Harian Sederhana – Wali Kota Depok, Mohammad Idris tampaknya kecewa lantaran pengusiran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri yang dilakukan Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Ia pun menyebut rotasi dan mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemkot Depok pada beberapa waktu lalu sesuai dengan mekanisme yang ada. Wali pun mempertanyakan maksud dari pengusiran tersebut.
“Sejak awal proses (mutasi dan rotasi-red) sudah sangat prosedural. Komisi ASN juga sudah memberikan rekomendasi. Silahkan diperiksa, saya siap kok. Diantara panitia seleksi dari BKN kok,” imbuhnya kepada wartawan.
Dia pun sangat menyayangkan adanya tindakan tersebut. Dia pun menegaskan tidak ada titip-titipan dalam rotasi dan mutasi terhadap ratusan ASN tersebut.
“Dari awal kita katakan tidak ada titip-titipan. Eselon IV kita tes kompetensi dasarnya di BKN, kemarin kita dapat menyaring 221 untuk untuk calon eselon IVb dan IVa. Dipilih yang bagus atau tidak,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, camat yang ditempatkan sendiri adalah orang-orang pilihan yang telah mengikuti tes. Disamping itu, dalam peraturan pemerintah yang ada calon lurah dan camat harus berijazah ilmu pemerintahan atau kursus tiga sampai enam bulan.
“Artinya apa, camat-camat sekarang sudah sesuai aturan,” tegasnya.
Atas sikap dan tindakan arogansi yang dilakukan Ketua DPRD, Idris mempersilakan masyarakat menilainya. “Silakan itu semua masyarakat yang menilai, disaksikan semua kok, bahkan sudah viral,” paparnya.
Lebih lanjut Idris mengatakan, saat ini memasuki tahun anggaran baru. Seharusnya dapat bekerja sama yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif.
“Harus lebih komunikatif dan lebih santun serta harus lebih bermoral. Itu yang harus dikedepankan untuk kemaslahatan bersama yang besar daripada kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi,” tandasnya. (Wahyu Saputra)
