Harian Sederhana, Bojongsari – Permasalahan pengangguran memang kerap menjadi permasalahan bagi setiap daerah. Tidak terkecuali Kota Depok yang jumlah penduduknya setiap tahun bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berupaya agar bisa menekan angka pengangguran.
“Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok tidak hanya mengendalikan buruh demo, melainkan juga berkewajiban untuk mengurangi tingkat pengangguran,” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Aula Kelurahan Bojongsari, Rabu (07/08).
Dikatakannya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pemkot Depok dalam mengatasi penggangguran, di antaranya pematangan konsep untuk mengatasi pengangguran, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan Pemkot, serta evaluasi dari program yang sudah berjalan.
“Nah, ini yang sedang kita kaji. Bagaimana kita bisa melatih pencari kerja (pencaker) di Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya, sampai nanti siap disalurkan ke perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Banu Muhammad Haidir mengatakan, Perangkat Daerah (PD) terkait harus terlibat aktif mengentaskan pengangguran. Seperti Dinas Pendidikan (Disdik) yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bisa memberikan manfaat untuk kedua belah pihak.
“Kalau siswa sudah mulai dilatih mengembangkan usaha melalui UMKM, maka saat lulus mereka sudah punya keahlian. Pemerintah juga bisa membuat situasi yang kondusif dan menghubungkan UMKM dengan dunia luar,” ujarnya.
Selain itu, kata Banu, pemerintah bisa menjadikan teknologi sebagai bagian yang menyatu dengan pengembangan UMKM. Di samping juga harus fokus untuk mendekatkan dunia UMKM dengan dunia perbankan, agar masalah permodalan dapat teratasi.
“Ini salah satu contoh. Masih banyak potensi di Depok yang bisa dikembangkan melalui PD terkait,” tutupnya.
Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok cukup serius mengatasi persoalan pengangguran. Selain rutin menggelar bursa kerja, Disnaker juga berupaya mencari solusi menurunkan angka pengangguran melalui Forum Group Discussion (FGD).
“Angka pengangguran di Depok mencapai 6,4 persen dari 2,2 juta penduduk. Untuk tingkat provinsi kita masih rendah, namun kami tetap memiliki kewajiban untuk menurunkan angka tersebut,” ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto usai kegiatan FGD di Aula Lantai 5, Balai Kota Depok, Selasa (06/08).
Manto menyebut, berbagai upaya juga telah dilakukan Disnaker untuk mengatasi hal tersebut, seperti penempatan dan pelatihan tenaga kerja, Sistem Bursa Kerja On Line (BKOL), pameran bursa kerja, Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu (PKWT) serta pengiriman transmigran.
“Upaya ini mampu menurunkan angka pengangguran setiap tahunnya. Kepadatan penduduk yang terus bertambah serta lulusan siswa yang tidak memiliki keterampilan khusus, juga ikut mempengaruhi angka pengangguran,” katanya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Insfrastruktur TIK Badan Ekonomi kreatif (Bekraf), Muhammad Neil El Himam mengatakan, Kota Depok memiliki kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas rata-rata nasional, yaitu 13 persen lebih. Fakta Ini merupakan potensi yang bagus jika dikembangkan.
“Ini indikasi bagus, bahwa Kota Depok merupakan salah satu kota kreatif yang memiliki potensi luar biasa. Bekraf sudah beri bantuan ke komunitas Depok salah satunya Keboen Coding yang bergerak di bidang IT. Depok potensial di sektor digital aplikasi dan game. Mudah-mudahan rumusan yang telah dibahas dalam forum, bisa membawa dampak perubahan yang baik untuk Kota Depok ke depannya,” tutupnya. (*)
