Harian Sederhana, Bogor – Sebuah terobosan Pemkot Bogor dalam meningkatkan pelayanan dengan menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) bertujuan bukan sekedar tentang memberikan pelayanan dengan kualitas terbaiknya, tetapi juga harus mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.
Melalui pelayanan di MPP, maka kwalitas pelayanan akan lebih nyaman karena terpadu yang terdiri dari 13 instansi dan lembaga dengan 147 layanan.
Hal ini ditekankan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin saat Penandatanganan Komitmen dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan (MPP) dengam 26 Kepala Daerah Se Indonesia.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Serbaguna lantai 1 Kementerian PANRB, Jalan Jendral Sudirman Kav 69, Jakarta Selatan, Rabu (27/03).
Syafruddin menuturkan, dalam membangun postur pelayanan yang baik tidak dihitung secara kuantitas tetapi juga tangguh dan berkualitas.
Maka dari itu lanjut Menteri, dibutuhkan kerjasama, komitmen dan kerjasama frekuensi pandangan semua pihak terkait tentang penguatan regulasi dan aksi operasi MPP yang komprehensif, konsep dan model terintegrasi termasuk infrastruktur dan manajemen SDM-nya perlu ditingkatkan.
Manurut dia, diperlukan instrumen evaluasi untuk mengukur efektifitas pelayanan MPP secara akurat. “Inilah fokus yang harus dilakukan dalam rakor, ada saran konstruktif, komunikasi terbuka dan berbagi pengalaman untuk memformulasikan strategi pengembangan MPP di wilayah,” katanya.
Dalam kurun 4 tahun terakhir ini kata Menpan RB banyak MPP yang dibentuk, tercatat saat ini sudah ada 14 MPP di Indonesia. “Inti kebijakan MPP adalah upaya memberikan alternatif pelayanan yang terintegrasi, terpadu, mudah, cepat, terjangkau, aman dan terjamin untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Diakuinya, saat ini globalisasi telah mengubah peta dunia tanpa batas, seluruh masyarakat bersatu dalam komunitas global termasuk perkembangannya.
Ia berpendapat, pengalaman yang didapat masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang dilahirkan sektor privat Indonesia maupun di banyak negara maju.
Disamping itu kata dia, konsep pembangunan nasional yang sejatinya dibangun melalui perangkat partisipasi seluruh kekuatan bangsa, sudah memasuki dimensi baru, sehingga melahirkan open government yang bertumpu pada pilar kerja bersama antar pemerintah, masyarakat dan sektor privat.
“Dampaknya masyarakat berinteraksi dengan sektor privat yang memberikan pengalaman yang dapat disaksikan secara langsung, bagaimana pola dan standar pelayanan dari sektor privat tersebut,” ujarnya.
