Harian Sederhana, Bogor – Kampanye penghapusan pajak kendaraan roda dua dan SIM seumur hidup dianggap sebagai satu dari hal ihwal peningkatan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Bogor.
PKS berhak menempati kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Berdasarkan hasil hitung sementara, partai berlambang padi dan bulan ini meraih kursi terbanyak yakni 11 kursi.
Perolehan kursi tersebut merupakan lompatan yang luar biasa dari PKS. Sebab partai ini sebelumnya hanya memperoleh lima kursi di DPRD Kota Bogor. Jika hasilnya sesuai perhitungan sementara itu,kursi pimpinan yang selama lima tahun terakhir diduduki oleh PDI Perjuangan itu beralih ke PKS.
Sekretaris DPD PKS kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, keberhasilan PKS ini berkat program massal yang memasyarakat secara nasional. “PKS gencar mensosialisasikan program massal itu di Kota Bogor ini sebagai bentuk perang gagasan. PKS mengambil posisi yang menampilkan gagasan-gagasan baru yang bisa menyentuh masyarakat luas,” kata Karnain, yang juga Caleg PKS DPRD Kota Bogor.
Menurut Karnain, rumusan program unggulan PKS ini sudah disiapkan secara mendalam dan menurut kajian partai ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara.
“Pajak Kendaraan itu kan masuknya ke APBD Provinsi, jadi rumusan dua program populer dari PKS di massa kampanye kemarin memang sudah dikaji secara mendalam oleh tingkat legislasi nasional. DPP Pusat bahkan sudah menyiapkan draft naskah akademik sampai ke undang-undangnya, jadi bukan hanya sekadar lontaran ide,” kata dia.
Menurut dia, program itu pro rakyat kecil karena kendaraan roda dua dimiliki hampir oleh seluruh rakyat kecil. Menghilangkan beban pajak kendaraan akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang lain.
Justru ia mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak yang dianggap hanya berpihak kepada orang kaya. Dari situ, kata dia, PKS mengkaji bagaimana segmen masyarakat menengah ke bawah pengguna kendaraan roda dua dengan CC150 ke bawah.
“Mereka kan masyarakat biasa, kalau mengacu kepada keadilan sosial, orang-orang kaya aja diampuni pajaknya, bagaimana dengan orang-orang kecil. Kalau kita berikan insentif dengan pengampunan pajak kepada masyarakat kecil, mereka bisa mengalihkan biayanya untuk kebutuhan dapur, dan sembako,” kata dia.
Partai Gerindra, yang masuk koalisi Adil Makmur bersama PKS, sejauh ini diperkirakan mendapat sembilan kursi. Jumlah perolehan kursi Gerindra ini juga cukup moncer dibanding Pemilu 2014 yang hanya enam kursi. Perolehan kedua partai berdasarkan hitungan sementara ini telah menguasai 40 persen kursi DPRD Kota Bogor yang kini berjumlah 50 kursi dari semula 45 kursi.
Sedangkan PDI Perjuangan sejauh ini mengantongi delapan kursi, jumlah yang sama dengan perolehan kursi lima tahun lalu. Namun Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Danubrata masih berharap ada penambahan kursi. “Saat ini menurut perhitungan sementara kami antara 8 sampai 10 kursi, mudah-mudahan ada penambahan di Bogor Selatan, Barat, dan Tanah Sareal,” kata Dadang.
