Harian Sederhana – Kemacetan kronis di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sudah lama menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Bogor. Sudah tiga kali ganti bupati, kawasan wisata pegunungan berudara dingin ini tak pernah bebas kemacetan. Bahkan, kemacetan di jalur Puncak tak mengenal hari, baik akhir pekan, hari libur dan hari kerja, tetap macet.
Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menangani kemacetan di kawasan Puncak, selama ini selalu menemui jalan buntu. Yang paling ditunggu proyek pembangunan Jalan Poros Timur-Tengah atau dikenal Jalan Puncak 2. Tapi, proyek yang digagas Bupati Rachmat Yasin itu sudah enam tahun mangkrak dan kini sebagian jalannya sudah hancur lagi.
Terkait persoalan kemacetan jalur Puncak, Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan sejumlah solusi konkret dan bisa dibiayai pembangunannya oleh Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Ia mengatakan, Pemkab Bogor bakal fokus untuk melanjutkan pembangunan jalur alternatif di Utara dan Selatan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menawarkan opsi untuk melanjutkan pembangunan Jalur Puncak 2. Tapi lebih menitikberatkan melanjutkan pembangunan jalur alternative,” kata Ade Yasin (AY) usai melaksanakan program rebo keliling (Boling) di Kecamatan Cisarua, Rabu (16/1).
Adik kandung dari bekas Bupati Bogor Rachmat Yasin ini menambahkan, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar melalui bantuan keuangan desa (Bankeudes) untuk membangun jalan alternatif bagian Utara, persisnya lingkup Kecamatan Megamendung dengan panjang jalan 7 kilometer.
“Selain pembangunan jalan alternatif bagian utara dan selatan, Pemkab Bogor dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun Rest Area PKL Puncak,”terangnya.
Ditambahkanya, dalam waktu dekat ini pemerintah daerah akan merealisasikan pembangunan Rest Area bagi PKL di kawasan Puncak.
“Salah satu sumber kemacetan adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga dalam waktu dekat kami akan membangun Rest Area PKL Puncak di area Gunung Mas atau PT Perkebunan Nusantara VIII,” ujarnya
Dilokasi sama, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menambahkan, telah melakukan pemetaan titik lokasi kemacetan di jalur Puncak 1. Selain di bagian utara yang pembangunan jalan alternatifnya sudah dimulai, Pemkab Bogor juga mulai melakukan perawatan dan pelebaran jalan di Desa Sukamahi, Megamendung.
“Kami melakukan pembangunan jalur alternatif ini secara bertahap karena keterbatas anggaran,” tambah Iwan.
Untuk pembangunan jalan alternatif jalur utara, politisi Partai Gerindra ini menuturkan Pemkab Bogor akan menyediakan anggaran untuk prmbebasan lahan selain anggaran untuk membangun jalannya.
Camat Cisarua Bayu Rahmawanto menjelaskan khusus pembangunan jalan alternatif jalur selatan di wilayahnya, jajarannya akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Cisarua.
“Dengan metode Corporate Social Responsibility (CSR), kami akan mencoba kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan seperti Taman Safari Indonesia (TSI) maupun PT Perkebunan Nusantara VIII dalam membangun jalan alternatif jalur selatan,” jelas Bayu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum sempat mengemukakan, untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak 1 yang terdapat beberapa titik kountur tanah labil, sambung dia, idealnya kembali melanjutkan proyek pembangunan jalur Puncak 2.
” Semakin hari mobilisasi makin bertambah. Selain itu dijalur Puncak 1 sering terjadi bencana Longsor. Untuk itu salah satu solusi melanjutkan Jalur Puncak 2. Kami akan melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan pusat,”tukas Uu saat menghadiri peresmian Tol Bocimi seksi I di Cigombong beberapa waktu lalu. (Asep Saprudin/Aus)
