Menurut Ma’ruf yang paling terpenting saat ini adalah memahami makna rekonsiliasi itu sendiri. “Sekarang kan harus diclearkan rekonsiliasi yang kita maksud ini seperti apa. Lalu apa porsi masing masing koalisi ini,” ujarnya.
Ketika disinggung soal peyusunan kabinet, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menegaskan hal tersebut adalah kewenangan Presiden terpilih, Jokowi.
“Soal kabinet Pak Jokowi sedang menerima masukan dari partai koalisi, kalangan profesional, dan juga dari berbagai kelembagaan yang merasa mempunyai orang yang patut untuk menyampaikan, itu lagi diseleksi beliau,” bebernya.
TKN Belum Dibubarkan
Pada kesempatan itu juga Ma’ruf Amin mengklaim bahwa Tim Kemenangan Nasional (TKN) belum akan dibubarkan karena Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf masih mengurus soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pemilu 2019 yang diajukan eks pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.
Menurutnya, dengan alasan itu TKN yang berasal dari partai-partai koalisi itu tak seluruhnya akan dibubarkan pada Jumat (26/7/2019).
“Ya, tugasnya. Kecuali tim hukum mungkin ya yang belum, masih ada sisa-sisa. Jadi TKN secara keseluruhan belum dibubarkan, tapi secara tugas umumnya kan sudah selesai,” kata.
Meski sudah dinyatakan menang di MK, Maruf Amin mengatakan pembubaran tim hukum TKN Jokowi-Ma’ruf juga belum dibicarakan. Ma’ruf juga belum bisa menjelaskan apakah TKN akan berubah nama sesuai Pilpres 2019 berakhir.
“Belum, belum dibicarakan itu. Kan masih ada tugas ya,” ucap Ma’ruf Amin.
Pernyataan Ma’ruf ini sangat berbeda dengan apa yang sudah disampaikan, Wakil Ketua TKN, Moeldoko. Sebelumnya, Moeldoko mengatakan petinggi parpol koalisi Jokowi-Maruf akan berkumpul besok dengan agenda pembubaran TKN Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
“Kami kan mengakhiri TKN tanggal 26 nanti, kami akan buat acara pembubaran TKN. Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan itu apa kira-kira yang akan digelar nanti,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepala Staf Kepresidenan itu menyebut pada pertemuan dengan anggota koalisi Jokowi-Ma’ruf, tidak menutup kemungkinan membahas perihal peluang bergabungnya partai lain di koalisi Jokowi-Ma’ruf. Moeldoko mengatakan politik bersifat dinamis.
“Ya bisa saja berkembang ke arah sana, karena poltik ini dinamis sehingga bisa,” ucap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan, koalisi plus-plus bisa saja terjadi. Namun Moeldoko hingga saat ini mengaku belum mengetahui berapa partai yang akan bergabung dengan anggota koalisi Jokowi-Ma’ruf.
“Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya gitu, begitu, bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti,” tutur Moeldoko.
