Harian Sederhana, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengakui angka pengangguran di kota tersebut terbilang masih cukup tinggi dengan kisaran angka 6,34 persen. Ironisnya lagi, angka itu didominasi oleh usia produktif lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK.
Menanggapi persoalan tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok menilai hal ini harus menjadi bahan evaluasi bersama khususnya antara pemerintah dan para pelaku usaha.
Sebagai salah satu langkah solutif yang ditawarkan HIPMI untuk menekan angka pengangguran di Kota Depok adalah dengan mendorong kewirausahaan atau mencetak pengusaha muda.
“HIPMI ini ngambil arahanya mendorong kewirausahaan, karena akan banyak serapan kerja. Tapi tujuannya bukan itu saja, tujuannya utamanya ialah kami menciptakan pengusaha-pengusaha muda,” kata Ketua HIPMI Depok, Imaddudin Indrissobir pada wartawan belum lama ini.
CEO Royal Indonesia Group itu menjelaskan, upaya yang dilakukan HIPMI ialah dengan menggunakan metode seminar conselling yang dimentori langsung oleh para pelaku usaha berpengalaman di Kota Depok.
“Untuk modal, kita harus beranggapan dengkul adalah modal. Eduaksi dan pengalaman berjejaring adalah modal utama. Pengalaman teman-teman HIPMI Depok yang usahanya sudah mapan bukan dari seberapa besar modal yang dimiliki. Tapi kita harus mengembangkan skill yang kita punya,” katanya.
Lebih lanjut Imaddudin mengatakan, pihaknya menargetkan dalam setahun ini mampu mencetak sebanyak 100 pengusaha muda di Kota Depok. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tentu ini angka sedikit dibanding jumlah pengangguran yang banyak, tapi kita berharap ini jadi efek domino,” katanya.
Terkait dengan hal itu, Imaduddin pun berharap, Pemerintah Kota Depok dapat lebih meningkatkan perhatiannya pada para pelaku usaha.
“Kalau dilihat ideal belum. Secara umum kalau boleh disebut Kanbera atau Australi secara otomatik kotanya sudah terplaning. Kita belum melihat satu effort yang besar untuk menciptakan iklim kewirausahaan, padahal SDM kita berkualitas. Pemerintah harus lebih dekat dengan pelaku usaha dengan asosiasi-asosiasi pengusaha salah satunya HIPMI,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Mantho Djorgi mengakui angka pengangguran di kota tersebut cukup tinggi, diangka kisaran 6,34 persen. Salah satu faktor utama masalah itu ialah minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi tingkatan SMK.
“Jadi di Depok pengangguran besar, namun kemiskinan kecil. Ini dampak dari banyaknya lulusan SMK yang tidak tersalurkan. Di Depok ada 126 SMK, negeri 6 swasta 120, nah ini harus disinergikan antara dunia pendidikan dan perusahaan sampai dimana perusahaan bisa menerima output lembaga pendidikan,” katanya.
Terkait hal itu, Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Disnaker, kata Manto, tengah melakukan berbagai upaya sebagai langkah solusi permasalahn tersebut. Salah satunya ialah dengan rutin menggelar bursa kerja yang biasa diikuti hingga ribuan pencari kerja untuk berbagai tingkat pendidikan.
Manto menegaskan, meski angka pengangguran masih cukup tinggi, namun angka kemiskinan di Kota Depok sudah jauh lebih rendah. “Tingkat kemiskinan kita terendah dibanding propinsi dan nasional yakni kisaran 2,33 persen,” tandas Manto.
(*)
