawa Barat yang berhak dan sangat membutuhkan dapat diberikan dari anggaran tersebut.
Tak ada warga yang tak bisa makan akibat tidak terdata. Ayo kita bantu pemerintah untuk mendapatkan data yang benar dan jika ada tetangga kita yang tak makan bisa kita saling bantu dan lapor ke RT dan RW agar dapat diusulkan untuk menerima bantuan. (*)
