Harian Sederhana, Sukabumi – Pembangunan tiga mega proyek yakni Tol Bocimi, double track, dan bandara dikhawatirkan akan menyebabkan lahan pertanian tergerus. Untuk itu DPRD mendorong Pemkot Kota Sukabumi untuk mempertahankan dan menjamin Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak habis karena pembangunan.
“Proyek itu bisa saja berimbas pada lahan pertanian, kalo tidak dipertahankan dari sekarang, kapan lagi” kata Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, kemarin.
Lebih lanjut kata dia, kewajiban pemerintah dalam menyediakan lahan pertanian sudah tertera dalam aturan. Artinya, pemerintah harus menjamin lahan pertanian tidak beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan yang lain.
“Aturannya jelas, berapa persen lahan yang harus disediakan untuk pertanian dihitung dari luas wilayah,” tambah Yunus.
Saat ini, DPRD sedang melakukan revisi kaitan RT/RW kesempatan itu, pihaknya menekankan lahan mana saja untuk digunakan pertanian dan jangan sampai beralih fungsi.
“Dari revisi ini, nanti ketahuan dan kami akan mengarahkan untuk mempertahankan lahan pertanian,” ucapnya.
Diakuinya, kendala saat ini, lahan pertanian milik masyarakat yang sulit di intervensi tentunya menjadi bahan kajian pemerintah kesulitan mempertahankannya. Kalau masyarakat ingin menjual lahannya, tentunya pemerintah tidak bisa melarangnya.
“Maka, tugas pemerintah harus memilki lahan murni milik pemerintah,” ujarnya.
Selanjutnya tambah dia, pemerintah juga harus menysihkan anggaran untuk pembelian lahan pertanian. Karena suatu saat masyarakat menjualnya ada pergantian lahan baru.
“Anggaran ini disediakan, untuk membeli lahan masyarakat jika ingin menjualnya. Pemerintah juga menyarankan agar masyarakat tidak menjual lahannya kepada investor,” paparnya.
Terlebih lanjut dia, dengan pemerintah membeli lahan pertanian yang sudah menjadi kawasan pertanian. Sebab kalau dibiarkan nanti bisa habis lahan pertanian.
Ia mengaku, setiap kesempatan, pihaknya selalu menyampaikan dorongan tersebut melalui rapat – rapat di DPRD. Namun pihak pemerintah selalu berdalih terkendala anggaran.
“Betul kita tahu anggaran memang terbatas. Kalau pembelian lahan disekaliguskan ya Pemda belum mampu. Namun, jika setiap tahun dianggarkan saja jadi tidak terlalu berat,” pungkasnya.
(*)
